Krisis politik Myanmar yang berlarut sejak kudeta militer 2021 telah menjadi ujian paling berat bagi solidaritas dan efektivitas ASEAN sebagai organisasi regional. Hingga penghujung tahun 2025, kebuntuan masih mendominasi panggung diplomasi, terutama akibat junta militer di bawah kepemimpinan Min Aung Hlaing yang terus mengabaikan implementasi Konsensus Lima Poin—kesepakatan yang dirancang untuk mengakhiri kekerasan dan membuka jalan bagi dialog inklusif. Dalam konteks inilah diplomasi Indonesia, yang ditugaskan sebagai mediator selama keketuaan ASEAN pada 2023, berada di ujung tanduk. Meskipun tradisi politik bebas-aktif menjadi modal utama Jakarta, ketidakkooperatifan Naypyidaw dan fragmentasi internal ASEAN semakin mengikis kredibilitas Indonesia sebagai penengah. Fenomena ini tidak hanya mengguncang tatanan regional, tetapi juga menempatkan Myanmar sebagai titik lemah dalam arsitektur keamanan Asia Tenggara, sekaligus memperlemah posisi ASEAN di tengah persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan China di Indo-Pasifik.
Kebuntuan ASEAN dan Fragmentasi Internal
Dinamika aktor di tingkat ASEAN memperlihatkan perpecahan yang semakin nyata. Negara-negara seperti Thailand dan Laos cenderung mempertahankan pendekatan konstruktif-engagement, dengan harapan dialog bilateral dapat membuka ruang negosiasi. Sebaliknya, Malaysia dan Singapura mendorong tekanan lebih keras, termasuk sanksi dan isolasi diplomatik terhadap junta. Perbedaan ini berakar pada prinsip dasar ASEAN, yaitu non-intervensi dalam urusan domestik anggota. Namun, ketika krisis Myanmar mengancam stabilitas kawasan, prinsip tersebut justru menjadi bumerang. Diplomasi Indonesia berusaha menjembatani dua kutub ini, tetapi tanpa dukungan penuh semua anggota, upaya mediasi hanya menghasilkan kemajuan simbolis. Kegagalan junta menghentikan kekerasan—termasuk serangan udara terhadap warga sipil dan pembubaran partai politik—semakin memperdalam kebuntuan. Dari perspektif geopolitik, situasi ini memperlemah kredibilitas ASEAN sebagai aktor yang mampu menjaga stabilitas kawasan, terutama ketika Amerika Serikat dan China terus memperluas pengaruh mereka melalui berbagai mekanisme keamanan dan ekonomi. Tanpa solusi yang efektif, ASEAN berisiko kehilangan relevansi sebagai forum sentral dalam arsitektur regional Indo-Pasifik.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Arsitektur Keamanan Regional
Bagi Indonesia, stabilitas Myanmar bukan sekadar isu moral, tetapi menyangkut kepentingan strategis langsung. Ketidakstabilan di Myanmar berdampak pada keamanan perbatasan Indonesia melalui jalur laut dan potensi lonjakan arus pengungsi—terutama etnis Rohingya—yang telah memicu ketegangan sosial di Aceh. Lebih jauh, kekosongan kekuasaan di Myanmar membuka ruang bagi aktor eksternal seperti China dan India untuk memperkuat pengaruh mereka. China, melalui investasi di proyek Koridor Ekonomi China-Myanmar, telah mengamankan akses strategis ke Samudra Hindia, sementara India khawatir terhadap dampak instabilitas pada negara bagian timur lautnya. Dari kacamata keseimbangan kekuatan (balance of power), situasi ini menempatkan diplomasi Indonesia pada posisi yang genting: Jakarta harus menyeimbangkan antara mempertahankan prinsip non-intervensi dengan tekanan untuk menghentikan pelanggaran HAM massal, sambil mengelola kepentingan negara-negara besar yang semakin agresif. Kegagalan dalam menjalankan mediasi ini tidak hanya akan merusak reputasi Indonesia sebagai pemimpin regional, tetapi juga mempercepat pergeseran kekuatan di Asia Tenggara yang lebih menguntungkan China.
Refleksi akhir yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa krisis Myanmar telah menjadi katalis bagi transformasi arsitektur keamanan regional. ASEAN, sebagai organisasi yang dibangun di atas konsensus dan non-intervensi, kini dihadapkan pada realitas bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak lagi memadai untuk menangani konflik internal yang memiliki dampak lintas batas. Bagi Indonesia, ini adalah momentum untuk mendorong reformasi internal ASEAN, termasuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa dan memperluas ruang dialog dengan berbagai aktor non-negara. Tanpa langkah-langkah ini, Myanmar akan terus menjadi beban bagi stabilitas kawasan, sementara posisi Indonesia sebagai poros maritim global akan terus diuji dalam dinamika yang semakin kompleks antara Amerika Serikat dan China. Keputusan Jakarta dalam beberapa tahun ke depan akan menentukan apakah ASEAN mampu bertahan sebagai satu-satunya forum keamanan yang relevan di Asia Tenggara, atau justru menjadi sejarah yang ditinggalkan oleh perubahan zaman.
