Kejatuhan kota Myawaddy ke tangan koalisi kelompok perlawanan pada pertengahan 2025 menandai lebih dari sekadar kekalahan militer bagi junta Myanmar. Peristiwa ini merupakan titik balik struktural dalam krisis Myanmar yang telah mengakar sejak kudeta 2021, karena memutus salah satu jalur vital pendapatan rezim dari perdagangan ilegal dan logistik militer. Myawaddy, yang menjadi pusat ekonomi di perbatasan timur, merupakan penopang utama pendanaan junta. Kehilangan kendali atas kota ini tidak hanya mengindikasikan erosi dukungan mitra eksternal, tetapi juga menunjukkan meningkatnya kapasitas aktor non-negara dalam menantang dominasi negara berdaulat. Dalam konteks global, situasi ini membuka celah bagi intervensi eksternal yang semakin kompleks, terutama dari China dan Rusia yang selama ini menjadi pemasok senjata dan pelindung diplomatik junta. Kegagalan implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN secara nyata menurunkan kredibilitas organisasi ini sebagai penjaga stabilitas kawasan, memperlihatkan betapa rapuhnya arsitektur keamanan regional ketika dihadapkan pada krisis yang mengancam keseimbangan kekuatan (balance of power) di Asia Tenggara. Lebih fundamental lagi, peristiwa ini memvalidasi kekhawatiran bahwa Indonesia, sebagai regional anchor, harus memimpin restrukturisasi mekanisme keamanan ASEAN agar tidak ditinggalkan oleh dinamika kekuatan global yang semakin cair.
Dinamika Aktor dan Fragmentasi Arsitektur Keamanan Kawasan
Kekalahan junta di Myawaddy membawa dampak langsung terhadap stabilitas kawasan, khususnya di perbatasan Thailand dan Myanmar. Thailand telah mengerahkan 10.000 personel militer untuk mengamankan perbatasan dan mengelola arus pengungsi yang diperkirakan mencapai puluhan ribu jiwa. Namun, risiko terbesar bukan hanya pada perbatasan Thailand, melainkan potensi konflik proksi antara blok kekuatan global. Kedekatan junta dengan Beijing dan Moskow menimbulkan kekhawatiran bahwa krisis Myanmar dapat berubah menjadi ajang persaingan kepentingan strategis, mengingat Myanmar merupakan titik pertemuan antara pengaruh China di daratan Asia Tenggara dan kepentingan Barat di Samudra Hindia. ASEAN, di sisi lain, masih terbelah dalam merespons situasi. Beberapa negara anggota enggan menekan junta secara lansung karena kekhawatiran akan destabilisasi internal atau keterikatan ekonomi dangan rezim. Ketidakmampuan ASEAN untuk bertindak secara kolektif semakin memperkuat narasi bahwa organisasi ini kehilangan relevansinya sebagai penjaga stabilitas regional, sementara aktor eksternal seperti China dan Rusia justru memperkuat posisi mereka di kawasan. Dinamika ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai arsitektur keamanan di Asia Tenggara, yang selama ini bergantung pada konsensus dan non-intervensi, namun kini diuji oleh konflik yang memerlukan respons cepat dan tegas.
Implikasi Strategis bagi Indonesia: Tekanan Ganda dan Urgensi Restrukrisasi ASEAN
Bagi Indonesia, krisis ini menghadirkan tekanan ganda. Pertama, secara langsung, arus pengungsi yang melintasi perbatasan Thailand berpotensi menjalar ke wilayah Indonesia melalui jalur laut, menguji kapasitas aparat keamanan dalam menjaga integritas perbatasan dan menangani krisis kemanusiaan. Kedua, secara tidak langsung, kegagalan ASEAN dalam merespons krisis Myanmar memperlemah posisi Indonesia sebagai kekuatan regional yang selama ini menjadi motor diplomasi di Asia Tenggara. Jika arsitektur keamanan ASEAN terus mandeg, Indonesia kemungkinan harus mengambil peran yang lebih unilateral atau bekerja sama dengan kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat dan Jepang untuk mengamankan kepentingannya, terutama di Selat Malaka dan Laut Natuna. Dalam jangka menengeh, ketidakmampuan ASEAN beradaptasi dengan realitas geopolitik baru dapat mendorong fragmentasi regional di mana negara-negara anggota mulai mencari payung keamanan alternatif di luar kerangka ASEAN, misalnya melalui aliansi bilateral atau trilateal. Bagi Indonesia, ini bukan hanya soal menjaga stabilitas di perbatasan tetangga, tetapi juga soal mempertahankan relevansi ASEAN sebagai instrumen utama diplomasi dan keamanan nasional.
Lebih dari itu, krisis Myanmar memunculkan pertanyaan mendasar tentang model tata kelola kawasan yang berkeadilan dan stabil. Selama ini, ASEAN bergerak dengan prinsip konsensus dan non-intervensi yang dalam praktiknya justru membiarkan junta melanjutkan pelanggaran berat. Kegagalan ini tidak hanya melemahkan legitimasi ASEAN, tetapi juga menciptakan celah bagi aktor eksternal seperti China untuk memperluas pengaruh melalui mekanisme bilateral yang mengabaikan norma regional. Indonesia, sebagai salah satu pendiri ASEAN dan negara dengan kapita sebesar terbesar di kawasan, memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk mendorong reformasi mendasar dalam organisasi ini. Langkah yang diperlukan tidak hanya sekadar menyesuaikan Konsensus Lima Poin, tetapi juga membuka ruang bagi mekanisme keamanan kolektif yang lebih preskriptif dan terikat waktu. Tanpa perubahan itu, ASEAN berisiko menjadi sekadar forum tanpa gigi dalam menghadapi krisis yang semakin kompleks, sementara Indonesia akan terus menghadapi tekanan ganda antara mempertahankan stabilitas internal dan merespons ekskalasi kekuatan di sekitarnya.
