Eskalasi di Laut China Selatan kembali menjadi sorotan utama peta geopolitik Asia-Pasifik setelah China secara sistematis memperkuat instalasi pertahanan di Fiery Cross Reef, termasuk pembangunan sistem radar dan landasan pacu. Langkah ini merupakan bagian dari strategi militerisasi berkelanjutan yang tidak hanya mempertebal klaim kedaulatan Beijing atas sembilan garis putus-putus, tetapi juga menggeser keseimbangan kekuatan di kawasan. Bagi negara-negara ASEAN, terutama Vietnam dan Filipina yang memiliki klaim tumpang tindih, keberadaan fasilitas militer tersebut menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas keamanan maritim. Lebih dari itu, eskalasi ini mempertegas fragmentasi regional di mana tidak semua anggota ASEAN memiliki posisi seragam dalam merespons tekanan China.
Dinamika Aktor dan Fragmentasi Regional di Laut China Selatan
Ketegangan di Laut China Selatan tidak lagi semata-mata perselisihan teritorial, melainkan telah menjelma menjadi ajang pertarungan kepentingan strategis antara China dan aliansi negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. China melihat kawasan ini sebagai wilayah pengaruh eksklusif yang harus diamankan melalui militerisasi, sementara aliansi AS-Jepang-Australia menempatkannya sebagai ujian bagi tatanan berbasis aturan (rules-based order). Di tengah polarisasi itu, ASEAN menghadapi dilema: di satu sisi membutuhkan kerja sama ekonomi dengan China, di sisi lain harus mempertahankan kredibilitas sebagai forum diplomasi yang netral. Vietnam dan Filipina cenderung lebih vokal, namun negara-negara seperti Kamboja dan Laos justru menunjukkan kedekatan dengan Beijing. Perbedaan ini memperlemah posisi tawar ASEAN secara kolektif dan menghambat percepatan penyelesaian Code of Conduct (COC) yang telah dirundingkan selama bertahun-tahun.
Posisi Strategis Indonesia: Antara Diplomasi dan Postur Pertahanan
Sebagai negara non-klaim namun memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, Indonesia berada di titik persimpangan strategis. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara konsisten mendesak percepatan COC sebagai instrumen pengendali konflik, namun diplomasi saja tidak cukup jika tanpa diimbangi penguatan postur maritim. Eskalasi militerisasi China secara langsung mengancam keamanan jalur perdagangan maritim yang menjadi urat nadi ekonomi Indonesia, terutama di Selat Malaka dan Laut Natuna. Investasi asing, khususnya dari negara-negara mitra non-tradisional, juga berpotensi terhambat jika ketidakpastian keamanan meningkat. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjalankan diplomasi yang seimbang—tetap membuka pintu dialog dengan China melalui jalur ASEAN, namun secara paralel memperkuat kerja sama pertahanan bilateral dengan negara-negara seperti Australia dan Jepang. Patroli bersama di sekitar Natuna dan modernisasi armada TNI Angkatan Laut menjadi langkah konkret yang tidak bisa ditunda.
Dalam jangka menengah dan panjang, kestabilan Laut China Selatan akan sangat bergantung pada kemampuan ASEAN untuk menyajikan front bersama dan pada kemauan politik China untuk mengikatkan diri pada aturan main yang disepakati. Namun, tanpa adanya mekanisme sanksi yang jelas, COC berisiko menjadi sekadar dokumen tanpa kekuatan hukum. Bagi Indonesia, dinamika ini membuka peluang untuk memainkan peran sebagai jembatan antara kekuatan besar dan negara-negara maritim kecil—sebuah peran yang membutuhkan konsistensi diplomatik sekaligus kesiapan militer. Pada akhirnya, pertanyaan mendasarnya bukanlah apakah konflik akan terjadi, melainkan sejauh mana Indonesia mampu membangun 'ketahanan maritim' yang membuatnya tidak mudah tergilas oleh rivalitas global di Laut China Selatan.
