Eskalasi perang saudara di Myanmar pasca-kudeta militer 2021 terus berlanjut hingga kuartal tiga 2026, menimbulkan gelombang baru pengungsi Rohingya yang melarikan diri melalui laut menuju Malaysia dan Indonesia. Situasi ini semakin diperparah oleh ketiadaan otoritas efektif di Myanmar, yang secara langsung menyebabkan peningkatan aktivitas bajak laut dan perompakan di perairan sekitar Selat Malaka—jalur perdagangan terpadat di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, eskalasi ini bukan sekadar persoalan kemanusiaan, melainkan ancaman langsung terhadap keamanan maritim nasional dan stabilitas regional.
Dinamika Aktor dan Ancaman terhadap Jalur Perdagangan Vital
Selat Malaka merupakan chokepoint strategis yang dilalui sekitar 30% perdagangan global, termasuk minyak dan gas dari Timur Tengah ke Asia Timur. Ketiadaan otoritas penegak hukum yang kuat di Myanmar menciptakan vakum keamanan yang dimanfaatkan oleh kelompok kriminal untuk melakukan perompakan dan penyelundupan manusia. Pemerintah Indonesia, melalui TNI Angkatan Laut, telah meningkatkan frekuensi patroli di perairan Aceh dan Selat Malaka untuk mencegat kapal pengungsi ilegal serta kegiatan ilegal lainnya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan, mengingat negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand juga menghadapi tekanan serupa. Namun, tanpa koordinasi multilateral yang efektif, risiko gangguan terhadap jalur perdagangan vital tersebut tetap tinggi. Di sisi lain, junta militer Myanmar tidak menunjukkan itikad untuk mengakhiri konflik, bahkan cenderung memperluas operasi militernya ke wilayah perbatasan Thailand, yang berpotensi memperluas ketidakstabilan ke provinsi-provinsi selatan Thailand yang mayoritas Muslim.
Implikasi bagi Indonesia dan Peran ASEAN dalam Kerangka Keamanan Manusia
Secara diplomatik, Indonesia terus mendorong implementasi Five-Point Consensus ASEAN yang hingga kini mandek akibat ketidakpatuhan junta militer Myanmar. Kegagalan ini membuka celah bagi aktor eksternal untuk memperkuat pengaruh mereka di kawasan, termasuk melalui penyediaan bantuan militer kepada junta. Bagi Indonesia, kondisi ini menuntut pendekatan yang lebih tegas—tidak hanya dalam kerangka diplomasi ASEAN, tetapi juga melalui penguatan kapasitas pertahanan maritim untuk mengamankan perbatasan laut. Dalam jangka pendek, beban humaniter akibat arus pengungsi Rohingya akan meningkat signifikan, menguji kapasitas lembaga penampungan dan sistem keamanan di wilayah pesisir. Dalam jangka panjang, stabilitas regional terancam jika konflik Myanmar meluas hingga ke provinsi perbatasan Thailand, yang dapat mengganggu rantai pasok global melalui Selat Malaka. Indonesia, sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di kawasan, memiliki kepentingan strategis untuk memimpin pendekatan keamanan yang mengintegrasikan aspek manusia, maritim, dan diplomasi. Pendekatan ini harus berlandaskan solusi berbasis ASEAN, namun tetap tegas terhadap pelanggaran HAM dan ketidakpatuhan terhadap norma-norma internasional.
Pada akhirnya, konflik Myanmar telah membuktikan bahwa kegagalan tata kelola domestik dapat meluas menjadi ancaman transnasional yang langsung menyentuh keamanan maritim Indonesia. Dengan memperkuat peran sebagai broker regional dan meningkatkan postur pertahanan maritim, Indonesia tidak hanya menjaga kepentingannya sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi vital terhadap stabilitas kawasan yang lebih luas. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa upaya diplomasi dan penegakan hukum berjalan beriringan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjadi fondasi ketahanan regional.
