Pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Kaledonia Baru pada akhir 2025, negara-negara kepulauan Pasifik kembali mengangkat urgensi krisis iklim sebagai ancaman eksistensial. Data terbaru dari IPCC menunjukkan kenaikan permukaan laut hingga 30 sentimeter di sejumlah atol, yang secara langsung mengancam kelangsungan wilayah negara pulau seperti Tuvalu dan Kiribati. Peristiwa ini bukan sekadar bencana lingkungan, melainkan juga krisis geopolitik yang berpotensi memicu pergeseran demografis, sengketa batas maritim, dan kerentanan kedaulatan nasional. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kepentingan strategis langsung, terutama di kawasan timur seperti Maluku dan Papua, yang garis pantainya berada di garis depan perubahan iklim.
Dinamika Aktor dan Kepentingan Strategis di Kawasan Pasifik
Hubungan antara Indonesia dan negara-negara kepulauan Pasifik menunjukkan dinamika yang kompleks, di mana isu ketahanan lingkungan menjadi jembatan diplomasi sekaligus ajang kompetisi pengaruh. Indonesia berperan sebagai penghubung antara ASEAN dan Pacific Islands Forum (PIF), sebuah posisi yang semakin relevan mengingat meningkatnya ketertarikan kekuatan besar seperti Tiongkok dan Australia terhadap sumber daya laut dan jalur perdagangan di Pasifik. Pemerintah Indonesia telah menawarkan bantuan teknis dalam pengelolaan mangrove dan energi surya, tetapi di balik kerjasama ini terdapat perhitungan geopolitik: memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin di antara negara berkembang dan memperluas akses ke dana adaptasi iklim yang dikelola oleh lembaga internasional. Namun, konsistensi Indonesia dalam mitigasi iklim masih dipertanyakan. Komitmen untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 belum diimbangi dengan implementasi yang agresif, terutama karena masih adanya deforestasi, alih fungsi lahan gambut, dan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga batu bara.
Implikasi Terhadap Stabilitas Kawasan dan Keseimbangan Kekuatan
Dalam jangka pendek, krisis iklim telah meningkatkan frekuensi cuaca ekstrem seperti banjir rob dan badai di pesisir Indonesia. Namun, dampak jangka panjang menunjukkan konsekuensi yang lebih sistemik: jika tidak ada tindakan drastis, daerah perkotaan seperti Jakarta Utara dan Surabaya akan menghadapi ancaman tenggelam. Hal ini bukan hanya masalah lingkungan, melainkan juga masalah kedaulatan teritorial dan stabilitas ekonomi. Naiknya permukaan air laut berpotensi mengubah garis batas wilayah laut Indonesia, yang merupakan salah satu negara dengan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terbesar. Dalam forum Pasifik, desakan untuk pengurangan emisi yang lebih ambisius menjadi alat bagi negara pulau kecil untuk menekan negara maju, sekaligus menguji solidaritas Indonesia sebagai mitra regional. Ketiadaan aksi yang tegas dapat melemahkan kredibilitas Indonesia di mata komunitas internasional dan mengurangi leverage dalam negosiasi perubahan iklim di masa depan.
Refleksi yang perlu ditekankan adalah bahwa ketahanan lingkungan bukanlah tanggung jawab moral semata, melainkan kebutuhan strategis yang terkait langsung dengan keamanan nasional. Indonesia memiliki peluang untuk memimpin dalam diplomasi iklim di antara negara berkembang, khususnya dalam menyatukan suara negara pulau di Pasifik dan Asia Tenggara. Namun, peluang ini hanya dapat dimanfaatkan jika ada konsistensi antara kebijakan domestik dan komitmen global. Krisis iklim di Pasifik menjadi ujian bagi kapasitas Indonesia untuk memproyeksikan kepemimpinan geopolitik sambil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Jika berhasil, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai aktor yang kredibel dan pengaruh yang stabil di kawasan yang semakin rentan terhadap pergeseran iklim dan kekuasaan.
