Pada KTT ASEAN ke-44 yang berlangsung di Vientiane, Laos, negara-negara anggota kembali dihadapkan pada kegagalan mencapai konsensus dalam implementasi Five-Point Consensus untuk menyelesaikan krisis di Myanmar. Kegagalan ini bukan sekadar kegagalan diplomatik, melainkan cerminan dari perpecahan mendasar di antara para pemimpin ASEAN dalam memandang legitimasi junta militer Myanmar. Indonesia, yang sebelumnya memegang keketuaan ASEAN pada 2023, mendorong pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan semua pihak, termasuk oposisi sipil. Namun, langkah tersebut mendapat tentangan dari Thailand dan Kamboja yang cenderung pragmatis dan lebih memilih berinteraksi langsung dengan junta. Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa ASEAN mulai kehilangan relevansinya sebagai forum utama resolusi konflik di kawasan, khususnya dalam menghadapi krisis yang berlarut-larut di Myanmar.
Dinamika Aktor dan Implikasi terhadap Kepemimpinan Indonesia
Posisi Indonesia sebagai primus inter pares di ASEAN kini menghadapi ujian berat. Sebagai negara dengan pengaruh terbesar di organisasi, Indonesia selama ini mengusung nilai-nilai demokrasi dan penyelesaian konflik melalui dialog. Namun, penolakan terhadap pendekatan inklusif dari Thailand dan Kamboja menunjukkan bahwa konsensus tidak lagi menjadi perekat yang kuat. Pergeseran ini memiliki implikasi langsung terhadap kepemimpinan Indonesia di kawasan. Jika Indonesia gagal mempertahankan pengaruhnya, hal itu dapat mengurangi kredibilitasnya dalam forum multilateral lain dan membuka celah bagi aktor eksternal untuk menentukan arah kebijakan di Asia Tenggara. Langkah diplomasi Indonesia selanjutnya adalah memperkuat kerja sama bilateral dengan negara anggota lain yang sepaham serta mempertahankan keterlibatan langsung dengan pihak oposisi Myanmar, meskipun hal itu berisiko memperlebar jarak dengan kelompok pragmatis di ASEAN.
Implikasi Geopolitik: Ancaman Intervensi Eksternal dan Stabilitas Perbatasan Indonesia
Dalam jangka panjang, kegagalan ASEAN dalam mencapai konsensus mengenai Myanmar dapat mendorong aktor eksternal seperti China dan Amerika Serikat untuk lebih campur tangan di Myanmar. China, dengan kepentingan ekonominya melalui Koridor Ekonomi Bangladesh–China–India–Myanmar, telah lama menjalin hubungan dekat dengan junta. Sementara itu, AS di bawah kebijakan Indo-Pasifiknya mungkin melihat kekosongan kepemimpinan ASEAN sebagai peluang untuk memperkuat pengaruh demokrasi di kawasan. Intervensi semacam ini berpotensi mengancam stabilitas perbatasan Indonesia, terutama di wilayah perairan dan darat yang berbatasan dengan Myanmar dan negara tetangga lainnya. Ketidakstabilan di Myanmar juga dapat memicu gelombang pengungsi dan aktivitas lintas batas ilegal yang membebani kapasitas pertahanan dan keamanan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyusun strategi yang tidak hanya reaktif terhadap dinamika di ASEAN, tetapi juga proaktif dalam membangun arsitektur keamanan regional yang mampu mengelola persaingan kekuatan besar.
Refleksi kritis terhadap situasi ini menunjukkan bahwa ASEAN berada di persimpangan jalan: apakah akan bertahan sebagai forum yang mengutamakan konsensus dan non-intervensi, atau beradaptasi menjadi organisasi yang lebih efektif dalam menangani krisis internal. Bagi Indonesia, pilihan ini tidak hanya menyangkut peran di kawasan, tetapi juga posisi strategisnya dalam tata kelola global. Kegagalan memimpin ASEAN keluar dari krisis Myanmar dapat melemahkan suara Indonesia di forum multilateral lain, seperti G20 atau ASEAN Regional Forum. Sebaliknya, keberhasilan mengelola perbedaan dan mempertahankan relevansi ASEAN justru akan memperkuat posisi Indonesia sebagai jembatan antara negara berkembang dan kekuatan global. Dalam konteks ini, langkah diplomasi bilateral dan keterlibatan dengan aktor non-negara seperti oposisi Myanmar menjadi krusial untuk menjaga momentum resolusi konflik yang berkeadilan.