Konflik bersenjata yang berkecamuk di Sudan sejak April 2023 telah melampaui batas-batas perang saudara internal dan bertransformasi menjadi ajang pertarungan pengaruh kekuatan global dan regional. Pertikaian antara Tentara Sudan (SAF) di bawah pimpinan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang dipimpin Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, atau yang lebih dikenal dengan Hemedti, telah menciptakan salah satu krisis kemanusiaan paling parah di dunia. Lebih dari itu, konflik ini telah secara fundamental mengubah peta geopolitik di kawasan Afrika Timur dan sekitarnya, khususnya di sepanjang jalur strategis Laut Merah. Akar permasalahan tidak lagi semata-mata persaingan dua jenderal, melainkan telah menjadi cerminan fragmentasi tatanan keamanan regional dan internasional yang rapuh.
Proxy War dan Fragmentasi Tatanan Regional
Dinamika aktor dalam konflik Sudan secara gamblang menggambarkan bagaimana negara yang kaya sumber daya alam dan memiliki posisi geografis strategis dapat dengan mudah menjadi magnet bagi intervensi asing. Uni Emirat Arab, Mesir, dan Arab Saudi tercatat mendukung pihak-pihak yang berseberangan, sementara aktor non-negara seperti Grup Wagner dari Rusia telah memanfaatkan situasi untuk mendapatkan akses ke tambang emas Sudan dan memperkuat pengaruhnya melalui dukungan kepada RSF. Iran dan Turki juga tidak ketinggalan meningkatkan keterlibatan mereka untuk mengamankan akses dan pengaruh strategis. Keterlibatan berlapis ini menjadikan Sudan sebagai medan proxy war yang kompleks. Ironisnya, organisasi regional seperti Liga Arab dan Uni Afrika (AU) terbukti tidak efektif dalam memaksakan gencatan senjata yang berkelanjutan. Intervensi kekuatan eksternal, yang sering kali menyediakan persenjataan dan dukungan finansial secara terus-menerus, justru memperpanjang konflik dengan memanfaatkan kekacauan untuk kepentingan ekonomi dan strategis jangka pendek mereka. Hal ini menimbulkan efek domino keamanan yang signifikan, mengingatkan pada pola destabilisasi yang terlihat di negara-negara rapuh lainnya di kawasan Sahel dan Afrika Tengah.
Implikasi bagi Stabilitas Kawasan dan Posisi Indonesia
Bagi Indonesia, konflik di Sudan mungkin terlihat jauh secara geografis, namun implikasinya sangat relevan dan perlu dicermati secara serius. Pertama, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan anggota aktif Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan diplomatik untuk mendorong penyelesaian damai. Meskipun leverage diplomatik Indonesia mungkin terbatas, suara prinsipil dari Jakarta tetap penting dalam forum-forum multilateral. Kedua, ketidakstabilan yang melanda Laut Merah bagian selatan, yang diperparah oleh konflik Yaman dan ketegangan dengan Iran, menimbulkan ancaman langsung terhadap salah satu jalur pelayaran dan perdagangan global paling vital. Gangguan di jalur ini dapat berdampak langsung pada rantai pasok dan stabilitas ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada perdagangan maritim. Ketiga, pola proxy war dan eksploitasi sumber daya oleh kekuatan eksternal di Sudan merupakan studi kasus yang kaya akan pelajaran. Pengalaman Sudan menunjukkan betapa cepatnya konflik lokal dapat diinternasionalisasi ketika aktor eksternal melihat peluang untuk memperluas pengaruh. Ini menjadi peringatan bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya untuk terus memperkuat institusi regional dan mekanisme multilateral guna mencegah pola intervensi destruktif yang serupa terjadi di kawasan sendiri. Ke depan, stabilitas Sudan akan sangat bergantung pada keberhasilan komunitas internasional dalam menekan semua pihak untuk menghentikan aliran senjata dan dukungan eksternal, serta memulihkan proses politik yang inklusif.
