Geo-Ekonomi
Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia: Antara Gugatan WTO dan Kemandirian Industri
Kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia terus menjadi sorotan internasional. Pada Agustus 2026, panel banding WTO memutuskan bahwa kebijakan Indonesia melanggar aturan perdagangan, namun Indonesia memilih untuk tidak mengubah kebijakan dan lebih memusatkan negosiasi bilateral dengan mitra seperti Uni Eropa. Di sisi lain, investasi smelter terus mengalir dari China dan Korea Selatan, menjadikan Indonesia pemasok utama bahan baku baterai EV global. Implikasi geopolitiknya adalah tarik-menarik antara kepentingan hilirisasi domestik dan tekanan dari negara-negara pengimpor nikel. Bagi Indonesia, keberhasilan hilirisangan ini menjadi simbol kemandirian ekonomi, namun jika dipaksakan berisiko diisolasi dari sistem perdagangan multilateral. Jangka pendek, penerimaan negara meningkat; jangka panjang, Indonesia harus membangun industri hilir yang benar-benar kompetitif tanpa subsidi terus-menerus.
Entitas yang disebut
Organisasi: WTO, Uni Eropa, China, Korea Selatan
Lokasi: Indonesia