Lima tahun pasca-kudeta militer Februari 2021, krisis politik Myanmar terus memburuk dan belum menunjukkan tanda-tanda resolusinya. Konflik internal yang berlarut-larut telah menyebabkan junta kehilangan kendali atas sejumlah wilayah akibat gempuran kelompok perlawanan, sementara serangan balasan militer memaksa ribuan warga sipil mengungsi ke Thailand dan India. Dinamika ini bukan lagi sekadar tragedi kemanusiaan semata, melainkan telah menjadi katalis destabilisasi yang menjalar ke seluruh Asia Tenggara, menguji secara fundamental kohesi ASEAN sebagai organisasi regional. Kegagalan mencapai konsensus di antara negara anggota terhadap krisis ini menimbulkan preseden berbahaya bagi arsitektur keamanan regional dan mengancam postur netralitas ASEAN di tengah tekanan geopolitik global yang kian memanas.
Polarisasi Internal ASEAN: Pergeseran Doktrin Non-Intervensi?
Perpecahan dalam tubuh ASEAN kian nyata saat negara-negara anggota terbelah dalam menyikapi krisis Myanmar. Di satu sisi, Thailand dan Kamboja cenderung memilih jalur bilateral dan pragmatis dengan tetap menjalin hubungan dengan junta, sedangkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina mendorong pendekatan yang lebih keras, termasuk kemungkinan sanksi dan penegakan kerangka kerja yang lebih jelas. Ketiadaan pemerintahan Myanmar yang sah di forum-forum regional menjadi preseden berbahaya—untuk pertama kalinya dalam sejarah, ASEAN tidak memiliki keterwakilan dari salah satu anggota pendiri. Polarisasi ini secara fundamental mengancam kredibilitas prinsip non-intervensi yang selama ini menjadi pilar utama ASEAN. Jika kesatuan suara tidak segera dipulihkan, organisasi ini berisiko kehilangan daya lentingnya sebagai aktor kolektif yang mampu mengelola stabilitas kawasan.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Keseimbangan Kekuatan Kawasan
Bagi Indonesia, stabilitas kawasan di Myanmar bukanlah isu perifer, melainkan kondisi prasyarat untuk menahan dampak lintas batas yang langsung memengaruhi kepentingan nasional. Arus migrasi tak terkendali dari Myanmar berpotensi memperburuk kerentanan ekonomi dan keamanan di provinsi-provinsi perbatasan Indonesia, sementara ruang kosong kekuasaan di Myanmar menjadi lahan subur bagi kejahatan transnasional—mulai dari perdagangan manusia, narkotika, hingga penyelundupan senjata ringan. Dalam konteks keseimbangan kekuatan di kawasan, melemahnya kohesi ASEAN juga membuka celah bagi aktor ekstra-regional seperti Tiongkok dan Amerika Serikat untuk memperkuat pengaruh bilateral, yang dapat menggeser pusat gravitasi diplomasi keamanan Asia Tenggara keluar dari kerangka ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara pragmatisme diplomatik—dengan tetap membuka saluran komunikasi terbatas ke semua pihak di Myanmar—dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi serta HAM.
Dalam jangka panjang, krisis politik Myanmar menunjukkan bahwa mekanisme ASEAN saat ini tidak cukup untuk menangani konflik internal anggota yang berpotensi mengancam stabilitas kawasan. Indonesia, sebagai negara dengan kapasitas diplomatik terbesar di ASEAN, memikul tanggung jawab untuk mendorong reformasi kerangka keamanan regional, termasuk memperkuat peran Sekretariat ASEAN dan mengembangkan instrumen intervensi kemanusiaan yang lebih jelas. Tanpa langkah konkret, ASEAN berisiko menjadi sekadar forum konsultasi tanpa otoritas, sementara aktor-aktor besar akan mengisi kekosongan dengan agenda mereka sendiri. Refleksi atas krisis ini menegaskan bahwa arsitektur keamanan kawasan perlu diperkuat bukan hanya untuk merespons krisis saat ini, tetapi juga untuk mengantisipasi ancaman serupa di masa depan yang dapat menguji lagi ketahanan integrasi regional.