Eskalasi krisis Myanmar kembali mencuat pada pertengahan September 2026 ketika junta militer melancarkan serangan udara di negara bagian Kayah, memicu perpindahan massal ribuan warga sipil ke perbatasan Thailand dan Malaysia. Peristiwa ini tidak hanya mempertegas kegagalan mekanisme penyelesaian konflik di kawasan, tetapi juga mengungkap kerapuhan institusi regional dalam merespons ancaman terhadap stabilitas geo-politik Asia Tenggara. Dalam kerangka hubungan internasional, situasi Myanmar semakin memperdalam fragmentasi internal sekaligus menguji batas ketahanan ASEAN sebagai forum utama penyelesaian konflik. Ketidakmampuan organisasi regional ini menghasilkan respons kolektif yang efektif selama lebih dari lima tahun telah mengikis kredibilitasnya dan membuka celah bagi aktor eksternal, seperti Tiongkok dan Rusia, untuk memperkuat pengaruh mereka di negara yang dikuasai junta tersebut.
Fragmentasi ASEAN dan Dilema Kepemimpinan Indonesia
Kegagalan ASEAN dalam menangani krisis Myanmar berakar pada prinsip non-intervensi yang menjadi pilar utama organisasi. Prinsip ini, yang awalnya dirancang menjaga stabilitas internal negara anggota, justru memperpanjang penderitaan warga sipil dan memungkinkan junta melanjutkan operasi militernya tanpa tekanan diplomatik signifikan. Indonesia, sebagai ketua ASEAN pada tahun 2024, telah berulang kali mendorong dialog inklusif dan penerapan Five-Point Consensus. Namun, upaya tersebut terus terhambat oleh minimnya komitmen dari junta serta perbedaan pandangan di antara anggota ASEAN sendiri. Tekanan dari kelompok masyarakat sipil di Indonesia untuk mengambil sikap lebih tegas—termasuk mendorong sanksi atau pengusiran Myanmar dari ASEAN—semakin menguat, menempatkan pemerintah dalam posisi diplomatik yang rumit: antara mempertahankan solidaritas regional dan memenuhi tuntutan moral domestik. Dilema ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan strategis Indonesia di kawasan dan tanggung jawab moral sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara.
Ekspansi Pengaruh Eksternal dan Pergeseran Balance of Power
Kekosongan kekuasaan yang tercipta akibat ketidakmampuan ASEAN bertindak secara kolektif telah dimanfaatkan secara cerdik oleh kekuatan besar di luar kawasan. Tiongkok secara konsisten memperkuat hubungan militer dan ekonomi dengan junta Myanmar, menjadikan negara tersebut sebagai titik strategis dalam Belt and Road Initiative dan koridor menuju Samudra Hindia. Sementara itu, Rusia melihat junta sebagai mitra dagang senjata dan sekutu diplomatik di forum internasional, seperti Dewan Keamanan PBB. Kehadiran kedua negara ini tidak hanya memperumit upaya resolusi konflik, tetapi juga menggeser keseimbangan kekuatan (balance of power) di Asia Tenggara. Akibatnya, ASEAN semakin kehilangan kendali atas agenda regionalnya sendiri, dan negara-negara anggota seperti Indonesia harus bergulat dengan realitas geo-politik baru yang penuh ketidakpastian. Pergeseran ini berpotensi mengubah dinamika hubungan antara negara-negara besar di kawasan, menggeser pusat gravitasi diplomasi dari ASEAN ke aktor eksternal.
Dampak langsung bagi Indonesia meliputi potensi gelombang besar pengungsi Rohingya dan kelompok etnis lainnya. Arus pengungsi yang terus meningkat tidak hanya menimbulkan beban kemanusiaan, tetapi juga memicu kerentanan keamanan di wilayah perbatasan dan sosial-ekonomi domestik. Dalam jangka menengah, Indonesia perlu mengembangkan strategi adaptif yang menggabungkan pendekatan diplomatik, kemanusiaan, dan pertahanan untuk mengelola dampak krisis ini. Secara geo-politik, keberhasilan Indonesia mengelola krisis Myanmar akan menentukan reputasi regionalnya sebagai middle power yang mampu memediasi konflik dan menjaga stabilitas kawasan. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa tanpa reformasi mendasar pada mekanisme konsensus ASEAN dan pengelolaan hubungan dengan kekuatan eksternal, Indonesia mungkin harus menghadapi konsekuensi geopolitik yang semakin kompleks di masa depan.