Kegagalan perundingan antarnegara mengenai perjanjian plastik global di Jenewa pada Agustus 2025 bukan sekadar kemunduran diplomatik, melainkan cermin bahwa tata kelola lingkungan global menghadapi persoalan distribusi beban yang sama rumitnya dengan tata kelola perdagangan. Perdebatan utama berkisar pada pembatasan produksi plastik primer, mekanisme pendanaan, dan tata kelola bahan kimia dalam siklus hidup plastik. Negara-negara produsen petrokimia menolak pembatasan produksi, sementara negara-negara kepulauan dan negara berkembang pengimpor limbah mendorong komitmen yang lebih mengikat. Dalam konteks diplomasi iklim dan lingkungan, perundingan di Jenewa itu memperlihatkan bahwa isu plastik tidak lagi semata agenda teknis, tetapi telah menjadi arena negosiasi kepentingan ekonomi, kedaulatan kebijakan, dan keadilan distribusional dalam tata kelola global.
Fragmentasi Aktor dan Logika Keseimbangan Kekuatan
Dinamika aktor menunjukkan fragmentasi yang semakin menajam. Uni Eropa dan sejumlah negara Afrika serta Amerika Latin mendorong pendekatan berbasis siklus hidup penuh; Amerika Serikat cenderung menolak pembatasan produksi; dan Tiongkok menekankan tanggung jawab bersama yang dibedakan. Dalam konfigurasi ini, negara-negara berkembang menghadapi dilema: menuntut standar lingkungan yang tinggi tanpa memiliki kapasitas pengelolaan limbah domestik yang memadai. Konfigurasi tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang mampu memaksakan rezim plastik global secara sepihak. Yang muncul adalah semacam keseimbangan kekuatan negosiasi, di mana negara produsen petrokimia, negara konsumen, negara kepulauan, dan negara pengimpor limbah saling mengunci kepentingan. Karena itu, kegagalan Jenewa harus dibaca sebagai bagian dari pola fragmentasi tata kelola global, bukan sebagai akhir dari diplomasi lingkungan.
Bagi Indonesia, isu ini bukan agenda sekunder. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kontribusi terbesar terhadap limbah plastik laut global, dan kebijakan domestiknya—regulasi pengurangan kantong plastik, target pengelolaan sampah, dan pembangunan infrastruktur pengolahan—menentukan kredibilitas diplomasinya. Menggunakan posisi di forum multilateral tanpa perbaikan tata kelola domestik berisiko menciptakan kesenjangan antara komitmen internasional dan realitas lapangan. Dalam kerangka geopolitik, kredibilitas lingkungan Indonesia juga bersinggungan dengan posisi tawar di kawasan: negara yang mampu menunjukkan kapasitas domestik lebih mungkin dipercaya sebagai penentu arah standar regional, bukan sekadar peserta pasif dalam negosiasi global.
Implikasi Strategis dan Jalan Tengah bagi Indonesia
Implikasi jangka pendeknya adalah kelanjutan tekanan publik dan pasar terhadap industri kemasan serta meningkatnya tuntutan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Dalam jangka panjang, kegagalan rezim global berarti respons akan terfragmentasi di tingkat nasional dan regional, menciptakan standar yang berbeda-beda dan berpotensi menjadi hambatan dagang non-tarif. Fragmentasi itu penting bagi Indonesia karena dapat mempersempit ruang ekspor produk kemasan dan barang konsumsi apabila negara mitra menerapkan standar lingkungan yang tidak seragam. Sebaliknya, Indonesia dapat memanfaatkan celah tersebut untuk memperkuat posisi dalam rantai nilai regional apabila mampu membangun sistem daur ulang dan tata kelola limbah yang lebih terukur.
Dengan demikian, konversi agenda lingkungan menjadi peluang industri—daur ulang, kemasan alternatif, dan ekonomi sirkular—merupakan jalan paling realistis untuk menjembatani kepentingan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Langkah itu tidak menghapus konflik kepentingan dalam diplomasi iklim, tetapi memberi Indonesia pijakan material agar tidak terjebak dalam posisi normatif tanpa kapasitas. Kegagalan perjanjian plastik global di Jenewa seharusnya mendorong Indonesia memperkuat tata kelola domestik, memperjelas prioritas diplomasi lingkungan, dan merancang strategi industri yang selaras dengan tuntutan pasar global. Tanpa itu, Indonesia berisiko menjadi objek dari fragmentasi standar, bukan aktor yang membentuk arah tata kelola global.