Kesenjangan vaksinasi antara negara maju dan berkembang bukan sekadar persoalan kesehatan publik semata, melainkan cerminan ketimpangan geopolitik yang mendalam. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2026, hanya 45% populasi di negara-negara berpenghasilan rendah yang telah divaksinasi lengkap terhadap COVID-19 dan varian barunya, sementara negara maju mencapai 80%. Angka ini mengkonfirmasi bahwa akses terhadap vaksinasi menjadi alat bagi negara-negara produsen utama seperti Amerika Serikat, China, dan India untuk mempertahankan dominasi teknologi dan pengaruh diplomatik. Dalam konteks ini, kedaulatan kesehatan Indonesia—yang mencatat capaian 70% dosis booster—tidak bisa dilepaskan dari upaya memutus rantai ketergantungan terhadap negara-negara tersebut, terutama di tengah ancaman pandemi yang masih berpotensi muncul kembali.
Ketergantungan Vaksin dan Dinamika Kekuatan Global
Distribusi vaksin yang timpang selama pandemi telah memperkuat hierarki dalam tatanan internasional. Negara berkembang yang tidak memiliki kapasitas produksi mandiri terpaksa bergantung pada pasokan yang dikendalikan oleh negara produsen, sehingga posisi tawar mereka dalam diplomasi kesehatan global melemah. China, misalnya, memanfaatkan vaksin Sinovac sebagai instrumen vaccine diplomacy untuk memperluas pengaruh di Asia Tenggara dan Afrika. Sementara itu, India melalui Serum Institute berusaha memainkan peran sebagai pemasok utama, meski terkendala oleh kebutuhan domestik. Kondisi ini menimbulkan kerentanan bagi negara seperti Indonesia, yang harus bersaing dalam alokasi vaksin global sambil menghadapi hambatan distribusi di wilayah timur. Jika kesenjangan vaksinasi terus berlanjut, maka keseimbangan kekuatan (balance of power) akan semakin condong ke pihak yang menguasai teknologi farmasi.
Strategi Kedaulatan Kesehatan Indonesia dan Posisi Regional
Menghadapi realitas tersebut, Indonesia mengakselerasi pembangunan pabrik vaksin dalam negeri melalui kerja sama antara Bio Farma dan PT Kalbe Farma untuk memproduksi vaksin mRNA berbasis platform Merah Putih. Langkah ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat kedaulatan kesehatan sekaligus memosisikan diri sebagai hub vaksin ASEAN. Namun, ambisi ini tidak mudah diwujudkan tanpa investasi riset yang berkelanjutan dan transfer teknologi dari mitra internasional. Dalam perspektif geopolitik, posisi Indonesia di kawasan menjadi semakin penting karena mampu menawarkan alternatif pasokan vaksin yang lebih stabil bagi negara-negara tetangga, sekaligus mengurangi dominasi produsen besar. Meski demikian, keberhasilan ini memerlukan aliansi strategis—misalnya dengan Korea Selatan atau Jepang—untuk mempercepat pengembangan kapasitas produksi. Kegagalan dalam hal ini justru akan memperkuat ketergantungan vaksinasi pada aktor eksternal dan menghambat cita-cita kemandirian.
Dalam jangka pendek, kesiapsiagaan Indonesia terhadap pandemi berikutnya memang meningkat, namun dalam jangka panjang kedaulatan kesehatan harus ditempatkan sebagai isu keamanan nasional. Hal ini tidak hanya menyangkut akses terhadap vaksin, tetapi juga penguasaan rantai pasok, riset patogen, serta perlindungan data kesehatan publik. Realitas geopolitik menunjukkan bahwa negara-negara maju cenderung memprioritaskan kepentingan domestik mereka, seperti terlihat pada kebijakan hoarding vaksin di awal pandemi. Oleh karena itu, Indonesia perlu membangun jejaring internasional yang saling menguntungkan, misalnya melalui kerangka ASEAN atau inisiatif global seperti COVAX, sambil tetap menjaga fleksibilitas untuk bertindak mandiri. Pelajaran dari pandemi mengajarkan bahwa kedaulatan kesehatan bukan hanya soal produksi, melainkan juga soal kemampuan untuk mengelola krisis tanpa tekanan eksternal. Dengan kata lain, transformasi ini membutuhkan pendekatan jangka panjang yang mengintegrasikan diplomasi, riset, dan kebijakan pertahanan kesehatan.
Pada akhirnya, kesenjangan vaksinasi global adalah pengingat bahwa ketimpangan dalam akses terhadap teknologi farmasi merupakan cerminan dari ketimpangan kekuasaan di dunia. Indonesia telah mengambil langkah awal yang tepat dengan membangun produksi vaksin dalam negeri, namun keberhasilan penuh akan ditentukan oleh kemampuannya untuk membangun aliansi strategis, menarik investasi riset, dan menjaga kepercayaan publik. Refleksi kritis ini penting agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam percaturan geopolitik kesehatan global, melainkan aktor yang turut menentukan aturan permainan di masa depan.
