Dua tahun setelah Indonesia mengakhiri masa keketuaan ASEAN pada 2023, krisis politik Myanmar justru menunjukkan eskalasi yang semakin mengkhawatirkan. Pada April 2026, rezim militer Myanmar melancarkan ofensif berskala besar terhadap milisi etnis di wilayah Sagaing, memicu gelombang pengungsi baru menuju perbatasan Thailand. Perkembangan ini menjadi bukti nyata kegagalan pendekatan constructive engagement yang selama ini diusung oleh Indonesia dan ASEAN. Laporan dari ISEAS Singapura secara spesifik menyoroti bahwa rezim militer Myanmar tidak memiliki itikad untuk berdialog, sehingga setiap upaya mediasi melalui mekanisme Trilateral Meeting antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand kehilangan momentum. Bagi Indonesia, stabilitas Myanmar bukan sekadar isu solidaritas kawasan, melainkan kepentingan strategis yang terkait langsung dengan keamanan perbatasan darat yang panjang, ancaman arus narkoba, dan migrasi ilegal yang menyertainya.
Kegagalan Kepemimpinan Regional dan Keretakan Prinsip Non-Intervensi
Kegagalan Indonesia dalam mendorong resolusi krisis politik Myanmar mencerminkan kelemahan struktural ASEAN sebagai forum penyelesaian konflik. Prinsip non-intervensi yang menjadi pilar utama organisasi justru menjadi penghalang bagi tindakan kolektif yang tegas. Kepemimpinan regional Indonesia, yang sempat diharapkan mampu menjadi jembatan antara junta dan oposisi sipil, kini dianggap kehilangan efektivitas. Kondisi ini memperlemah kredibilitas ASEAN di mata komunitas internasional, terutama ketika negara-negara anggota lain mulai mempertanyakan relevansi forum tersebut dalam menangani krisis di Myanmar. Lebih jauh, kelambanan ASEAN membuka celah bagi aktor eksternal, khususnya Tiongkok dan India, untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan. Kedua negara besar ini memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan yang saling bersaing di Myanmar, dan ketiadaan solusi ASEAN membuat mereka leluasa menawarkan bantuan bilateral yang kerap mengabaikan tekanan terhadap rezim militer. Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi dilema geopolitik: apakah tetap mempertahankan prinsip non-intervensi yang justru memicu disintegrasi regional, atau merevisi pendekatan untuk mengakomodasi intervensi kemanusiaan yang lebih tegas.
Implikasi Geopolitik bagi Indonesia dan Stabilitas Kawasan
Dari perspektif geopolitik, krisis Myanmar yang berkepanjangan menimbulkan implikasi serius terhadap keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Indonesia, sebagai negara terbesar dan paling berpengaruh di ASEAN, menghadapi tekanan ganda: di satu sisi harus mempertahankan solidaritas kawasan, di sisi lain dituntut untuk memimpin misi kemanusiaan akibat gelombang pengungsi yang terus mengalir. Dalam jangka pendek, Jakarta dihadapkan pada urgensi untuk mengoordinasikan bantuan kemanusiaan lintas negara, sementara dalam jangka panjang diperlukan revisi fundamental terhadap prinsip non-intervensi. Adopsi mekanisme intervensi kemanusiaan yang lebih kuat dalam statuta ASEAN menjadi keniscayaan agar organisasi ini mampu merespons krisis serupa di masa depan. Tanpa perubahan tersebut, ASEAN berisiko kehilangan peran sentralnya dalam arsitektur keamanan regional, dan Indonesia sebagai motor penggerak harus mempertimbangkan langkah diplomasi yang lebih adaptif—termasuk memperkuat kemitraan dengan negara-negara demokrasi seperti Australia dan Jepang untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok yang semakin dominan di Myanmar. Krisis ini, pada akhirnya, menjadi ujian bagi kepemimpinan regional Indonesia: apakah mampu mereformasi ASEAN menjadi entitas yang lebih responsif, atau justru tenggelam dalam stagnasi yang memperlemah posisinya di panggung global.
