Perspektif Global & Regional

Konflik Myanmar Makin Kompleks: ASEAN Terpecah dalam Pendekatan Resolusi

06 September 2026 Myanmar, ASEAN 16 views

Krisis Myanmar pasca-kudeta militer 2021 memperlihatkan perpecahan mendalam di tubuh ASEAN dalam pendekatan resolusi konflik, antara pragmatisme stabilitas perbatasan dan prinsip legitimasi demokratis. Bagi Indonesia, perpecahan ini menjadi ujian kredibilitas diplomatik sekaligus risiko geopolitik yang memperlemah posisi kawasan dalam persaingan global. Tanpa perubahan strategi yang inklusif dan multilateral, krisis ini berpotensi mengikis relevansi ASEAN dan memperdalam ketidakstabilan di Asia Tenggara.

Konflik Myanmar Makin Kompleks: ASEAN Terpecah dalam Pendekatan Resolusi

Hingga awal tahun 2026, situasi di Myanmar pasca-kudeta militer 2021 menunjukkan kegagalan berkelanjutan dalam upaya resolusi konflik. Junta militer masih bertahan, meskipun oposisi bersenjata menguasai hampir 60 persen wilayah pedesaan. Fenomena ini bukan sekadar krisis domestik, melainkan cerminan dari keretakan yang lebih dalam di kawasan, terutama dalam tubuh ASEAN sebagai blok regional. Perpecahan internal ASEAN dalam menentukan pendekatan terhadap junta dan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar telah menjadi nyata, melebihi sekadar variasi taktis dalam diplomasi. Ini adalah cerminan dari kepentingan strategis yang saling bertabrakan, yang diperparah oleh ketatnya persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Indo-Pasifik. Stabilitas kawasan Asia Tenggara, yang selama ini dijaga oleh prinsip non-intervensi dan konsensus, kini berada di persimpangan jalan.

Perpecahan ini secara gamblang terlihat dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Vientiane. Dua kubu berseberangan muncul dengan jelas: Thailand dan Kamboja cenderung mendukung dialog langsung dengan junta militer, sementara Indonesia, Malaysia, dan Filipina mendorong pelibatan penuh pemerintah persatuan nasional. Bagi Thailand dan Kamboja, stabilitas perbatasan dan arus pengungsi menjadi prioritas utama—sebuah orientasi pragmatis yang menempatkan kepentingan bilateral di atas prinsip demokratis. Sebaliknya, Indonesia dan negara serumpun menekankan inklusivitas dan legitimasi demokratis sebagai syarat resolusi jangka panjang. Seorang analis dari ISEAS-Yusof Ishak Institute mencatat bahwa perpecahan ini secara langsung memperlemah relevansi ASEAN sebagai penjaga stabilitas regional. Jika blok ini gagal menunjukkan kapasitas untuk mengelola krisis di negara anggotanya sendiri, maka kredibilitasnya di mata komunitas internasional akan terus tergerus—terutama dalam konteks persaingan geopolitik antara AS dan Tiongkok yang semakin memanas di kawasan.

Implikasi Geopolitik bagi Indonesia dan Stabilitas Kawasan

Bagi Indonesia, sebagai bagian dari troika ASEAN dan aktor mediasi paling aktif, ujian kredibilitas semakin berat. Fasilitasi dialog informal di Jakarta hingga saat ini belum membuahkan hasil signifikan karena junta konsisten menolak genjatan senjata tanpa syarat. Sikap intransigen ini bukan hanya menghambat resolusi konflik, tetapi juga memperparah krisis kemanusiaan: arus pengungsi meluas ke Thailand dan Bangladesh, mengancam stabilitas perbatasan, dan menambah beban negara tetangga. Secara strategis, Indonesia perlu menggeser pendekatan dari diplomasi bilateral yang terbatas menuju diplomasi multilateral yang lebih inklusif, termasuk membuka jalur kerjasama ekstra-ASEAN dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa. Langkah ini tidak hanya akan memperluas tekanan terhadap junta, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu memimpin inisiatif global di luar kerangka ASEAN yang terbelah. Namun, langkah ini juga mengandung risiko: memperkuat persepsi bahwa ASEAN tidak lagi mampu menjawab tantangan kawasan, yang justru dapat dimanfaatkan oleh kekuatan ekstra-regional untuk memperdalam pengaruh mereka terhadap Myanmar.

Dalam jangka menengah dan panjang, krisis Myanmar menjadi batu ujian bagi arsitektur keamanan regional. Ketidakmampuan ASEAN untuk menghasilkan resolusi yang efektif dapat memicu fragmentasi lebih lanjut, memperlemah posisi tawar blok tersebut dalam percaturan global. Bagi Indonesia, hal ini menuntut diplomasi yang lebih cerdas dan adaptif: tidak hanya berfokus pada mediasi di internal Myanmar, tetapi juga menjaga agar perpecahan di ASEAN tidak mengarah pada pembentukan poros-poros kekuatan baru yang justru merugikan stabilitas kawasan secara keseluruhan. Ke depan, pendekatan yang menggabungkan tekanan diplomatik, bantuan kemanusiaan, dan keterlibatan dengan aktor non-negara akan menjadi esensial. Tanpa perubahan fundamental dalam strategi, bukan tidak mungkin bahwa kudeta militer ini akan meninggalkan warisan berupa konflik berkepanjangan dan kawasan yang semakin terpolarisasi, dengan Indonesia yang harus memikul beban diplomatik dan kemanusiaan yang lebih besar.

Entitas yang disebut

Organisasi: ASEAN, Pemerintah Persatuan Nasional, ISEAS-Yusof Ishak Institute, PBB, Uni Eropa

Lokasi: Myanmar, Vientiane, Thailand, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Jakarta, Bangladesh