Fenomena El Niño yang berkepanjangan pada periode 2025–2026 telah memicu krisis pangan global yang secara langsung menguji ketahanan pangan Indonesia. Data menunjukkan produksi beras nasional mengalami penurunan sebesar 8% pada tahun 2026, sementara impor beras dari Vietnam dan Thailand—dua pemasok utama Indonesia—terhambat oleh kebijakan proteksionisme yang diterapkan negara-negara produsen sebagai respons terhadap tekanan iklim. Dalam konteks geopolitik, ketergantungan Indonesia pada impor pangan menjadi celah kerentanan yang dapat dimanfaatkan dalam hubungan bilateral, terutama ketika negara pemasok menggunakan pasokan pangan sebagai instrumen diplomasi atau tekanan politik. Situasi ini diperparah oleh konflik Rusia-Ukraina yang mengganggu rantai pasok pupuk dan gandum global, memicu lonjakan harga pangan dan memperburuk tekanan inflasi di dalam negeri.
Dinamika Geopolitik dan Implikasi terhadap Ketahanan Nasional
Dinamika yang melanda sektor pangan Indonesia tidak hanya bersifat agronomis, melainkan juga mencerminkan pergeseran keseimbangan kekuatan di kawasan. Kebijakan proteksionisme Vietnam dan Thailand menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, negara-negara produsen cenderung memprioritaskan kebutuhan domestik, sehingga Indonesia sebagai negara pengimpor berada dalam posisi tawar yang lemah. Sementara itu, konflik Rusia-Ukraina tidak hanya mengganggu pasokan pupuk—yang kritis bagi produktivitas pertanian Indonesia—tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan komoditas global. Dalam kerangka hubungan internasional, situasi ini memperlihatkan bahwa ketahanan pangan merupakan elemen strategis dalam arsitektur pertahanan negara; apabila Indonesia gagal memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, stabilitas domestik dapat terancam dan posisi di forum regional seperti ASEAN menjadi terdegradasi. Pemerintah Indonesia telah merespons dengan mempercepat program food estate di Kalimantan dan Papua, namun program ini menuai kritik tajam akibat dampak lingkungan serta konflik lahan dengan masyarakat adat. Dari perspektif geopolitik, kebijakan ini menunjukkan upaya untuk mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga memunculkan risiko baru berupa ketegangan sosial-ekologis yang dapat dimanfaatkan oleh aktor asing atau kelompok separatis.
Implikasi Jangka Panjang dan Strategi Regional
Dalam jangka panjang, Indonesia perlu melakukan reformasi struktural pada sistem irigasi, investasi besar-besaran dalam riset varietas pangan yang tahan terhadap tekanan iklim, serta memperkuat cadangan pangan strategis melalui kerja sama regional di bawah kerangka ASEAN. Kerja sama ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis, karena melibatkan sharing data, alokasi sumber daya, dan mekanisme solidaritas pangan di saat krisis. Apabila Indonesia mampu memimpin inisiatif semacam itu, hal ini dapat meningkatkan pengaruh diplomatiknya di kawasan. Sebaliknya, kegagalan dalam memperkuat ketahanan pangan akan membuat Indonesia terus terperangkap dalam siklus kerentanan geopolitik, di mana setiap krisis iklim atau konflik dagang global akan memperlemah stabilitas domestik dan posisi strategis negara. Oleh karena itu, ketahanan pangan harus ditempatkan sebagai prioritas dalam doktrin pertahanan nasional, bukan semata-mata sebagai isu sektoral pertanian. Refleksi kritis terhadap ketergantungan pangan ini mengingatkan bahwa dalam lanskap geopolitik yang semakin cair, kedaulatan pangan adalah komponen integral dari kedaulatan nasional dan daya tawar suatu negara di panggung internasional.
