Kebijakan 'Act East' 2.0 India merepresentasikan fase yang lebih tegas dan kalkulatif dalam diplomasi regional New Delhi, di mana Myanmar menjadi batu ujian utama. Di tengah krisis politik dan kemanusiaan yang berkepanjangan pasca-kudeta militer 2021, India dihadapkan pada dilema strategis yang kompleks. Di satu sisi, terdapat tekanan normatif dari komunitas internasional, termasuk ASEAN, untuk mengutuk junta dan mendorong pemulihan demokrasi. Di sisi lain, kepentingan keamanan nasional yang vital—terutama terkait dengan penanganan pemberontakan di negara bagian timur laut India yang berbatasan langsung dengan Myanmar—memaksa New Delhi untuk melakukan engagement pragmatis dengan rezim de facto di Naypyidaw. Pendekatan realpolitik ini mengedepankan stabilitas perbatasan dan kelangsungan proyek-proyek konektivitas strategis, seperti Koridor Kaladan, yang menjadi tulang punggung visi konektivitas India menuju Asia Tenggara.
Dilema Strategis dan Dinamika Kekuatan di Kawasan Segitiga
Posisi India menciptakan dinamika geopolitik yang rumit di Kawasan Segitiga yang melibatkan Asia Selatan, Asia Tenggara, dan kekuatan eksternal seperti Tiongkok. Pendekatan New Delhi yang bertolak belakang dengan konsensus diplomatik ASEAN—tercermin dalam Five-Point Consensus—membuka celah bagi fragmentasi respons regional. Sementara ASEAN, melalui mekanisme konsensusnya, berupaya menengahi krisis dengan solusi politik inklusif, India memilih jalur bilateral yang berfokus pada mitigasi ancaman langsung. Perbedaan pendekatan ini tidak hanya menguji kohesi ASEAN, tetapi juga merefleksikan pergeseran paradigma dalam tata kelola krisis regional, di mana kepentingan keamanan nasional negara-negara besar kerap mengalahkan kerangka multilateral. Hal ini semakin kompleks dengan kehadiran Tiongkok yang juga melakukan engagement intensif dengan junta Myanmar, menjadikan negeri itu sebagai arena persaingan pengaruh antara New Delhi dan Beijing.
Implikasi bagi ASEAN dan Posisi Strategis Indonesia
Bagi ASEAN, dan khususnya Indonesia sebagai salah satu anggota pendorong utama resolusi krisis Myanmar, pendekatan India ini menimbulkan tantangan sekaligus peluang. Tantangan utamanya adalah terkikisnya solidaritas dan efektivitas respons kolektif ASEAN, di mana engagement sepihak dari kekuatan seperti India dapat melemahkan daya tawar blok tersebut terhadap junta militer. Namun, di balik tantangan tersebut, terbuka ruang untuk diplomasi segittiga yang diskret dan konstruktif. Indonesia, dengan kapital diplomatik dan komitmennya terhadap demokrasi, dapat berperan sebagai jembatan penyeimbang. Peran ini bukan hanya memediasi antara konsensus ASEAN dan kepentingan keamanan India, tetapi juga mencegah Myanmar berubah menjadi episentrum instabilitas yang dampaknya menyebar ke seluruh stabilitas perbatasan ASEAN, termasuk kawasan perbatasan laut dan darat yang berbatasan dengan India. Koordinasi antara Jakarta dan New Delhi menjadi krusial untuk memastikan krisis internal Myanmar tidak dimanfaatkan oleh aktor non-negara atau kekuatan eksternal yang dapat mengguncang kawasan.
Implikasi jangka panjang dari dinamika ini adalah ujian mendasar bagi ketahanan dan relevansi ASEAN dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik. Kemampuan blok ini untuk mempertahankan sentralitasnya di tengah krisis internal, sambil mengelola kepentingan strategis yang beragam dari mitra dialog seperti India, akan menentukan masa depan stabilitas kawasan. Kebijakan 'Act East' India versi 2.0, dengan segala kompleksitasnya terhadap Myanmar, pada akhirnya menjadi cermin dari sebuah realitas geopolitik yang lebih luas: bahwa dalam menghadapi ketidakstabilan di negara 'buffer', negara-negara besar akan selalu memprioritaskan kalkulus keamanan domestik dan proyeksi pengaruh regional. Bagi Indonesia, membaca realitas ini dengan cermat dan merumuskan strategi diplomasi yang luwes namun berprinsip bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan yang semakin kompetitif.
