Hingga pertengahan 2026, kebuntuan politik di Myanmar pasca kudeta militer 2021 masih menjadi ujian terberat bagi arsitektur diplomasi regional ASEAN. Junta militer Myanmar melanjutkan operasi militer, termasuk serangan udara terhadap kelompok oposisi, sementara mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama—Konsensus Lima Poin—nyaris tanpa kemajuan implementasi. Kegagalan kolektif ini tidak hanya memperpanjang penderitaan rakyat Myanmar, tetapi juga menggerogoti kredibilitas ASEAN sebagai forum yang mampu menyelesaikan masalah internal negara anggotanya. Dalam konteks geopolitik global yang semakin kompetitif, ketidakmampuan ASEAN menunjukkan batas efektivitas diplomasi konsensus yang selama ini menjadi pilar utama organisasi. Krisis yang berlarut-larut membuka ruang bagi aktor eksternal untuk memperkuat pengaruh mereka, mengancam sentralitas ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Implikasi Geopolitik Kegagalan ASEAN di Myanmar: Keretakan Konsensus dan Perebutan Pengaruh
Konsensus Lima Poin yang disepakati pada April 2021 merupakan kerangka dasar ASEAN untuk menangani krisis Myanmar, mencakup penghentian kekerasan, dialog konstruktif, mediasi utusan khusus, bantuan kemanusiaan, serta kunjungan ke Yangon. Namun, hingga pertengahan 2026, junta militer hanya memberikan akses terbatas bagi bantuan kemanusiaan dan menolak dialog politik dengan oposisi. Dari perspektif hubungan internasional, kegagalan ini memperkuat persepsi bahwa ASEAN hanyalah forum deklaratif yang tidak mampu bertindak secara kolektif, terutama pada isu yang menyentuh kedaulatan negara anggota. Fragmentasi pandangan antara negara anggota—seperti Thailand yang cenderung pragmatis dan Singapura yang lebih kritis—menghambat pengambilan sikap tegas. Secara langsung, kondisi ini membuka celah bagi aktor negara lain seperti China dan Amerika Serikat untuk memperkuat pengaruh bilateral mereka di Myanmar, sehingga mengurangi sentralitas ASEAN. Implikasinya terhadap keseimbangan kekuatan di kawasan sangat signifikan; ketidakmampuan ASEAN justru memperkuat posisi China sebagai aktor dominan yang mampu menyediakan stabilitas alternatif melalui diplomasi bilateral dengan junta. Dinamika ini menempatkan ASEAN pada posisi yang rentan, di mana kegagalan internal justru memperlebar pengaruh eksternal yang dapat mengubah arsitektur keamanan regional secara fundamental.
Posisi Indonesia di Persimpangan Diplomasi Regional: Antara Ambisi Poros Maritim dan Realitas Krisis Myanmar
Indonesia, sebagai pemegang Keketuaan ASEAN pada 2023, telah mengirimkan utusan khusus dan mendorong pertemuan inklusif antara junta dan oposisi. Namun, upaya diplomasi Indonesia menemui jalan buntu karena junta militer Myanmar enggan mengurangi eskalasi kekerasan dan membuka ruang dialog yang bermakna. Secara geopolitik, kegagalan di Myanmar melemahkan posisi Jakarta dalam peta diplomasi internasional. Sebagai negara dengan ambisi menjadi poros maritim global dan kekuatan menengah yang diperhitungkan, mandeknya resolusi krisis Myanmar menodai citra Indonesia sebagai mediatur yang kredibel dan menurunkan pengaruhnya dalam forum multilateral seperti PBB dan Gerakan Non-Blok. Bagi Indonesia, krisis Myanmar menjadi batu uji bagi relevansi diplomasi konstruktif yang selama ini diusung. Sebagai negara terbesar di ASEAN, ketidakmampuan mendorong implementasi konsensus tidak hanya berdampak pada reputasi, tetapi juga pada kepentingan strategis jangka panjang. Stabilitas kawasan yang terganggu akibat konflik Myanmar berpotensi memicu arus pengungsi, aktivitas ekonomi ilegal, dan radikalisasi yang secara langsung mengancam keamanan nasional Indonesia.
Dalam perspektif jangka menengah dan panjang, kebuntuan ini memaksa Indonesia untuk mengevaluasi kembali pendekatan diplomasinya. Alih-alih hanya mengandalkan mekanisme ASEAN, Jakarta mungkin perlu memperkuat diplomasi bilateral dengan negara-negara kunci seperti China, India, dan Jepang untuk menekan junta Myanmar secara lebih efektif. Namun, langkah ini juga membawa risiko fragmentasi lebih lanjut dalam ASEAN, di mana setiap negara anggota mengejar kepentingan nasionalnya sendiri tanpa mengindahkan kohesi regional. Refleksi yang muncul adalah bahwa efektivitas ASEAN dalam menghadapi krisis semacam ini sangat bergantung pada kemauan politik negara anggotanya untuk mengesampingkan perbedaan dan bertindak kolektif. Tanpa itu, ASEAN tidak hanya akan kehilangan relevansinya sebagai pilar stabilitas kawasan, tetapi juga akan menjadi arena bagi persaingan kekuatan besar yang dapat mengancam kedaulatan negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia sendiri.
