Kebijakan Pertahanan
Kebijakan Luar Negeri Prabowo Subianto: Antara Kontinuitas Bebas-Aktif dan Praktik Multialignment yang Tak Terdisiplin
Analisis Lowy Institute mengevaluasi beberapa bulan pertama kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, menyimpulkan bahwa meskipun berkomitmen pada doktrin 'bebas-aktif', praktik 'multialignment parsial' pemerintahan baru ini kehilangan fokus. Jakarta terlihat mengakumulasi hubungan dengan berbagai kekuatan—dari peningkatan kerja sama militer dengan AS dan pembicaraan pabrik amunisi dengan China, hingga pembicaraan dengan Rusia—lebih cepat daripada memutuskan tujuan strategis spesifik dari setiap hubungan tersebut. Perjanjian dagang resiprokal dengan AS pada Februari 2026, yang menghapus tarif untuk lebih dari 99% produk AS tetapi mempertahankan tarif tinggi untuk kebanyakan barang Indonesia, dijadikan contoh ketidakseimbangan dalam perjanjian.
Dinamika yang terjadi menunjukkan bahwa tidak semua hubungan memiliki bobot yang sama. Pentingnya ekonomi China memberi Beijing pengaruh yang tidak mudah diimbangi oleh diversifikasi simbolis. Hubungan dengan Barat, di sisi lain, menciptakan tekanan tersendiri, termasuk tuntutan untuk menyelaraskan kebijakan dengan agenda demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri yang tak terdisiplin berisiko membuat Indonesia terjebak dalam ekspektasi yang bertentangan dari kekuatan besar, atau terperangkap dalam perjanjian yang mengorbankan otonomi jangka panjang untuk keuntungan jangka pendek.
Implikasi dari temuan ini menyerukan perlunya pendisiplinan dalam pendekatan multialignment. Analisis Lowy menyarankan agar setiap perjanjian besar diuji dengan tiga pertanyaan: Kepentingan konkret Indonesia apa yang dilayaninya? Ketergantungan atau ekspektasi apa yang diciptakannya? Dan dapatkah Jakarta menolak ekspektasi itu nanti tanpa membayar harga yang tidak proporsional? Dalam jangka panjang, otonomi strategis Indonesia tidak diukur dari jumlah pintu yang dapat dibukanya, tetapi dari kemampuannya untuk menutup pintu ketika kepentingan nasionalnya terancam. Ini memerlukan definisi yang jelas tentang 'non-negotiables', seperti kedaulatan, kontrol atas infrastruktur kritis, dan kebebasan memilih pemasok pertahanan.