Empat tahun pasca kudeta militer pada 1 Februari 2021, Myanmar masih terperangkap dalam pusaran krisis politik akut yang tak kunjung mereda. Pertempuran sengit antara junta militer yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing dengan berbagai kelompok perlawanan sipil dan etnis bersenjata terus berlangsung, menciptakan bencana kemanusiaan yang meluas. Di tengah situasi ini, ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi Myanmar, kembali menunjukkan kegagalannya dalam menerapkan Konsensus Lima Poin yang disepakati pada April 2021. Kegagalan ini tidak hanya memperdalam tragedi di Myanmar, tetapi juga menimbulkan dampak destabilisasi yang signifikan terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara, khususnya bagi Indonesia sebagai tetangga terdekat dan pemimpin de facto ASEAN.
Kegagalan Konsensus ASEAN dan Pergeseran Dinamika Aktor Geopolitik
Konsensus Lima Poin ASEAN yang semula dirancang sebagai peta jalan perdamaian—mencakup penghentian kekerasan, dialog inklusif, dan akses kemanusiaan—kini menjadi sekadar dokumen tanpa implementasi. Prinsip non-intervensi yang menjadi fondasi ASEAN justru menjadi pembenaran bagi kelambanan kolektif. Di level aktor, peta politik kian kompleks. ASEAN terbelah antara negara-negara yang mendesak tindakan tegas—seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura—dengan mereka yang cenderung pragmatis terhadap junta, seperti Kamboja, Laos, dan Thailand. Sementara itu, China secara konsisten mendukung junta Myanmar di Dewan Keamanan PBB dan forum internasional lainnya, baik melalui pasokan senjata, investasi ekonomi, maupun perlindungan diplomatik. Langkah China ini merupakan bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas untuk mengamankan jalur perdagangan Koridor Ekonomi Bangladesh-Cina-India-Myanmar dan memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara. Sebaliknya, negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, terus menjatuhkan sanksi ekonomi dan embargo senjata terhadap junta, namun sanksi tersebut terbukti tidak efektif menghentikan represi karena adanya dukungan dari Beijing dan Moskow.
Implikasi Strategis terhadap Stabilitas Kawasan dan Kepentingan Indonesia
Dari perspektif stabilitas regional, krisis Myanmar telah menciptakan tiga dampak langsung yang mengancam kepentingan strategis Indonesia. Pertama, arus pengungsi lintas batas ke perbatasan Thailand dan India kian meningkat, dan dalam konteks geografis, Indonesia dihadapkan pada potensi gelombang pengungsi melalui jalur laut di perairan Andaman. Kedua, kekosongan keamanan di sejumlah wilayah Myanmar dimanfaatkan oleh kelompok teroris transnasional—terutama yang berafiliasi dengan ISIS di Asia Tenggara—untuk melakukan rekrutmen dan pelatihan. Ketiga, melemahnya citra ASEAN sebagai forum yang efektif dalam menjaga perdamaian telah mengurangi daya tawar blok ini dalam percaturan geopolitik global. Dalam jangka pendek, Indonesia berupaya memimpin mekanisme Troika ASEAN—yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, dan Laos—untuk mendorong dialog inklusif, termasuk dengan kekuatan oposisi sipil seperti Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) dan berbagai kelompok etnis bersenjata. Namun, upaya ini kerap kandas oleh penolakan junta untuk berunding secara substansial. Dalam jangka panjang, kegagalan kolektif ASEAN ini memicu perdebatan serius di kalangan intelektual dan pembuat kebijakan di Jakarta mengenai perlunya merevisi prinsip non-intervensi. Momentum ini bisa menjadi titik balik bagi transformasi ASEAN dari sekadar forum konsultasi menjadi organisasi yang lebih intervensif dan mekanisme penegakan hukum regional. Secara bilateral, Indonesia perlu memperkuat diplomasi pertahanan dengan negara tetangga seperti Thailand, India, dan Australia untuk mengelola risiko spillover—khususnya dalam hal keamanan maritim di perairan Andaman dan pencegahan infiltrasi teroris. Krisis Myanmar bukanlah sekadar tragedi domestik. Ia menjadi ujian eksistensial bagi arsitektur keamanan regional Asia Tenggara; apakah ASEAN mampu bertahan sebagai pilar stabilitas di kawasan Indo-Pasifik yang semakin terpolarisasi, atau justru akan ditinggalkan oleh kekuatan-kekuatan besar yang menawarkan solusi lebih konkret.