Kepemimpinan ASEAN di Tengah Krisis Myanmar: Tantangan bagi Peran Indonesia sebagai Lumbung Diplomasi

Pada pertengahan 2026, ASEAN masih belum mampu mengatasi krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar pasca-kudeta 2021. Lima Poin Konsensus yang disepakati pada 2021 belum diimplementasikan, serangan udara junta meningkat di daerah etnis, dan jumlah pengungsi internal mencapai 3,5 juta jiwa. Indonesia, sebagai negara yang sering memainkan peran mediator, mulai kehilangan pengaruh karena junta Myanmar memboikot semua pertemuan ASEAN. Pada KTT ASEAN di Jakarta Juli lalu, hanya perwakilan tingkat teknis yang hadir dari Myanmar. Secara internal ASEAN, perpecahan terjadi antara negara yang menginginkan pendekatan keras (Malaysia, Filipina) dan yang masih menganut non-intervensi (Thailand, Laos). Indonesia mengusulkan pembentukan peace envoy khusus di bawah naungan Sekretaris Jenderal ASEAN, namun mendapat tentangan dari Kamboja. Dalam konteks geopolitik, kelemahan ASEAN dimanfaatkan oleh China dan AS untuk meningkatkan pengaruh bilateral dengan masing-masing negara anggota. Bagi Indonesia, krisis ini merusak kredibilitas ASEAN sebagai forum stabilitas regional. Implikasi jangka pendek: Indonesia mengurangi keterlibatan langsung dan lebih fokus pada diplomasi bilateral dengan junta serta inisiatif kemanusiaan. Jangka panjang: kegagalan ASEAN dapat memicu disintegrasi lebih lanjut dan membuat Indonesia perlu memikirkan kembali perannya sebagai pemimpin regional, mungkin dengan membentuk koalisi pragmatis dengan negara serumpun.