Ekspansi militer China di luar negeri telah mencapai titik belok yang signifikan dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik. Berdasarkan laporan intelijen yang dirilis pada September 2026, Beijing secara sistematis memperkuat jejak militernya melalui tiga pangkalan strategis: pangkalan angkatan laut di Djibouti yang menjadi pusat logistik di Afrika Timur, fasilitas baru di Pangkalan Laut Ream, Kamboja, serta pangkalan di Kepulauan Spratly, Laut China Selatan. Kehadiran aset-aset berat seperti kapal perusak dan kapal selam serang di pangkalan-pangkalan tersebut menunjukkan ambisi China untuk melindungi jalur perdagangan minyak dari Teluk Persia dan memperluas proyeksi kekuatan di Samudra Hindia. Langkah ini tidak hanya mengubah keseimbangan kekuatan regional, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi geopolitik yang semakin terdesak. Dari perspektif hubungan internasional, langkah ini merupakan bagian dari strategi Beijing untuk mengamankan jalur laut vital (Sea Lines of Communication/SLOC) yang menghubungkan Timur Tengah ke Asia Timur, sekaligus menantang dominasi maritim Amerika Serikat dan sekutunya.
Implikasi Langsung terhadap Keamanan Maritim Indonesia
Dari sudut pandang geografis, Indonesia berada di titik pertemuan dua jalur utama aktivitas militer China: di utara melalui Laut China Selatan dan di barat melalui Samudra Hindia. Kawasan Laut Natuna Utara—yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia—telah menjadi ajang ketegangan berulang. Klaim China atas perairan tersebut, yang didukung oleh kehadiran kapal patroli dan aset angkatan laut, secara langsung menguji kedaulatan maritim Indonesia. Dalam jangka pendek, frekuensi patroli China di Natuna diperkirakan akan meningkat, meningkatkan risiko insiden antara kapal militer kedua negara. Tanpa adanya mekanisme de-eskalasi yang kuat, gesekan semacam itu dapat berujung pada konfrontasi yang merugikan stabilitas kawasan. Lebih jauh, aktivitas militer China di Samudra Hindia melalui pangkalan Djibouti juga berpotensi mempengaruhi keamanan jalur pelayaran di Selat Malaka, yang merupakan urat nadi perdagangan global dan jalur impor energi Indonesia. Oleh karena itu, keamanan maritim Indonesia berada dalam tekanan yang semakin nyata akibat ekspansi militer China di pangkalan militer luar negeri.
Menuju Pengepungan Strategis? Respons dan Pilihan Indonesia
Jika China terus membangun pangkalan militer di sekitar Indonesia, maka skenario encirclement atau pengepungan strategis bukan lagi sekadar kemungkinan teoretis. Kehadiran militer China yang mengitari Indonesia dari utara (Laut China Selatan), barat (Samudra Hindia melalui Djibouti dan potensi pangkalan di Myanmar), dan timur (Papua melalui kerja sama dengan negara-negara Pasifik) akan secara drastis membatasi ruang gerak militer dan geopolitik Indonesia. Untuk itu, Jakarta perlu merespons dengan strategi yang berlapis. Pertama, memperkuat aliansi maritim dengan negara-negara sahabat seperti Australia, Jepang, dan India—baik melalui latihan bersama maupun kesepakatan pertahanan. Kedua, meningkatkan kapasitas pertahanan maritim nasional, termasuk modernisasi armada TNI AL dan penguatan sistem pengawasan di perbatasan laut. Ketiga, memanfaatkan diplomasi multilateral di ASEAN dan forum internasional untuk mendorong norma-norma maritim yang menghormati hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Tanpa langkah-langkah ini, posisi Indonesia dalam balance of power kawasan akan terus tergerus.
Pada akhirnya, ekspansi militer China yang terstruktur ini bukan sekadar persoalan bilateral antara Beijing dan Jakarta, melainkan cerminan dari pergeseran tatanan global. Indonesia, yang secara geografis berada di jantung kawasan, harus mampu membaca dinamika ini secara reflektif dan kritis. Opsi untuk tetap netral semakin tidak realistis ketika kedaulatan maritim diuji secara langsung. Dengan demikian, respons Indonesia tidak hanya akan menentukan nasib keamanan maritimnya sendiri, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas Indo-Pasifik secara keseluruhan. Keputusan yang diambil dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi preseden bagi hubungan kekuatan besar di kawasan dan masa depan arsitektur keamanan regional.