Dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik terus mengalami transformasi signifikan seiring dengan menguatnya peran India sebagai aktor strategis di Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, India secara konsisten menerapkan kebijakan luar negeri 'Neighbourhood First' yang diperluas dengan 'Act East Policy'. Langkah ini secara eksplisit menempatkan kawasan ASEAN sebagai prioritas utama dalam strategi kontra-balancing terhadap pengaruh China yang semakin dominan. Bagi Indonesia, yang secara historis memandang dirinya sebagai pemimpin natural ASEAN, perkembangan ini menghadirkan sebuah dilema strategis: apakah kehadiran India merupakan peluang untuk diversifikasi kemitraan, atau justru ancaman terhadap sentralitas dan kepemimpinan Indonesia di kawasan?
Dinamika Act East Policy dan Kontestasi di Asia Tenggara
India tidak hadir di Asia Tenggara sebagai pengamat pasif. Melalui Act East Policy, New Delhi secara aktif meningkatkan investasi di infrastruktur konektivitas ke Myanmar dan negara-negara ASEAN lainnya. Lebih dari sekadar dimensi ekonomi, India memperdalam kerja sama keamanan maritim dengan Vietnam dan Filipina, dua negara yang juga memiliki sengketa dengan China di Laut China Selatan. Kehadiran India dalam forum multilateral seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus) menegaskan ambisinya untuk menjadi security provider alternatif di kawasan. Dinamika ini menciptakan lingkungan regional yang semakin kompleks bagi Indonesia. Di satu sisi, pengaruh India yang lebih kuat dapat berfungsi sebagai penyeimbang terhadap hegemoni China, memberikan lebih banyak opsi bagi negara-negara ASEAN untuk menjaga keseimbangan kekuatan (balance of power). Di sisi lain, meningkatnya keterlibatan kekuatan eksternal seperti India secara teoritis berpotensi mengurangi ruang manuver dan kepemimpinan Indonesia dalam pengambilan keputusan kolektif ASEAN yang selama ini dijunjung tinggi melalui prinsip konsensus.
Implikasi Strategis bagi Kepemimpinan Indonesia di ASEAN
Bagi Indonesia, kehadiran India yang semakin aktif merupakan pedang bermata dua. Secara positif, India menawarkan diversifikasi kemitraan strategis yang sangat dibutuhkan, terutama di bidang pertahanan dan ekonomi. Kerja sama maritim yang lebih dalam dengan India dapat memperkuat postur pertahanan Indonesia di wilayah perbatasan yang rawan. Namun, tantangan utamanya terletak pada bagaimana memastikan bahwa keterlibatan India justru menguatkan, bukan melemahkan, institusi dan sentralitas ASEAN. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, persaingan antara India dan China untuk mendapatkan pengaruh dapat menyeret ASEAN ke dalam pusaran rivalitas yang memecah belah (fragmented). Untuk mengatasi hal ini, Indonesia perlu merespons dengan strategi tiga jalur yang komprehensif. Pertama, memperdalam kemitraan strategis bilateral dengan India, tidak hanya dalam isu ekonomi tetapi juga dalam kerja sama pertahanan dan keamanan siber. Kedua, memastikan bahwa setiap inisiatif yang melibatkan kekuatan eksternal tetap berlandaskan pada norma dan sentralitas ASEAN, sehingga kepemimpinan Indonesia sebagai motor integrasi kawasan tidak tergerus. Ketiga, membangun mekanisme dialog yang inklusif untuk mengantisipasi potensi fragmentasi akibat rivalitas India-China, misalnya melalui perluasan peran ASEAN dalam forum regional seperti East Asia Summit. Dalam konteks jangka panjang, kemampuan Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara menerima kehadiran India sebagai penyeimbang strategis dan mempertahankan otonomi kepemimpinan di ASEAN akan menjadi ujian kritis bagi diplomasi Indonesia di era Indo-Pasifik yang semakin kompetitif.
