Fenomena El Nino yang mencapai puncaknya pada pertengahan 2026 telah memicu kemarau panjang di sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional diperkirakan turun 8–12 persen dibanding tahun sebelumnya. Di tengah tekanan perubahan iklim yang semakin nyata, penurunan produksi ini tidak lagi semata-mata menjadi persoalan domestik, melainkan berpotensi mempengaruhi dinamika ketahanan pangan kawasan serta keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Ketahanan pangan Indonesia, dalam konteks ini, merupakan variabel strategis yang menentukan posisi tawar negara dalam percaturan global yang semakin kompetitif.
Dinamika Geopolitik di Balik Impor Beras
Untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri, pemerintah mengambil kebijakan impor 2 juta ton beras dari Vietnam dan Thailand. Keputusan ini memang menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi menuai kritik berbagai kalangan karena dinilai melemahkan petani lokal. Secara geopolitik, kebijakan impor mencerminkan kerentanan struktural Indonesia: semakin besar ketergantungan pada negara pengekspor, semakin sempit ruang manuver politik luar negeri. Ketika harga beras internasional naik 20 persen secara year-on-year akibat sejumlah negara menimbun stok—didorong oleh perang Ukraina yang mengguncang rantai pasok pangan global serta perubahan iklim yang menekan produktivitas pertanian di berbagai kawasan—posisi importir seperti Indonesia menjadi semakin rapuh.
Dinamika aktor di tingkat regional memperkuat analisis ini. Vietnam dan Thailand, sebagai pengekspor beras utama, memiliki kepentingan untuk memprioritaskan kebutuhan domestik ketika menghadapi tekanan iklim atau gejolak pasar. Dalam situasi darurat, mereka dapat membatasi ekspor tanpa mempertimbangkan konsekuensi diplomatik. Ketergantungan Indonesia pada impor pangan karena itu bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga potensi instrumen tekanan politik yang dapat mempengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan. Sebagai negara berpenduduk besar dengan posisi geostrategis penting, Indonesia semestinya tidak menempatkan kebutuhan pokok pada posisi yang rentan terhadap keputusan politik negara lain. Hal ini menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pertahanan negara dan stabilitas regional.
Membangun Kemandirian Pangan sebagai Prioritas Strategis
Dalam jangka pendek, bantuan sosial pangan dan subsidi pupuk harus tepat sasaran agar masyarakat yang paling terdampak gagal panen tetap terlindungi. Namun, respons darurat semata tidak cukup. Indonesia perlu mempercepat program cetak sawah baru di luar Jawa—terutama di Kalimantan dan Papua—serta mengembangkan varietas padi tahan kering dan teknologi irigasi hemat air. Langkah ini sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian perubahan iklim. Lahan potensial di luar Jawa dapat menjadi penyangga produksi nasional sekaligus mengurangi konsentrasi risiko yang selama ini terpusat di Pulau Jawa.
Untuk jangka panjang, transformasi sistem pangan harus ditempuh melalui diversifikasi sumber karbohidrat, seperti pemanfaatan sagu dan singkong, serta adopsi teknologi pertanian presisi. Diversifikasi tidak hanya mengurangi tekanan terhadap beras sebagai komoditas utama, tetapi juga memperkuat kemandirian pangan dalam menghadapi guncangan eksternal. Jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan daya tahan terhadap gejolak politik-ekonomi global. Pada akhirnya, ketahanan pangan yang tangguh akan memperkuat posisi Indonesia di tingkat kawasan dan global, baik dalam forum multilateral maupun negosiasi bilateral dengan negara mitra.
Refleksi yang perlu ditarik adalah bahwa ketahanan pangan Indonesia bukan sekadar target produksi, melainkan variabel geopolitik yang menentukan kapasitas negara bertahan di tengah kompetisi sumber daya yang semakin ketat. Kegagalan mengelola ancaman El Nino dan perubahan iklim dapat memperdalam kerentanan nasional, sementara keberhasilan transformasi sistem pangan akan memperbesar ruang strategis dalam percaturan regional. Oleh karena itu, kebijakan pangan harus diposisikan sejajar dengan kebijakan pertahanan dan diplomasi, didukung oleh data, teknologi, serta keberanian politik untuk keluar dari belenggu impor yang berkepanjangan.
