Persaingan global dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) antara Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa semakin menunjukkan intensitas yang tinggi sepanjang tahun 2026. Kompetisi ini tidak lagi sekadar perlombaan teknologi, melainkan telah menjelma menjadi medan pertarungan geopolitik yang menentukan distribusi kekuatan di abad ke-21. Di tengah dinamika tersebut, negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi posisi yang semakin rentan, terutama dalam dimensi keamanan siber dan pertahanan. Digitalisasi layanan publik dan militer yang tengah berlangsung, jika tidak diimbangi dengan penguatan sistem pertahanan siber, justru berpotensi menjadi celah bagi aktor-aktor negara maupun non-negara untuk melancarkan serangan. Fakta bahwa Indonesia baru merilis Strategi AI Nasional pada April 2026, namun dengan integrasi yang masih minim terhadap sektor pertahanan dan intelijen, menunjukkan adanya kesenjangan strategis yang perlu segera diatasi.
Kompetisi AI dan Pergeseran Keseimbangan Kekuatan Global
Dominasi teknologi AI diprediksi akan menggeser keseimbangan kekuatan tradisional antarnegara. Negara yang mampu menguasai AI untuk keperluan militer dan intelijen akan memiliki keunggulan komparatif yang signifikan, baik dalam hal kecepatan pengambilan keputusan, penginderaan, maupun peperangan siber. Amerika Serikat terus menggenjot investasi AI melalui kerangka keamanan nasional, sementara China mengintegrasikan AI ke dalam strategi militer dan keamanan sibernya secara sistematis. Uni Eropa, di sisi lain, berfokus pada penetapan standar etika dan regulasi yang ketat, mencoba membentuk norma global dalam penggunaan AI. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan anggota ASEAN yang strategis, berada pada posisi silang. Keputusan untuk mengadopsi standar tertentu atau menjalin kemitraan teknologi tidak hanya berdampak pada keamanan nasional, tetapi juga pada hubungan diplomatik dengan ketiga kekuatan besar tersebut.
Tantangan Strategis Indonesia di Era AI
Rilis Strategi AI Nasional pada April 2026 merupakan langkah maju, tetapi kelemahan utamanya terletak pada minimnya keterkaitan dengan sektor pertahanan dan intelijen. Padahal, dalam menghadapi ancaman siber yang semakin canggih, pengembangan AI untuk pertahanan menjadi sebuah keniscayaan. Serangan siber dari aktor negara maupun non-negara diperkirakan akan meningkat dalam jangka pendek, memanfaatkan celah-celah keamanan yang muncul seiring digitalisasi. Tanpa investasi yang memadai dalam keamanan siber dan pengembangan AI yang otonom, Indonesia berisiko mengalami ketergantungan yang semakin dalam pada vendor asing, baik dari AS, China, maupun Eropa. Ketergantungan ini tidak hanya mempengaruhi kedaulatan teknologi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat tekanan geopolitik. Untuk itu, Indonesia perlu merancang strategi yang tidak hanya defensif, tetapi juga ofensif dalam membangun kapasitas AI nasional, khususnya di bidang pertahanan siber.
Dalam jangka panjang, Indonesia harus membangun ekosistem riset AI yang mandiri agar tidak sekadar menjadi pasar bagi kekuatan-kekuatan besar. Kemandirian ini memerlukan investasi berkelanjutan dalam pendidikan, riset, dan pengembangan, serta kerjasama strategis dengan negara-negara yang memiliki kesamaan visi, seperti Jepang, Korea Selatan, atau Australia. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mengintegrasikan AI ke dalam doktrin pertahanan dan intelijen menjadi langkah krusial. Jika tidak, Indonesia berpotensi tertinggal dalam peta kekuatan global dan kawasan, serta menghadapi risiko keamanan yang semakin kompleks. Refleksinya, kompetisi AI global bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi secara parsial; ia membutuhkan pendekatan whole-of-government yang melibatkan kementerian pertahanan, riset, dan luar negeri secara terpadu. Keputusan strategis hari ini akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi subjek atau objek dalam percaturan geopolitik era kecerdasan buatan.