Geo-Politik

Eskalasi Ketegangan di Laut China Selatan: Ujian Kohesi ASEAN dan Posisi Indonesia

22 Oktober 2026 Laut China Selatan, Asia Tenggara 20 views

Eskalasi ketegangan di Laut China Selatan pada awal 2026 menguji kohesi ASEAN karena perpecahan antara negara anggota yang vokal menentang China seperti Philippines dan Vietnam dengan negara yang menghindari konfrontasi seperti Kamboja dan Laos. Indonesia, yang memiliki ZEE di Natuna, menghadapi tantangan mempertahankan kedaulatan sambil menjaga peran sebagai penengah. Implikasi jangka panjang mencakup perlunya penguatan patroli maritim dan pendekatan kolektif berbasis UNCLOS demi stabilitas kawasan dan kepentingan strategis Indonesia.

Eskalasi Ketegangan di Laut China Selatan: Ujian Kohesi ASEAN dan Posisi Indonesia

Ketegangan di Laut China Selatan kembali menjadi sorotan utama geopolitik kawasan pada awal 2026, menyusul rangkaian insiden bentrokan antara kapal penjaga pantai China dan Philippines di sekitar Second Thomas Shoal dan Scarborough Shoal. Eskalasi ini, sebagaimana dilaporkan oleh Al Jazeera, tidak hanya mempertegas sengketa maritim yang berkepanjangan tetapi juga mendominasi agenda Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Peristiwa ini menjadi ujian nyata bagi kohesi organisasi regional tersebut, di tengah dinamika aktor yang menunjukkan perpecahan mendasar dalam menyikapi tindakan China yang dianggap semakin agresif. Bagi Indonesia, yang memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna yang tumpang tindih dengan klaim garis sembilan garis putus-putus China, situasi ini membawa implikasi strategis jangka panjang yang memerlukan analisis mendalam terhadap keseimbangan kekuatan dan stabilitas kawasan.

Dinamika Perpecahan ASEAN dan Uji Efektivitas Peran Indonesia

Respons negara-negara anggota ASEAN terhadap eskalasi ini mencerminkan fragmentasi kepentingan yang semakin nyata. Di satu sisi, negara-negara seperti Philippines dan Vietnam mengambil sikap vokal menentang tindakan China, mendorong pendekatan kolektif yang lebih tegas berdasarkan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Di sisi lain, Kamboja dan Laos cenderung menghindari konfrontasi langsung, lebih memilih jalur diplomasi yang tidak mengancam hubungan bilateral mereka dengan Beijing. Perbedaan ini mengungkap kerapuhan prinsip sentralitas ASEAN dalam menangani isu keamanan regional yang sensitif. Indonesia, sebagai pemimpin informal dan penengah tradisional di ASEAN, menghadapi tantangan berat untuk menjaga kohesi sambil tetap mempertahankan posisi prinsipilnya. Jakarta secara konsisten menegaskan kedaulatannya di Natuna dan menolak klaim maritim yang tidak berdasar hukum internasional, namun tekanan untuk tidak terlalu konfrontatif juga besar, mengingat kepentingan ekonomi dan diplomatik dengan China. Dinamika ini menguji apakah ASEAN mampu menghasilkan respons kolektif yang bermakna atau justru semakin terpolarisasi.

Implikasi Terhadap Stabilitas Kawasan dan Kepentingan Strategis Indonesia

Dalam jangka pendek, peningkatan frekuensi insiden di Laut China Selatan berpotensi memicu konflik terbuka yang tidak dikehendaki oleh pihak mana pun. Risiko kesalahan kalkulasi (miscalculation) meningkat seiring dengan kehadiran kapal-kapal militer dan penjaga pantai dari berbagai negara di perairan yang sama. Lebih penting lagi, eskalasi ini melemahkan proses negosiasi Code of Conduct (CoC) yang telah berjalan lambat, karena kepercayaan antar pihak semakin terkikis. Ketidakmampuan ASEAN untuk menyajikan front yang bersatu juga memberi China ruang untuk melanjutkan strategi "mengelola perselisihan secara bilateral" yang selama ini efektif memecah belah kawasan. Bagi Indonesia, implikasi jangka panjangnya mencakup kebutuhan mendesak untuk memperkuat kemampuan deteksi dan patroli maritim di perairan Natuna. Investasi dalam sistem radar, kapal patroli canggih, dan kerja sama intelijen dengan mitra strategis seperti Australia dan Jepang menjadi prioritas. Lebih dari sekadar pertahanan, Indonesia perlu mendorong pendekatan kolektif ASEAN yang lebih tegas berbasis UNCLOS untuk menjaga stabilitas kawasan. Karena Laut China Selatan adalah jalur perdagangan vital bagi perekonomian Indonesia, setiap gangguan stabilitas akan berdampak langsung pada keamanan energi dan arus barang nasional.

Refleksi kritis terhadap situasi ini menunjukkan bahwa kohesi ASEAN tidak boleh lagi dianggap sebagai entitas yang monolitik. Realitas geopolitik kontemporer menuntut Indonesia untuk memainkan peran pemimpin yang lebih pragmatis namun tetap berdasarkan prinsip: memperkuat kapabilitas pertahanan maritim, memperdalam kemitraan dengan negara-negara sepaham, serta terus mengadvokasi supremasi hukum internasional sebagai landasan penyelesaian sengketa. Tanpa langkah-langkah konkret tersebut, risiko terpinggirkan dalam dinamika Laut China Selatan akan terus membayangi kepentingan strategis Indonesia di masa depan.

Entitas yang disebut

Organisasi: ASEAN, Al Jazeera, China Coast Guard

Lokasi: Laut China Selatan, China, Philippines, Second Thomas Shoal, Scarborough Shoal, Vietnam, Kamboja, Laos, Indonesia, Kepulauan Natuna, Jakarta, Natuna