Memasuki tahun keempat pasca kudeta militer 2021, situasi politik dan keamanan di Myanmar telah mencapai titik nadir. Pecahnya perang saudara skala penuh pada November 2025 menandai kegagalan total upaya mediasi regional, khususnya ASEAN yang sejak awal krisis berusaha menerapkan Five-Point Consensus namun mandek akibat perbedaan kepentingan di antara negara anggotanya. Bagi Indonesia, yang pernah memegang mandat sebagai Ketua ASEAN 2023 dan kembali mengambil peran sebagai penengah, kegagalan ini bukan sekadar kemunduran diplomasi, melainkan pukulan strategis terhadap kredibilitas kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Krisis politik Myanmar kini menjadi cermin retaknya solidaritas ASEAN sekaligus ujian terhadap arsitektur keamanan regional yang telah dibangun selama beberapa dekade.
Perpecahan Internal ASEAN: Dari Konsensus Menuju Kebuntuan Diplomasi
Dinamika aktor di kawasan menunjukkan bahwa ASEAN gagal mempertahankan posisi netral dan efektif dalam merespons krisis. Di satu sisi, Thailand dan Laos cenderung mendukung junta militer dengan alasan stabilitas perbatasan dan kepentingan ekonomi bilateral. Di sisi lain, Malaysia dan Filipina menuntut sanksi keras dan mendorong pengakuan diplomatik kepada Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang berhasil menguasai sebagian besar wilayah pedesaan. Perpecahan ini mencerminkan tarik-menarik antara pendekatan constructive engagement dan pendekatan konfrontatif yang menjadi perdebatan fundamental dalam politik internal ASEAN.
Puncaknya terjadi pada KTT ASEAN Desember 2025, ketika Indonesia mengusulkan mekanisme mediasi baru melalui ASEAN Plus Three dengan melibatkan China dan Jepang. Usulan ini dimaksudkan untuk menghadirkan kekuatan eksternal yang lebih netral dalam proses negosiasi. Namun, usulan tersebut langsung ditolak China, yang khawatir keterlibatan Jepang akan mengurangi dominasi pengaruhnya di Myanmar. Kepentingan strategis China di sepanjang Koridor Ekonomi China-Myanmar dan proyek infrastruktur seperti Pelabuhan Kyaukphyu menjadi pertimbangan utama Beijing. Penolakan ini mempertegas bahwa krisis politik Myanmar bukan lagi persoalan domestik, melainkan arena pertarungan kepentingan geopolitik antara kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Arsitektur Keamanan Regional
Bagi Indonesia, kegagalan diplomasi ASEAN terhadap Myanmar membawa implikasi nyata dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam jangka pendek, Jakarta harus menerima bahwa solusi politik terhadap krisis tidak akan segera tercapai. Karena itu, fokus bergeser pada langkah-langkah defensif, seperti pengamanan perbatasan darat dan laut di Kalimantan Utara serta Kepulauan Riau untuk mencegah masuknya gelombang pengungsi. Pada saat yang sama, penguatan kerja sama intelijen dengan negara-negara tetangga menjadi prioritas untuk mengantisipasi penyelundupan senjata dan narkotika yang kerap mengikuti konflik bersenjata.
Dalam jangka menengah dan panjang, kebuntuan ini menguji relevansi prinsip non-intervensi dan konsensus yang selama ini menjadi fondasi ASEAN. Indonesia berada dalam posisi strategis untuk merancang ulang pendekatan diplomasi kawasan, namun ruang geraknya semakin sempit di tengah polarisasi antara negara-negara anggota dan tarikan kepentingan kekuatan besar. Kredibilitas Indonesia sebagai kekuatan menengah yang menjembatani dialog membutuhkan strategi baru yang tidak hanya mengandalkan mekanisme multilateral ASEAN, tetapi juga membangun koalisi dengan mitra regional yang memiliki kepentingan serupa terhadap stabilitas Myanmar.
Refleksi yang lebih mendalam diperlukan: tanpa pembaruan arsitektur diplomasi kawasan, ASEAN akan terus menghadapi dilema yang sama setiap kali krisis domestik salah satu anggotanya meluas menjadi ancaman regional. Bagi Indonesia, kegagalan ini menjadi pelajaran bahwa kepemimpinan tidak cukup diukur dari kemampuan memimpin sidang, melainkan dari kapasitas membangun konsensus di tengah pusaran kepentingan yang saling bertentangan. Stabilitas kawasan Asia Tenggara pada akhirnya bergantung pada keberanian negara-negara anggotanya untuk mereformasi mekanisme regional, sebuah pekerjaan rumah yang kini diperberat oleh realitas geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompetitif.
