Di tengah eskalasi persaingan kekuatan di Indo-Pasifik, Indonesia mengambil langkah strategis dengan memperkuat advokasi terhadap Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ). Inisiatif ini tidak hanya merupakan respons diplomatik terhadap kehadiran kapal selam bertenaga nuklir Australia dalam kerangka AUKUS, melainkan juga sebuah manuver untuk menjaga balance of power di kawasan. Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai aktor kunci dalam arsitektur keamanan regional, khususnya dalam isu nonproliferasi nuklir yang dampaknya langsung dirasakan di Pasifik. Dengan latar belakang Perjanjian SEANWFZ yang telah diratifikasi oleh seluruh negara ASEAN, tantangan terbesar justru datang dari negara-negara besar di luar kawasan yang menolak menandatangani protokolnya, menciptakan celah hukum dan politik yang mengancam efektivitas zona bebas senjata nuklir ini.
Dinamika Aktor dan Fragmentasi Kepentingan
Dinamika yang melingkupi SEANWFZ memperlihatkan fragmentasi kepentingan di antara kekuatan besar. Australia dan Amerika Serikat secara konsisten menolak untuk menandatangani protokol SEANWFZ dengan alasan politis dan operasional, terutama untuk mempertahankan fleksibilitas militer dan akses terhadap teknologi nuklir di kawasan. Sebaliknya, China menunjukkan dukungannya terhadap zona bebas senjata nuklir ini, sebuah sikap yang dapat dibaca sebagai langkah membangun citra sebagai pendukung stabilitas regional sekaligus mengkritik kehadiran militer AS dan sekutunya. Indonesia, dalam posisinya sebagai negara non-blok, berupaya menjembatani perbedaan ini sambil mengelola ekspektasi dari berbagai pihak. Dukungan dari negara-negara Pasifik yang memiliki sejarah traumatis akibat uji coba nuklir memberikan modal politik yang signifikan bagi Jakarta, memperkuat legitimasi advokasi nonproliferasi di forum multilateral.
Implikasi terhadap Stabilitas Kawasan dan Kepentingan Strategis Indonesia
Implikasi jangka pendek dari langkah Indonesia adalah penguatan kepemimpinan diplomatiknya dalam isu perlucutan senjata. Status Indonesia sebagai negara non-blok dan demokrasi muslim terbesar di dunia memberikan bobot moral yang substansial. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, jika AUKUS terus berjalan tanpa komitmen keamanan yang jelas terkait pengelolaan limbah nuklir, keselamatan operasional, dan risiko proliferasi, Indonesia harus mengembangkan strategi pencegahan dan keselamatan radiasi yang lebih komprehensif. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas pemantauan radiasi di perairan sekitar, penguatan kerja sama intelijen untuk melacak lalu lintas material nuklir, serta pembentukan kerangka hukum yang mengatur kehadiran kapal selam nuklir di perairan wilayah Indonesia. Kehadiran AUKUS juga membawa implikasi terhadap keseimbangan kekuatan di Selat Malaka dan Laut Natuna, dua titik yang sangat penting bagi arus perdagangan global dan pertahanan Indonesia. Kapal selam nuklir Australia yang beroperasi di perairan utara dapat mengubah peta ancaman sekaligus dinamika diplomasi keamanan, mendorong Indonesia untuk memperkuat aliansi diplomasi di tingkat ASEAN dan memperdalam kerja sama dengan negara-negara Pasifik.
Refleksi atas perkembangan ini menunjukkan bahwa advokasi SEANWFZ oleh Indonesia bukanlah sekadar langkah diplomatik isolatif, melainkan bagian dari strategi menyeluruh untuk membentuk tatanan keamanan regional yang lebih stabil dan inklusif. Dalam konteks di mana kekuatan besar saling berhadapan, Indonesia dituntut untuk mampu mengelola kontradiksi antara kepentingan keamanan nasional dan komitmen global terhadap nonproliferasi. Ke depan, kapasitas Indonesia untuk memediasi kepentingan para aktor besar dan mempertahankan otonomi strategisnya akan menjadi penentu efektivitas SEANWFZ sebagai instrumen perdamaian. Tanpa adanya konsesi berarti dari AUKUS dan sekutunya, risiko erosi zona bebas senjata nuklir ini akan terus membayangi stabilitas Pasifik, sekaligus menguji ketangguhan diplomasi Indonesia di kancah internasional.