Eskalasi militer di Selat Taiwan kembali menjadi sorotan global setelah Tiongkok menggelar latihan militer besar-besaran pada Januari 2026 yang dikenal dengan nama sandi 'Operasi Lingkaran Obor'. Operasi ini secara efektif mengepung Taiwan dan memicu kekhawatiran akan potensi invasi skala penuh. Bagi Indonesia, situasi ini bukan sekadar perkembangan geopolitik regional, melainkan sebuah krisis nyata yang menuntut respons cepat dan terukur. Dengan sekitar 20.000 Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal dan bekerja di Taiwan—konsentrasi terbesar di sektor manufaktur dan perikanan—pemerintah di Jakarta harus menyusun rencana kontinjensi evakuasi yang matang. Langkah ini menempatkan Indonesia pada posisi diplomatik yang rumit: di satu sisi harus menegaskan komitmen terhadap prinsip 'One China Policy', di sisi lain tidak bisa mengabaikan keselamatan warganya yang berada di garis depan ketegangan.
Posisi Geopolitik Indonesia di Tengah Eskalasi Selat Taiwan
Dinamika di Selat Taiwan memperlihatkan kompleksitas hubungan internasional yang dihadapi Indonesia. Secara prinsip, Jakarta secara konsisten mendukung kebijakan Satu Tiongkok dan mengakui Beijing sebagai satu-satunya pemerintah sah atas seluruh wilayah Tiongkok, termasuk Taiwan. Namun, dalam praktiknya, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Taiwan tetap berlangsung kuat melalui jalur non-diplomatik, menjadikan Taiwan mitra dagang penting. Ketegangan militer yang meningkat memaksa Indonesia untuk melakukan keseimbangan (balance of power) antara menjaga hubungan strategis dengan Tiongkok dan melindungi kepentingan nasional serta warga negaranya. Keputusan untuk mengerahkan KRI Banda Aceh ke perairan utara Filipina sebagai pos evakuasi, serta mengaktifkan pusat krisis di Taipei dan Manila, menunjukkan bahwa Indonesia mengambil langkah antisipatif yang bersifat operasional namun tetap tidak ingin terlihat memihak secara berlebihan. Posisi ini mencerminkan dilema klasik negara middle power yang terjepit di antara dua kekuatan besar.
Implikasi Strategis dan Kontingensi Pertahanan Indonesia
Dari perspektif pertahanan dan keamanan, situasi ini memberikan dorongan baru bagi Indonesia untuk merevisi doktrin pertahanan frontier-nya. Para analis hubungan internasional menilai bahwa ancaman di Selat Taiwan memperkuat argumen perlunya postur pertahanan yang lebih aktif, khususnya di sektor utara Sulawesi dan Maluku Utara—wilayah yang secara geografis berdekatan dengan jalur pelayaran strategis menuju Taiwan dan Pasifik Barat. Kesiapsiagaan Angkatan Laut Indonesia dalam mengerahkan kapal perang ke lokasi evakuasi menjadi sinyal bahwa Jakarta mulai memikirkan skenario terburuk. Lebih dari itu, evakuasi massal WNI bukan sekadar operasi kemanusiaan, melainkan juga uji coba bagi mekanisme krisis nasional yang selama ini belum pernah dihadapkan pada skala sebesar ini. Rencana kontinjensi yang melibatkan kedutaan, TNI AL, dan Kementerian Luar Negeri menunjukkan adanya koordinasi lintas lembaga, namun juga menyiratkan kerentanan jika eskalasi berlangsung cepat dan tanpa peringatan.
Dalam jangka pendek, Indonesia perlu menjaga kanal dialog dengan Beijing untuk memastikan bahwa langkah evakuasi tidak disalahartikan sebagai intervensi atau pelanggaran kedaulatan. Komunikasi diplomatik yang intensif menjadi krusial untuk meredakan ketegangan dan menjamin keselamatan WNI tanpa mengorbankan hubungan bilateral. Namun, dalam perspektif jangka menengah dan panjang, ketidakstabilan yang terus berulang di Selat Taiwan dapat memaksa Indonesia untuk memulai diversifikasi rantai pasok yang selama ini bergantung pada Taiwan, terutama di sektor manufaktur dan komponen elektronik. Langkah ini bisa diarahkan ke negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam, Thailand, atau Malaysia yang menawarkan stabilitas lebih tinggi. Refleksi akhir yang perlu diambil adalah bahwa krisis di Taiwan bukanlah ancaman yang bersifat sementara, melainkan bagian dari pergeseran struktural keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Indonesia, dengan posisinya yang strategis, harus mulai membangun ketahanan nasional tidak hanya dari sisi militer, tetapi juga dari sisi ekonomi dan diplomasi agar mampu bertahan dalam dinamika yang semakin tidak menentu.
