Transisi global menuju energi rendah karbon, yang lazimnya dipandang sebagai upaya kolektif mengatasi perubahan iklim, kini secara paradoks berpotensi menjadi sumber friksi geopolitik yang baru. Kasus rencana Korea Selatan membangun proyek Energi Terbarukan berupa turbin angin lepas pantai di Laut Jepang pada akhir 2025, di area dengan klaim tumpang tindih dari Jepang, merupakan manifestasi nyata dari fenomena ini. Insiden ini mengungkap bagaimana agenda ekonomi hijau dapat dialihfungsikan menjadi instrumen Realpolitik, di mana infrastruktur energi bersih ditransformasikan menjadi alat penegasan klaim kedaulatan. Dinamika ini, yang dikenal sebagai ‘greening of maritime disputes’, mengancam memperkeruh hubungan bilateral Seoul dan Tokyo yang telah lama terbebani oleh sejarah kolonial dan sengketa teritorial sebelumnya, seperti sengketa atas Dokdo/Takeshima.
Uji Batas Hukum Laut dan Pergeseran Paradigma Kedaulatan
Sengketa antara Korea Selatan dan Jepang ini menempatkan kerangka hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, pada ujian yang kompleks. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur untuk transisi energi sejalan dengan prinsip penggunaan damai laut. Di sisi lain, pemasangan fondasi di zona klaim tumpang tindih dalam suatu ZEE merupakan tindakan yang dapat ditafsirkan sebagai upaya menciptakan ‘fakta di perairan’ (facts in the water), sebuah metode untuk memperkuat posisi negosiasi dan klaim kedaulatan secara de facto. Badan adjudikasi seperti International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) kini dihadapkan pada dilema baru: bagaimana menyeimbangkan imperatif global transisi energi dengan prinsip fundamental hukum laut yang melarang tindakan unilateral pemicu ketidakstabilan. Proyek Energi Terbarukan dengan demikian muncul sebagai alat diplomasi koersif modern, mengaburkan batas antara pembangunan ekonomi dan ekspansi pengaruh strategis.
Resonansi Strategis dan Kerentanan Indonesia di Laut Natuna
Preseden yang diciptakan di Laut Jepang memiliki implikasi strategis yang mendalam dan langsung bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan potensi angin lepas pantai yang sangat besar, Indonesia sangat mungkin menghadapi dinamika serupa, terutama di kawasan Sengketa Maritim yang kompleks seperti Laut Natuna. Wilayah ini bukan hanya menyimpan cadangan energi strategis dan merupakan pusat perikanan, tetapi juga merupakan arena klaim tumpang tindih yang melibatkan Tiongkok dan beberapa negara ASEAN lainnya. Pengembangan proyek energi bersih skala besar di sana berisiko tinggi ditafsirkan sebagai langkah politis untuk mengkonsolidasi kehadiran dan klaim, sehingga berpotensi memicu eskalasi ketegangan. Hal ini mengharuskan Indonesia untuk merumuskan kebijakan energi dan keamanan maritimnya dengan presisi tinggi, mengantisipasi bahwa infrastruktur hijau dapat menjadi batu uji bagi kedaulatan dan ketahanan nasional.
Dinamika antara Korea Selatan dan Jepang ini juga merefleksikan pergeseran keseimbangan kekuatan (balance of power) regional yang lebih luas, di mana isu non-tradisional seperti energi dan lingkungan menjadi medan kontestasi geopolitik yang baru. Aliansi keamanan tradisional, seperti hubungan AS dengan kedua negara tersebut, dapat terdampak ketika kepentingan ekonomi strategis nasional bertabrakan dengan komitmen iklim global. Dalam jangka panjang, eskalasi Sengketa Maritim berbasis energi dapat menggerogoti fondasi kerja sama keamanan regional dan menghambat kolaborasi yang dibutuhkan untuk transisi energi yang efektif. Kasus ini menjadi pengingat bahwa di era Antroposen, sumber daya dan teknologi hijau tidak lepas dari logika kompetisi kekuasaan antarnegara.
Ke depan, insiden ini kemungkinan akan mendorong negara-negara pantai untuk semakin memperketat regulasi dan meningkatkan pengawasan di wilayah ZEE mereka, dengan dalih pengelolaan sumber daya energi. Hal ini berpotensi meningkatkan frekuensi insiden di laut dan memperberat beban diplomasi pencegahan konflik. Bagi Indonesia, pembelajaran krusial adalah kebutuhan untuk mengintegrasikan dimensi keamanan maritim secara mendalam ke dalam perencanaan strategis sektor Energi Terbarukan. Diplomasi preventif dengan negara-negara pengklaim di kawasan, serta penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum di laut, menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk memastikan bahwa agenda transisi energi tidak dikorbankan—atau justru dimanfaatkan—untuk kepentingan ekspansi geopolitik pihak lain.
