Krisis politik dan kemanusiaan yang berkepanjangan di Myanmar telah membawa konsensus regional paling fundamental, yaitu ASEAN Five-Point Consensus, ke dalam pusaran stagnasi dan erosi kepercayaan. Sejak disepakati pada April 2021, konsensus ini dirancang sebagai kerangka diplomasi untuk mengakhiri kekerasan, memfasilitasi dialog inklusif, dan memulihkan stabilitas. Namun, implementasinya menemui jalan buntu. Resistensi Junta Militer Myanmar yang terus melanjutkan represi dan serangan militer menjadi faktor utama, namun bukan satu-satunya. Fragmentasi internal di antara negara-negara anggota ASEAN sendiri turut memperparah situasi. Perbedaan pendekatan antara kubu yang cenderung engagement, seperti Thailand dan Kamboja, dengan mereka yang mendorong tekanan lebih keras, seperti Indonesia dan Malaysia, telah menciptakan kebuntuan diplomatik. Akibatnya, ASEAN Five-Point Consensus bukan lagi menjadi alat resolusi, melainkan cerminan dari kerapuhan solidaritas regional dalam menghadapi Krisis Kemanusiaan Myanmar.
Fragmentasi Internal ASEAN dan Intervensi Kekuatan Eksternal
Dinamika internal ASEAN dalam menangani krisis Myanmar diperparah oleh intervensi kekuatan eksternal yang memiliki kepentingan strategis berbeda. Tiongkok, misalnya, cenderung memprioritaskan stabilitas perbatasan dan proyek-proyek investasi strategis seperti Koridor Ekonomi China-Myanmar, sehingga enggan memberikan tekanan berarti pada junta. Sementara itu, Rusia terus memposisikan diri sebagai pemasok senjata utama bagi militer Myanmar, memperkuat kapasitas represif junta di tengah kecaman internasional. Keterlibatan kedua kekuatan besar ini tidak hanya memperlemah posisi ASEAN dalam mediasi, tetapi juga membuka celah bagi aktor luar untuk mempengaruhi Stabilitas Regional dan keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan. Ketidakmampuan ASEAN untuk menyatukan suara justru mengikis sentralitas organisasi dan memperbesar ruang manuver bagi Tiongkok serta Rusia. Bagi Indonesia, sebagai kekuatan sentral ASEAN, kondisi ini menjadi dilema klasik antara mempertahankan prinsip non-intervensi dan menghadapi realitas bahwa krisis di Myanmar telah menjadi ancaman nyata terhadap keamanan perbatasan dan stabilitas regional. Fragmentasi ini menegaskan bahwa ASEAN Five-Point Consensus bukanlah sekadar dokumen diplomatik, melainkan indikator kerapuhan struktur kolektif dalam menghadapi tantangan multidimensional.
Implikasi Jangka Panjang dan Posisi Strategis Indonesia
Dalam jangka menengah hingga panjang, kegagalan ASEAN dalam mengimplementasikan konsensus ini akan mempercepat erosi kredibilitas organisasi di mata komunitas internasional. Krisis kemanusiaan yang terus meluas—termasuk gelombang pengungsi, perdagangan narkoba ilegal, dan kejahatan lintas batas—akan menjadi beban diplomasi, terutama bagi negara-negara seperti Indonesia yang sering diposisikan sebagai mediator. Lebih dari itu, keruntuhan konsensus ini dapat memicu fragmentasi ASEAN lebih lanjut, yang pada akhirnya mengurangi daya tawar regional dalam menghadapi kompetisi kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Indonesia berada di persimpangan strategis: di satu sisi harus menjaga hubungan baik dengan semua pihak, termasuk junta Myanmar dan negara-negara anggota lainnya, namun di sisi lain dituntut untuk mempertahankan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Kegagalan dalam menyeimbangkan kedua tuntutan ini tidak hanya mengancam posisi Indonesia sebagai pemimpin regional, tetapi juga memperlemah ketahanan ASEAN terhadap tekanan eksternal. Implikasi terhadap Stabilitas Regional sangat jelas: tanpa resolusi yang efektif, Myanmar akan terus menjadi sumber ketidakstabilan yang menggerogoti integrasi ASEAN dan membuka jalan bagi intervensi lebih besar dari kekuatan eksternal.
Refleksi akhir yang perlu diingat adalah bahwa ASEAN Five-Point Consensus bukanlah solusi instan, melainkan cerminan dari komitmen bersama yang kini terkikis. Krisis di Myanmar telah menguji fondasi ASEAN sebagai organisasi yang mengedepankan konsensus dan non-intervensi. Bagi Indonesia, kepemimpinan diplomatik yang adaptif dan strategis menjadi kunci untuk menjaga relevansi ASEAN di tengah dinamika geopolitik global. Tanpa langkah konkret untuk memperkuat mekanisme resolusi konflik dan mengatasi fragmentasi internal, Krisis Kemanusiaan di Myanmar tidak hanya akan berlarut, tetapi juga mengancam sendi-sendi Stabilitas Regional yang selama ini menjadi kebanggaan Asia Tenggara.
