Modernisasi Angkatan Laut Indonesia dalam kerangka Optimum Essential Force (OEF) 2025-2029 tidak lagi sekadar mengejar kuantitas jumlah kapal, melainkan harus menjawab tantangan kualitatif penguasaan ruang laut, khususnya domain bawah permukaan. Analisis ini menempatkan langkah modernisasi tersebut dalam konteks rivalitas strategis antara AS dan Tiongkok yang semakin intens di domain bawah laut, di mana persaingan kekuatan besar membentuk lingkungan strategis di perairan sekitar Indonesia. Teori Alfred Thayer Mahan tentang penguasaan laut dan konsep sea-land communication Roberto Domini menjadi relevan untuk memahami bagaimana persaingan ini berdampak langsung pada ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan choke points strategis yang dimiliki Indonesia.
Persaingan Kapal Selam dan Implikasinya bagi ALKI
Dinamika aktor utama didominasi oleh AS dan Tiongkok yang secara agresif mengembangkan armada kapal selam dan kemampuan anti-kapal selam (ASW). Persaingan ini tidak terbatas di Laut China Selatan, namun berpotensi meluas ke ALKI dan choke points strategis Indonesia. Posisi geografis Indonesia yang memiliki empat choke points dan tiga ALKI menjadikannya wilayah yang tak terhindarkan dari kalkulasi strategis kedua negara. Hal ini mempersulit posisi hedging Indonesia—bekerja sama dengan semua pihak tanpa memihak blok—karena membutuhkan kapabilitas mandiri yang kuat untuk menegakkan kedaulatan dan netralitasnya. Tanpa penguasaan domain bawah laut, hedging berisiko menjadi pasif dan tidak efektif, mengingat rivalitas ini akan terus menguji batas kedaulatan Indonesia di perairan yang secara geografis merupakan jalur vital perdagangan global.
Membangun Deterensi Bawah Laut yang Kredibel
Implikasi jangka panjang dari persaingan ini mendorong Indonesia untuk membangun sistem pertahanan maritim bawah laut yang terintegrasi. Sistem ini harus meliputi sensor tetap, hydrophone, pesawat patroli maritim, dan kendaraan bawah air tak berawak (UUV), yang disesuaikan dengan karakteristik oseanografi yang beragam dari barat (dangkal) ke timur (dalam). Tanpa pemahaman mendalam tentang dinamika oseanografi dan penguasaan teknologi deteksi, strategi hedging Indonesia akan menghadapi keterbatasan serius. Modernisasi AL, seperti pengadaan kapal selam Scorpène Evolved dan frigat, hanya bisa dipandang sebagai langkah awal menuju pembangunan deterensi maritim yang kredibel. Deterensi ini diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional di tengah rivalitas AS-Tiongkok yang terus memanaskan kawasan. Keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan Indo-Pasifik akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan Indonesia dalam mengelola dan menguasai domain bawah lautnya, yang merupakan salah satu elemen kunci dalam menjaga stabilitas regional dan posisi netral Indonesia.
Refleksi mendasar yang perlu digarisbawahi adalah bahwa penguasaan domain bawah laut bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan eksistensial bagi Indonesia. Di era di mana kapal selam dan ASW menjadi instrumen utama persaingan kekuatan besar, Indonesia harus berinvestasi pada kapabilitas deteksi, pengintaian, dan pertahanan yang mandiri. Tanpa hal tersebut, kedaulatan ALKI dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim global akan terus diuji oleh dinamika rivalitas yang tak kunjung mereda. Modernisasi AL harus dipandang sebagai proyek strategis jangka panjang yang memadukan aspek teknologi, geografi, dan diplomasi, agar Indonesia tetap menjadi aktor yang berdaulat di tengah pusaran kekuatan besar.
