Lanskap sistem moneter global saat ini berada di tengah perubahan geopolitik paling signifikan dalam beberapa dekade. Kebangkitan BRICS sebagai sebuah blok politik dan ekonomi strategis tidak hanya meluas secara keanggotaan menjadi "BRICS+", tetapi juga semakin mengkristalkan agenda kolektifnya: mendesakkan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan keuangan intra-blok. Agenda ini jauh melampaui wacana ekonomi teknis; ia merupakan ekspresi nyata dari keinginan negara-negara Global South untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS yang dianggap sebagai instrumen soft power dan hard power Amerika Serikat. Hegemoni finansial yang dipolitisasi melalui sanksi dan volatilitas kebijakan The Fed telah menjadi katalis utama yang mendorong upaya kolektif ini, menandai pergeseran dari sistem unipolar menuju arsitektur sistem moneter yang lebih terdesentralisasi dan multipolar.
Dinamika Aktor dan Kekuatan Pendorong Dedolarisasi
Di balik momentum penggunaan mata uang lokal, terdapat konvergensi kepentingan geopolitik yang kompleks di antara anggota BRICS. Tiongkok memainkan peran motorik dengan agresif mengadvokasi internasionalisasi Yuan dan membangun infrastruktur alternatif seperti Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), yang bertujuan untuk melemahkan dominasi jaringan SWIFT. Posisi ini mendapatkan resonansi strategis dari Rusia, yang terdorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengatasi dampak sanksi finansial Barat. Di sisi lain, ambisi India untuk menjadi pusat finansial mandiri dan dimasukkannya kekuatan energi utama seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab—yang transaksi minyaknya secara tradisional dipatok dalam dolar AS—menambah legitimasi dan momentum kritis bagi proyek kolektif ini. Dari perspektif Washington dan sekutu Baratnya, perkembangan ini dipersepsikan bukan sekadar friksi perdagangan, melainkan tantangan eksistensial terhadap tatanan internasional pasca-Perang Dunia II yang telah mengabadikan supremasi strategis mereka.
Implikasi Geostrategis: Fragmentasi, Kedaulatan, dan Realinasi Aliansi
Dorongan sistematis menuju mata uang lokal membawa konsekuensi geopolitik yang mendalam bagi struktur kekuatan global. Pertama, ia merepresentasikan proses fragmentasi terkontrol dari sistem moneter global. Pergeseran gradual dalam transaksi lintas negara dari dolar AS akan mengikis "exorbitant privilege" Amerika Serikat—kemampuan untuk membiayai defisit dengan mudah dan menggunakan akses keuangan sebagai alat tekanan. Kedua, hal ini berpotensi mendefinisikan ulang peta aliansi global, di mana loyalitas negara tidak lagi semata-mata ditentukan oleh pakta pertahanan tradisional, tetapi juga oleh pertimbangan kedaulatan finansial dan ketahanan ekonomi terhadap tekanan eksternal. Ini dapat memicu pembentukan blok-blok ekonomi-politik yang lebih kohesif namun juga berpotensi menciptakan friksi dan persaingan yang lebih intens antar-blok, mengubah dinamika balance of power secara fundamental.
Dalam konteks Indonesia, dinamika transformatif ini menempatkan Jakarta pada medan peluang dan dilema strategis yang kompleks. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota aktif Global South, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk memperkuat otonomi ekonominya dan mengurangi kerentanan terhadap gejolak dolar AS. Mendorong penggunaan Rupiah dalam perdagangan dengan mitra-mitra BRICS dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan kedaulatan finansial tersebut. Namun, langkah ini menghadapi kendala substansial terkait kesiapan infrastruktur keuangan domestik, kedalaman pasar modal, serta kapasitas institusional Bank Indonesia dalam mengelola transaksi lintas batas yang kompleks. Lebih jauh, Indonesia harus berjalan secara hati-hati untuk tidak secara frontal mengganggu hubungan ekonomi dan keamanan yang telah mapan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Posisi Jakarta akan sangat menentukan dalam memitigasi risiko fragmentasi ekonomi global sekaligus memanfaatkan momentum untuk membangun ketahanan finansial nasional yang lebih tangguh.
Konsekuensi jangka menengah dan panjang dari kebangkitan BRICS dan penggunaan mata uang lokal akan terus membentuk ulang arsitektur geopolitik. Proses ini kemungkinan akan berlangsung gradual dan penuh dengan resistensi dari aktor-aktor yang diuntungkan oleh status quo. Namun, ia telah menyalakan percikan transformasi yang sulit dipadamkan. Bagi Indonesia, pengamatan kritis dan kebijakan yang proaktif namun bijaksana menjadi kunci. Tidak hanya untuk menavigasi pergeseran kekuatan global, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses multipolarisasi ini berkontribusi pada stabilitas kawasan dan mendukung kepentingan strategis nasional dalam kerangka yang lebih luas, yakni membangun tatanan internasional yang lebih adil, setara, dan tidak didominasi oleh satu hegemon finansial tunggal.
