Lebih dari empat tahun pasca kudeta militer Februari 2021, krisis politik di Myanmar tidak hanya tetap berlanjut, namun telah bertransformasi menjadi konflik internal bersenjata yang kompleks dan kian meluas. Konsensus Lima Poin yang diinisiasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang diadopsi pada April 2021, terbukti mengalami stagnasi mendalam. Dokumen yang berisi komitmen menghentikan kekerasan dan memulai dialog inklusif tersebut secara efektif telah diabaikan oleh junta militer Myanmar. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan kegagalan mekanisme penyelesaian regional, tetapi juga menempatkan prinsip sentralitas dan kredibilitas ASEAN di bawah ujian yang paling keras sejak pendiriannya.
Dilema ASEAN dan Fragmentasi Pendekatan
Dinamika internal ASEAN dalam merespons krisis Myanmar mengungkap garis retak yang signifikan terkait interpretasi prinsip non-intervensi, salah satu pilar utama organisasi. Terjadi polarisasi antara negara anggota yang mendorong pendekatan lebih tegas dan konsisten dengan Konsensus Lima Poin—seperti Indonesia dan Malaysia—dengan negara yang lebih menekankan keterlibatan konstruktif dan menjaga jalur komunikasi terbuka dengan junta, seperti Thailand, Laos, dan Kamboja. Fragmentasi respons ini memperlemah posisi tawar kolektif ASEAN dan memunculkan pertanyaan kritis tentang kapasitas organisasi untuk bertindak sebagai satu kesatuan dalam menghadapi deadlock politik dan kemanusiaan yang parah. Kegagalan kolektif ini tidak hanya bersifat internal, namun memiliki resonansi geopolitik yang lebih luas, berpotensi mengurangi wibawa ASEAN di mata kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok, yang mungkin mulai memandang blok regional ini sebagai entitas yang kurang efektif dalam mengelola stabilitas kawasannya sendiri.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Stabilitas Regional
Bagi Indonesia, sebagai pendiri dan salah satu pemimpin tradisional ASEAN, stagnasi penyelesaian krisis Myanmar merupakan tantangan strategis multidimensi. Pertama, ketidakstabilan yang berkepanjangan di Myanmar menciptakan ancaman keamanan non-tradisional yang nyata dan dapat bersifat transnasional, termasuk potensi arus pengungsi, ekspansi perdagangan narkoba lintas-batas, serta penyelundupan senjata ringan dan amunisi yang dapat meluber ke kawasan, termasuk wilayah maritim Indonesia. Kedua, kredibilitas dan kepemimpinan Indonesia di tataran regional dipertaruhkan. Ketidakmampuan ASEAN, dengan dorongan aktif Indonesia, untuk mendorong kemajuan berarti di Myanmar dapat mengikis pengaruh Jakarta dan mengurangi kemampuannya untuk memimpin isu-isu strategis lainnya di Asia Tenggara. Ketiga, krisis ini memperlihatkan keterbatasan mekanisme yang ada dan menuntut inovasi kebijakan luar negeri Indonesia untuk mendorong revisi atau pengembangan pendekatan baru dalam kerangka ASEAN, mungkin dengan melibatkan aktor eksternal seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kekuatan regional lainnya secara sangat hati-hati dan terkoordinasi.
Lebih jauh, konflik internal di Myanmar berpotensi mengganggu balance of power yang rapih di Asia Tenggara. Vakum pemerintahan yang efektif dan fragmentasi kontrol teritorial dapat membuka ruang bagi pengaruh eksternal dari kekuatan besar yang bersaing untuk memperluas kaki tangan mereka, sehingga mengubah Myanmar dari sekadar arena konflik domestik menjadi proxy dalam persaingan geopolitik yang lebih luas. Skenario ini akan sangat merugikan bagi stabilitas kawasan dan prinsip zona damai, bebas, dan netral yang diusung ASEAN. Dalam jangka panjang, kegagalan menyelesaikan krisis berisiko menjadikan Myanmar sebagai sumber instabilitas permanen—sebuah ‘negara gagal’ di jantung Asia Tenggara—yang secara terus-menerus menggerogoti fondasi keamanan kolektif, menghambat integrasi ekonomi regional, dan melemahkan kohesi politik ASEAN sebagai komunitas.
