Pada 6 Januari 2025, Brasil sebagai ketua BRICS mengumumkan bahwa Indonesia resmi diterima sebagai anggota penuh, setelah sebelumnya berstatus negara mitra hasil KTT Kazan Oktober 2024. Langkah ini menempatkan Indonesia dalam blok yang menguasai sekitar sepertiga produk domestik bruto global dan mayoritas populasi dunia, bersama Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, serta anggota baru seperti Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Konteks globalnya jelas: tata kelola keuangan internasional pasca-2008 dinilai tidak representatif, dan negara-negara Global South mencari jalur alternatif melalui New Development Bank serta kesepakatan mata uang lokal. Namun, penting dicatat bahwa BRICS bukan aliansi militer dan tidak memiliki sekretariat birokratis yang mengikat; karakter kelembagaannya longgar dan bergantung pada kepentingan masing-masing anggota yang sering berbeda tajam, seperti posisi India dan Tiongkok soal perbatasan Himalaya. Karena itu, keanggotaan Indonesia perlu dibaca sebagai manuver diplomasi ekonomi-politik, bukan sebagai perpindahan kubu militer atau ideologis.
Diversifikasi Diplomasi dan Batas Karakter Kelembagaan BRICS
Dinamika aktor memperlihatkan bahwa Indonesia masuk dengan membawa agenda reformasi arsitektur keuangan global dan kerja sama pembangunan, bukan agenda konfrontatif. Pemerintah menegaskan keanggotaan ini tidak mengubah politik luar negeri bebas-aktif, dan Jakarta tetap mempertahankan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat, Jepang, Australia, serta Uni Eropa. Bagi Indonesia, manfaat konkret yang dikejar adalah akses pembiayaan alternatif untuk transisi energi dan infrastruktur, perluasan pasar nontradisional, serta penguatan posisi tawar dalam negosiasi rantai pasok mineral kritis. Dalam kerangka itu, BRICS dapat berfungsi sebagai instrumen diversifikasi ekonomi dan penguat otonomi strategis, terutama ketika tekanan geopolitik global meningkat dan ruang fiskal multilateral semakin terbatas.
Namun, risikonya tidak kecil. Persepsi bahwa Jakarta condong ke poros Tiongkok-Rusia dapat menggerus kepercayaan mitra Barat, terutama dalam konteks teknologi pertahanan dan investasi. Wacana de-dolarisasi yang menyertai kesepakatan mata uang lokal juga perlu dikelola secara hati-hati agar tidak dibaca sebagai identitas anti-Barat yang kaku. Di sinilah batas karakter kelembagaan BRICS menjadi relevan: karena forum ini longgar dan tidak mengikat secara birokratis, Indonesia memiliki ruang untuk memilih kerja sama yang menguntungkan tanpa harus menanggung seluruh beban politik dari agenda anggota lain. Sebaliknya, longgarnya kelembagaan juga berarti BRICS sulit menjadi pengimbang tunggal yang koheren terhadap tatanan keuangan global, sehingga ekspektasi berlebihan terhadap forum ini justru dapat menimbulkan kekecewaan strategis.
Ujian bagi Sentralitas ASEAN dan Keseimbangan Kekuatan Kawasan
Implikasi geopolitiknya bersifat ganda. Dalam jangka pendek, keanggotaan BRICS memberi Indonesia tambahan ruang manuver diplomatik dan panggung kepemimpinan Global South, sejalan dengan klaim sebagai kekuatan menengah yang menjembatani Utara-Selatan. Dalam jangka panjang, persoalan struktural muncul: bila BRICS berkembang menjadi forum yang makin terpolarisasi melawan Barat, netralitas Indonesia akan sulit dipertahankan, dan sentralitas ASEAN berpotensi tergerus karena negara-negara Asia Tenggara mencari platform di luar mekanisme regional. Dalam logika balance of power, keanggotaan Indonesia dapat menambah bobot tawar kawasan, tetapi sekaligus menciptakan tekanan agar Asia Tenggara tidak terpecah antara poros-poros besar yang saling bersaing.
Karena itu, kunci kebijakan Jakarta adalah memastikan keanggotaan BRICS berfungsi sebagai instrumen diversifikasi ekonomi, bukan sebagai identitas blok yang mengunci posisi strategis Indonesia di Indo-Pasifik. Indonesia perlu terus menempatkan ASEAN sebagai kornerstone arsitektur kawasan, sambil memanfaatkan BRICS untuk memperluas akses pembiayaan, pasar, dan jaringan produksi. Ujian sesungguhnya bukan pada kemampuan Indonesia masuk ke dalam forum Global South tersebut, melainkan pada kemampuan menjaga otonomi strategis agar keanggotaan BRICS tidak menjadi zero-sum terhadap kemitraan Barat, stabilitas kawasan, dan sentralitas ASEAN. Dengan begitu, BRICS dapat dibaca sebagai perluasan instrumen diplomasi, bukan sebagai pergeseran identitas geopolitik Indonesia.