Sejak kudeta militer yang mengguncang Myanmar pada 1 Februari 2021, negara tersebut telah terperosok ke dalam krisis politik dan konflik bersenjata yang semakin tak terkendali. Pada pertengahan 2026, eskalasi mencapai titik baru setelah beberapa kota strategis jatuh ke tangan kelompok perlawanan. Momen ini tidak hanya menjadi sorotan internal Myanmar, tetapi juga menguji secara serius kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional yang bertumpu pada prinsip non-intervensi dan konsensus. Kegagalan ASEAN dalam mengimplementasikan Five-Point Consensus yang telah disepakati pada April 2021 menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam mekanisme penyelesaian konflik di kawasan. Ketidaktegasan mayoritas negara anggota dalam menghadapi junta militer Myanmar membuka celah bagi meluasnya konflik yang kini berdampak langsung pada stabilitas regional, khususnya bagi Indonesia yang berbagi perbatasan darat dan laut dengan Myanmar.
Kegagalan ASEAN dan Implikasi Terhadap Stabilitas Regional
Kegagalan ASEAN dalam menegakkan Five-Point Consensus bukanlah sekadar kegagalan diplomatik, melainkan cerminan kerapuhan arsitektur keamanan regional. Setiap butir konsensus—mulai dari penghentian kekerasan, dialog konstruktif, hingga penyaluran bantuan kemanusiaan—pada praktiknya tidak pernah dijalankan secara substansial oleh junta. Negara-negara ASEAN, yang terbelah antara kepentingan pragmatis dan prinsip non-intervensi, gagal memberikan tekanan kolektif yang berarti. Akibatnya, konflik Myanmar terus berlarut-larut dan menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh berbagai aktor non-negara, termasuk kelompok bersenjata etnis dan faksi-faksi perlawanan. Situasi ini secara langsung menggerus kepercayaan terhadap ASEAN sebagai penjaga stabilitas regional. Bagi Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu pendorong utama dialog di Myanmar, kegagalan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pendekatan multilateral dalam menangani krisis di kawasan.
Dampak Langsung Terhadap Perbatasan Indonesia dan Tantangan Pengawasan
Dampak konflik Myanmar tidak hanya terbatas pada perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan Aceh dan Kalimantan Barat, tetapi juga meluas ke ranah maritim. Lonjakan jumlah pengungsi yang melewati perbatasan darat dan laut Indonesia telah meningkat signifikan sejak awal 2024, dan tren ini semakin menguat pada 2026. Bersamaan dengan itu, laporan intelijen menunjukkan peningkatan aktivitas penyelundupan senjata ringan dari Myanmar ke wilayah Indonesia melalui jalur laut terbuka. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas perairan yang sangat besar menghadapi tantangan pengawasan maritim yang semakin kompleks. Keterbatasan infrastruktur radar, patroli, dan koordinasi antarlebaga membuat celah keamanan di perbatasan sulit ditutup secara optimal. Lebih dari itu, potensi munculnya safe haven bagi kelompok radikal yang memanfaatkan kekacauan di Myanmar dan lemahnya kontrol perbatasan menjadi ancaman jangka panjang yang tidak bisa diabaikan. Implikasi geopolitik yang lebih luas adalah terganggunya stabilitas regional, tidak hanya di kawasan Selat Malaka tetapi juga di kawasan Pasifik dan Samudra Hindia, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim global.
Bagi Indonesia, situasi ini menuntut respons yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berwawasan ke depan. Peningkatan kerjasama intelijen regional, terutama dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia, menjadi keniscayaan. Di samping itu, penguatan patroli perbatasan, baik darat maupun laut, harus dibarengi dengan modernisasi sistem pengawasan dan pertukaran data intelijen secara real-time. Secara diplomatik, Indonesia perlu mendorong reformasi mekanisme ASEAN agar lebih tegas dan memiliki daya paksa dalam menangani pelanggaran konsensus. Kegagalan ASEAN dalam kasus Myanmar bukan saja melemahkan citra organisasi, tetapi juga mengurangi efektivitasnya sebagai instrumen menjaga stabilitas regional di tengah persaingan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan India yang semakin intensif di kawasan Indo-Pasifik. Tanpa langkah korektif yang signifikan, konflik Myanmar berpotensi menjadi sumber instabilitas permanen yang mengancam arsitektur keamanan Asia Tenggara dan secara khusus posisi strategis Indonesia sebagai negara dengan perbatasan terpanjang dengan Myanmar.
