Ketahanan Fungsional: Merekonfigurasi Strategi Pertahanan Indonesia di Tengah Konflik Global yang Borderless

Analisis terkini menunjukkan bahwa dampak konflik global seperti di Ukraina dan Iran telah bergeser dari ancaman militer langsung menjadi gangguan terhadap fungsi-fungsi vital ekonomi dan infrastruktur nasional. Bagi Indonesia, yang secara geografis jauh dari pusat konflik, efek limpahan seperti terhentinya ekspor pangan atau energi, disrupsi logistik global, dan volatilitas harga komoditas dapat dengan cepat meruntuhkan ketahanan dalam negeri. Sebagai negara kepulauan, ekonomi dan pertahanan Indonesia sangat bergantung pada kelancaran konektivitas laut, udara, dan digital antarwilayah, menjadikannya rentan terhadap gangguan di titik-titik simpul global. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dalam strategi pertahanan dari pendekatan sektoral (militer semata) menuju pendekatan fungsional. Artinya, fokus tidak lagi hanya pada kekuatan tempur, tetapi pada memastikan keberlangsungan sistem transportasi, distribusi energi, akses komunikasi, perlindungan data, dan jaringan logistik nasional. Membangun ketahanan berarti mengidentifikasi 'simpul kritis'—seperti pelabuhan utama, fasilitas energi, gudang pangan strategis, kabel bawah laut, dan pusat data—lalu menyiapkan redundansi, diversifikasi, dan jalur alternatif untuk masing-masingnya. Swasembada komoditas tidak cukup jika rantai industri dan sistem distribusi masih sangat bergantung pada komponen atau teknologi impor. Implikasi jangka panjangnya adalah perlunya integrasi yang lebih erat antara perencanaan pertahanan, pembangunan ekonomi, dan ketahanan nasional. Penguatan cadangan strategis, pengembangan kapasitas pemulihan (resilience), dan investasi pada infrastruktur alternatif harus menjadi prioritas kebijakan. Dalam konteks geopolitik yang semakin tidak stabil, kemampuan Indonesia untuk 'bertahan' tidak lagi diukur dari besarnya kekuatan militer saja, tetapi dari lamanya negara dapat menjaga fungsi-fungsi vitalnya berjalan saat krisis global melanda. Ini merupakan tugas strategis yang mendesak dan memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.