Pada Januari 2026, Indonesia secara resmi memegang keketuaan ASEAN untuk keempat kalinya, mengusung tema 'ASEAN: Pusat Pertumbuhan dan Perdamaian'. Momen ini hadir di tengah fragmentasi kawasan yang semakin nyata akibat rivalitas strategis Amerika Serikat dan Tiongkok, serta krisis kepercayaan internal di antara negara-negara anggota. Keketuaan ini menjadi ujian krusial bagi diplomasi multilateral Indonesia, yang harus membuktikan kemampuannya dalam menjembatani perbedaan kepentingan di tengah dinamika geopolitik yang kompleks. Jakarta menetapkan tiga prioritas utama—penguatan sentralitas ASEAN, pemulihan ekonomi pasca-pandemi, dan penyelesaian krisis Myanmar—namun sejak bulan pertama, tantangan sudah muncul. Pertemuan ASEAN Ministerial Meeting di Jakarta gagal mencapai konsensus mengenai isu Laut China Selatan, sementara junta Myanmar masih menolak mengirim perwakilan non-politik, menyebabkan dialog lima poin konsensus tetap mandek.
Dinamika Fragmentasi Kawasan dan Ujian terhadap Sentralitas ASEAN
Rivalitas kekuatan besar antara AS dan Tiongkok telah menciptakan garis pemisah yang jelas di dalam ASEAN, mencerminkan pergeseran keseimbangan kekuatan (balance of power) di Indo-Pasifik. Kamboja dan Laos cenderung pro-Tiongkok, sementara Filipina dan Vietnam lebih condong ke arah Barat. Pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia menilai bahwa kemampuan Indonesia menjembatani perbedaan ini menjadi kunci keberhasilan keketuaan. Kegagalan konsensus terkait Laut China Selatan menunjukkan bahwa sentralitas ASEAN—yang selama ini menjadi pilar diplomasi multilateral kawasan—sedang terancam. Setiap negara anggota memiliki kepentingan strategis yang berbeda, dan ketidakmampuan untuk mencapai posisi bersama dapat melemahkan legitimasi ASEAN sebagai arsitek keamanan kawasan. Fragmentasi ini bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan cerminan dari tekanan geopolitik yang memperkuat polarisasi di antara negara anggota.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Masa Depan ASEAN
Bagi Indonesia, keberhasilan keketuaan ini memiliki dampak langsung terhadap posisinya sebagai pemimpin regional. Jika mampu mengelola perbedaan dan menghasilkan konsensus yang bermakna, Jakarta akan memperkuat kredibilitasnya di mata mitra global, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor asing. Sebaliknya, kegagalan dapat menggerus reputasi Indonesia dan mempercepat erosi relevansi ASEAN. Lebih jauh lagi, krisis Myanmar yang tak kunjung terselesaikan menjadi ujian konkret bagi efektivitas mekanisme ASEAN. Tanpa kemajuan nyata, ASEAN berisiko kehilangan pengaruh dalam menyelesaikan konflik internal di kawasan. Dalam jangka menengah, fragmentasi internal ini juga dapat dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal untuk memperkuat pengaruh mereka, mengancam kemandirian strategis ASEAN dan stabilitas kawasan secara keseluruhan.
Refleksi terhadap situasi ini mengarah pada pertanyaan mendasar: apakah ASEAN masih relevan sebagai arsitek keamanan kawasan di tengah tekanan geopolitik yang semakin kompleks? Keketuaan Indonesia 2026 bukan sekadar ajang seremonial, melainkan momentum untuk menguji kembali fondasi diplomasi multilateral yang telah dibangun selama lima dekade. Tanpa kemampuan untuk beradaptasi dan memperkuat konsensus di antara anggota, ASEAN berisiko kehilangan peran sentralnya dalam menjaga stabilitas kawasan. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan strategis yang mampu menavigasi perbedaan kepentingan dan memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dan perdamaian di Indo-Pasifik.
