Kebijakan Pertahanan

Kebijakan Pertahanan Baru India: Dampak pada Keseimbangan di Samudra Hindia dan Hubungan Indonesia

16 Oktober 2026 India, Samudra Hindia, Indonesia, Selat Malaka 26 views

Doktrin maritim India yang memperluas pengaruh hingga Selat Malaka dan Laut Andaman mengubah keseimbangan kekuatan di Samudra Hindia. Indonesia merespons melalui latihan bersama TNI AL dan Angkatan Laut India, tetapi tetap mewaspadai potensi sengketa ZEE di sekitar Kepulauan Nicobar. Untuk menjaga stabilitas, Jakarta perlu menyeimbangkan hubungan dengan India dan Tiongkok melalui IORA, ADMM, serta norma maritim inklusif seperti CUES.

Kebijakan Pertahanan Baru India: Dampak pada Keseimbangan di Samudra Hindia dan Hubungan Indonesia

Peluncuran doktrin maritim baru oleh India pada awal tahun ini menandai pergeseran signifikan dalam postur keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Dengan memperluas zona pengaruh hingga mencakup Selat Malaka dan Laut Andaman, New Delhi secara eksplisit menegaskan ambisinya sebagai kekuatan maritim yang dominan. Langkah ini tidak hanya mengubah peta dinamika kekuatan di kawasan yang secara historis menjadi arena persaingan pengaruh antara Amerika Serikat dan Tiongkok, tetapi juga memberikan tekanan baru terhadap tatanan keamanan regional yang selama ini diwarnai oleh keseimbangan rapuh. Bagi Indonesia, yang berada tepat di persimpangan jalur perdagangan dan keamanan ini, doktrin tersebut menghadirkan peluang strategis sekaligus tantangan serius yang memerlukan kalkulasi kebijakan luar negeri dan pertahanan yang cermat.

Dinamika Kekuatan di Samudra Hindia: Antara Kerja Sama dan Potensi Friksi

Doktrin maritim baru India menempatkan negara tersebut pada posisi yang semakin tegas dalam percaturan geopolitik Samudra Hindia. Perluasan mandat hingga Selat Malaka dan Laut Andaman secara langsung bersinggungan dengan wilayah kepentingan Indonesia, khususnya di sekitar Kepulauan Nicobar yang berbatasan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Di satu sisi, respons Jakarta melalui latihan bersama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Laut India menunjukkan adanya kesepahaman awal untuk membangun kepercayaan dan interoperabilitas. Potensi kerja sama pertahanan, seperti alih teknologi torpedo dan radar, menjadi daya tarik tersendiri bagi modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AL. Namun di sisi lain, potensi klaim ZEE yang tumpang tindih di sekitar Nicobar menyimpan bibit friksi yang tidak bisa diabaikan. Jika tidak dikelola dengan diplomasi maritim yang hati-hati, persinggungan ini dapat berkembang menjadi sengketa yang mengganggu stabilitas bilateral.

Ketegangan potensial ini menempatkan Indonesia pada posisi yang membutuhkan kewaspadaan sekaligus keterbukaan. Kehadiran India sebagai kekuatan maritim yang lebih tegas tidak serta-merta menjadi ancaman langsung, tetapi ia mengubah kalkulasi strategis semua aktor di kawasan. India kini bersinggungan langsung dengan kepentingan Indonesia di salah satu titik paling sensitif di Samudra Hindia, sementara Tiongkok juga terus memperkuat posisinya melalui Belt and Road Initiative serta kehadiran angkatan lautnya di pangkalan Djibouti. Dengan demikian, Samudra Hindia tidak lagi semata-mata menjadi ruang kompetisi bipolar antara Amerika Serikat dan Tiongkok, melainkan juga arena di mana India menuntut peran yang lebih besar.

Implikasi bagi Indonesia dan Strategi Penyeimbangan

Sikap waspada yang ditunjukkan Indonesia merupakan cerminan dari dilema klasik dalam hubungan internasional: bagaimana menjalin kerja sama strategis tanpa terjebak dalam dependensi atau konflik kepentingan. Keputusan Indonesia untuk menyambut latihan bersama sambil tetap mempertahankan kewaspadaan menunjukkan pendekatan pragmatis yang berbasis pada kepentingan nasional. Dalam jangka panjang, Jakarta perlu menyeimbangkan hubungan dengan India dan Tiongkok melalui kerangka kerja multilateral seperti Indian Ocean Rim Association (IORA) dan ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM). Kedua forum ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperkuat norma-norma keamanan maritim yang inklusif, seperti Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES), serta mempromosikan prinsip penyelesaian damai sengketa batas maritim.

Keseimbangan ini krusial mengingat Tiongkok juga memiliki kepentingan besar di Samudra Hindia melalui Belt and Road Initiative serta keberadaan pangkalan militernya di kawasan Afrika Timur. Indonesia tidak boleh menempatkan diri pada posisi yang memihak salah satu kekuatan besar, melainkan harus menjadikan kepentingan nasional sebagai kompas utama. Doktrin maritim India menawarkan peluang kerja sama konkret, tetapi juga menuntut ketegasan dalam menjaga kedaulatan maritim, terutama di sekitar batas ZEE yang berpotensi tumpang tindih.

Dalam jangka menengah dan panjang, stabilitas Samudra Hindia akan sangat ditentukan oleh apakah norma-norma maritim yang inklusif dapat diinternalisasi oleh semua aktor. Indonesia memiliki posisi unik untuk bertindak sebagai penyeimbang dan pembangun konsensus, baik melalui ADMM maupun IORA. Namun, peran tersebut hanya dapat dimainkan secara efektif jika TNI AL terus dimodernisasi dan diplomasi maritim dijalankan dengan konsisten. Refleksi penting dari perkembangan ini adalah bahwa keseimbangan kekuatan di Samudra Hindia tidak lagi dapat dianggap sebagai urusan negara-negara besar semata; bagi Indonesia, ini adalah medan langsung bagi kedaulatan, keamanan, dan pengaruh jangka panjang.

Entitas yang disebut

Organisasi: TNI AL, Angkatan Laut India, IORA, ASEAN Defence Ministers' Meeting

Lokasi: India, Indonesia, Samudra Hindia, Selat Malaka, Laut Andaman, Nicobar, Tiongkok