Fenomena El Nino yang berlangsung sejak akhir 2025 telah memperpanjang musim kemarau di sebagian besar Indonesia, memicu kekeringan serta gagal panen di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan. Badan Pangan melaporkan produksi beras turun 8 persen hingga kuartal pertama 2026, memaksa pemerintah mengimpor sekitar 2 juta ton untuk menjaga cadangan pangan nasional. Peristiwa ini menegaskan bahwa krisis iklim bukan lagi semata-mata isu lingkungan, melainkan variabel strategis dalam perhitungan keamanan nasional dan stabilitas politik. Dalam konteks Indonesia, ketahanan pangan menjadi fondasi yang menentukan arah pembangunan pertahanan dan ketenangan sosial.
Dalam diskursus hubungan internasional, keamanan pangan telah menyatu dengan konsep keamanan manusia dan keamanan non-tradisional. Gangguan pasokan pangan yang dipicu El Nino menembus sektor-sektor strategis: menekan produktivitas pertanian, memicu gejolak harga, dan mengancam kepercayaan publik. Ketika harga beras tidak terkendali, potensi protes sosial meningkat; dalam jangka menengah, pemerintah dapat terpaksa mengalihkan anggaran pertahanan ke program bantuan sosial. Ini adalah dilema klasik negara berkembang, di mana postur militer yang kuat tidak relevan apabila ketahanan domestik sedang rapuh. Karena itu, krisis ini harus dibaca sebagai pengingat akan keterkaitan antara iklim, pangan, dan keamanan.
Dinamika Regional dan Kepentingan Indonesia di Tengah Krisis Beras ASEAN
Krisis ini terjadi pada saat kawasan Asia Tenggara menghadapi tekanan yang lebih besar dari dinamika global. Sebagai produsen utama beras, Thailand dan Vietnam juga terdampak El Nino, sehingga ketersediaan dan harga beras di pasar internasional menjadi tidak stabil. Dalam situasi seperti ini, Indonesia mendorong peran aktif ASEAN melalui penguatan ASEAN Emergency Rice Reserve yang lebih operasional. Mekanisme ini penting bukan hanya sebagai jaring pengaman darurat, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi kawasan yang dapat menjaga stabilitas pasokan. Jika berfungsi efektif, cadangan beras bersama dapat mengurangi kepanikan pasar dan memperkuat posisi tawar kawasan dalam tata kelola pangan global.
Bagi Indonesia, kepentingannya bersifat ganda. Di satu sisi, impor 2 juta ton beras merupakan kebijakan pragmatis jangka pendek untuk menstabilkan stok dan meredam kenaikan harga. Di sisi lain, ketergantungan pada impor menciptakan kerentanan baru terhadap fluktuasi harga internasional dan keterbatasan pasokan negara mitra. Oleh karena itu, respons jangka panjang harus diarahkan pada investasi besar di sektor pertanian, antara lain perbaikan irigasi, pengembangan benih tahan kekeringan, dan sistem peringatan dini cuaca. Tanpa langkah ini, Indonesia akan terus menghadapi siklus krisis pangan yang menguras anggaran negara, sekaligus melemahkan kapasitas pertahanan dan diplomasi.
Peran Militer, Adaptasi Iklim, dan Arsitektur Keamanan Kawasan
Aspek menarik yang perlu dicermati adalah perluasan peran TNI dalam operasi kemanusiaan akibat bencana kekeringan dan gagal panen. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan non-tradisional semakin memengaruhi pembagian peran antara aktor sipil dan militer. Dalam konteks stabilitas kawasan, peran militer yang adaptif dapat menjadi aset strategis untuk mempercepat respons darurat dan membangun kesiapsiagaan menghadapi guncangan iklim berikutnya. Namun demikian, keterlibatan ini perlu dibingkai dalam tata kelola yang jelas agar tidak mengaburkan fokus utama pertahanan negara.
Refleksi yang lebih luas adalah bahwa El Nino 2025-2026 menjadi ujian bagi resiliensi bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Bagi Indonesia, investasi pada adaptasi iklim dan ketahanan pangan bukan sekadar agenda sektoral, melainkan bagian dari strategi keamanan nasional. ASEAN pun dituntut untuk bergerak dari retorika ke aksi konkret, menjadikan krisis ini sebagai momentum memperkuat arsitektur keamanan pangan kawasan. Hanya dengan memperkuat fondasi dari dalam, keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara dapat dijaga secara berkelanjutan di tengah ketidakpastian iklim dan global.