Peluncuran drone otonom bersenjata kecerdasan buatan (AI) oleh Amerika Serikat dan China pada awal tahun 2026 bukanlah sekadar pameran teknologi militer semata, melainkan sebuah eskalasi strategis yang menandai dimulainya babak baru dalam perlombaan senjata di pentas global. Langkah kedua negara adidaya ini secara fundamental mengubah keseimbangan kekuatan (balance of power) dan memicu dinamika keamanan regional yang semakin kompleks, terutama bagi negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia. Realitas perang digital dan militer berbasis AI ini tidak lagi menjadi wacana akademis, melainkan menjadi panggilan mendesak bagi setiap negara untuk memikirkan ulang arsitektur pertahanannya di tengah disrupsi teknologi yang semakin cepat.
Menghadapi realitas tersebut, Indonesia telah mengambil langkah awal yang strategis dengan membentuk Pusat Inovasi Pertahanan Siber dan AI pada Januari 2026, sebuah inisiatif bersama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Pertahanan. Langkah ini memprioritaskan pengembangan sistem C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) berbasis AI, yang merupakan fondasi penting untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam postur pertahanan nasional. Namun, langkah awal ini dihadapkan pada tiga tantangan struktural yang mendasar: pertama, keterbatasan anggaran pertahanan yang tidak memungkinkan adopsi teknologi AI secara masif; kedua, kesenjangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang AI dan siber; dan ketiga, risiko etika penggunaan senjata otonom yang memerlukan kerangka regulasi dan pengawasan yang ketat. Dalam konteks inilah, kolaborasi dengan negara-negara yang sudah maju, seperti Korea Selatan dan Israel, menjadi sangat signifikan. Korea Selatan, dengan pengembangan sistem pertahanan udara otonom, dan Israel, dengan pengalaman ekstensif dalam operasi siber dan drone, menawarkan peluang transfer teknologi dan pengetahuan yang dapat mempercepat transformasi militer Indonesia.
Implikasi Geopolitik: Menjaga Kedaulatan Maritim di Era Digital
Dalam jangka pendek, adopsi AI untuk intelijen dan pengawasan maritim menjadi prioritas strategis bagi Indonesia. Kemampuan AI dalam memproses data citra satelit, radar, dan sensor bawah air secara real-time dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas pengawasan di perairan nasional yang luas, terutama dalam menghadapi ancaman seperti penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) dan terorisme maritim. Namun, implikasi jangka panjang dari keterlibatan ini jauh lebih krusial. Jika Indonesia tertinggal dalam pengembangan dan integrasi AI militer, kesenjangan teknologi dengan negara tetangga seperti Singapura dan Australia akan semakin melebar. Singapura, dengan pendekatan Smart Nation yang mencakup pertahanan siber, dan Australia, yang telah mengintegrasikan AI dalam sistem pertahanannya melalui kemitraan dengan sekutu Barat, berpotensi memperoleh keunggulan kompetitif yang mengancam kedaulatan Indonesia di era perang digital. Kesenjangan ini tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga psikologis dan politis, yang dapat merusak keseimbangan kekuatan regional di Asia Tenggara.
Lebih dari sekadar respons terhadap ancaman keamanan, pengembangan AI dalam pertahanan merupakan cerminan dari kedalaman pemikiran strategis Indonesia dalam arsitektur keamanan kawasan. Tantangan sekarang adalah bagaimana membangun kapabilitas secara mandiri sambil bersikap pragmatis dalam kemitraan, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada suplai teknologi dari luar negeri yang berpotensi membawa ketentuan politis. Ke depannya, regulasi domestik mengenai etika penggunaan senjata otonom perlu disempurnakan, bukan hanya sebagai bingkai hukum, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga legitimasi moral di hadapan publik dan internasional. Indonesia harus menunjukkan bahwa adopsi AI dalam pertahanan tidak hanya untuk meningkatkan kapabilitas, melainkan juga untuk menjaga martabat kedaulatan bangsa di kala setiap inovasi teknologi mengikis batas teritorial negara. Keseimbangan antara ambisi teknologi, keterbatasan sumber daya, dan tanggung jawab etika akan menentukan apakah Indonesia mampu menjadi pemain yang tangguh di era perang digital atau justru menjadi sasaran yang semakin rentan terhadap dominasi kekuatan-kekuatan besar.
