Lebih dari tiga tahun setelah kudeta militer Februari 2021, Myanmar belum keluar dari pusaran perang saudara yang kian kompleks dan berlapis. Junta militer menghadapi perlawanan bersenjata dari berbagai kelompok etnis bersama Pasukan Pertahanan Rakyat, sementara koalisi Aliansi Tiga Persaudaraan berhasil merebut sejumlah wilayah strategis di perbatasan Tiongkok. Di tengah eskalasi itu, Konsensus Lima Poin ASEAN yang dicanangkan pada 2021 nyaris tidak menunjukkan kemajuan berarti. Organisasi ini pun menghadapi krisis kredibilitas karena tidak mampu menegakkan kesepakatan terhadap junta. Dalam perspektif geopolitik, kebuntuan tersebut bukan sekadar persoalan domestik satu negara, melainkan ujian struktural terhadap arsitektur keamanan regional dan posisi ASEAN dalam peta keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara.
Dinamika Aktor dan Geometri Kepentingan di Sekitar Myanmar
Krisis Myanmar memperlihatkan bagaimana ruang kosong yang ditinggalkan mekanisme regional yang lumpuh segera diisi oleh kekuatan-kekuatan eksternal dengan agenda masing-masing. Tiongkok, sebagai tetangga dan mitra ekonomi utama, memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas perbatasan dan kelangsungan proyek Belt and Road. Karena itu, Beijing melakukan intervensi terbatas melalui tekanan diplomatik dan operasi keamanan di wilayah Kokang, sebuah pendekatan yang menempatkan stabilitas perbatasan di atas pertimbangan norma regional. Thailand dan India memainkan peran berbeda namun sama-sama substantif: menampung pengungsi dan menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok bersenjata. Pola ini menunjukkan bahwa krisis Myanmar telah menjadi arena di mana kepentingan bilateral, kalkulasi keamanan perbatasan, dan pragmatisme ekonomi berkelindan, sementara kerangka multilateral justru terpinggirkan.
Di internal ASEAN sendiri, tekanan eksternal itu diperparah oleh perpecahan posisi. Sebagian negara anggota menuntut sikap tegas terhadap junta, sementara sebagian lain mengutamakan pendekatan non-intervensi yang selama ini menjadi fondasi kerja sama regional. Perbedaan ini bukan sekadar persoalan taktik diplomasi, melainkan cerminan perbedaan kepentingan strategis dan kedekatan masing-masing negara dengan junta maupun dengan kekuatan besar di luar kawasan. Akibatnya, sentralitas ASEAN sebagai prinsip yang menempatkan organisasi ini di pusat arsitektur regional menghadapi paradoks: prinsip itu dipertahankan justru melalui mekanisme konsensus yang membuat organisasi sulit bertindak cepat dan mengikat. Dalam logika balance of power, kelambanan kolektif semacam ini berpotensi menggeser pusat gravitasi diplomasi kawasan ke forum-forum alternatif dan inisiatif bilateral yang lebih lincah.
Ujian bagi Diplomasi Indonesia dan Masa Depan Sentralitas ASEAN
Bagi Indonesia, krisis Myanmar adalah ujian langsung bagi kapasitas diplomasi dan kepemimpinan regionalnya. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Jakarta berkepentingan menjaga sentralitas organisasi sekaligus mempertahankan kredibilitas prinsip non-intervensi yang menjadi norma dasar relasi antaranggota. Namun kepentingan normatif itu berhadapan dengan dampak konkret di lapangan: gelombang pengungsi, kejahatan lintas batas, dan ketidakstabilan regional yang menyentuh keamanan maritim serta kepentingan ekonomi nasional. Dalam jangka pendek, implikasi paling mendesak adalah kebutuhan akan posisi diplomatik yang konsisten dan koordinasi kemanusiaan yang terukur, agar Indonesia tidak terjebak pada retorika tanpa instrumen. Adapun dalam jangka menengah dan panjang, risiko yang harus diantisipasi adalah terkikisnya relevansi ASEAN apabila krisis ini dibiarkan berlarut, terutama di tengah persaingan kekuatan besar yang menuntut kawasan memiliki kapasitas mediasi yang kredibel.
Secara lebih luas, dinamika ini memperlihatkan bahwa stabilitas kawasan tidak lagi dapat diasumsikan sebagai produk otomatis dari kelembagaan multilateral. Ketika ASEAN gagal menegakkan Konsensus Lima Poin, yang runtuh bukan hanya satu kesepakatan, melainkan asumsi bahwa konsensus dan non-intervensi selalu berbuah stabilitas. Myanmar karenanya lebih tepat dibaca sebagai cermin dari dilema struktural ASEAN: kemampuan mempertahankan sentralitas pada akhirnya bergantung pada keberanian politik untuk mengatasi prinsip konsensus yang selama ini justru melumpuhkan. Tanpa koreksi atas dilema itu, kawasan berisiko menghadapi masa depan di mana junta dan aktor-aktor bersenjata bernegosiasi langsung dengan kekuatan eksternal, sementara ASEAN tinggal menjadi penonton bagi tata ulang keseimbangan kekuatan di sekitarnya.