Ekspansi BRICS yang memasukkan kekuatan geopolitik strategis seperti Arab Saudi, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Argentina merepresentasikan pergeseran struktural mendalam dalam tata kelola keuangan global. Transformasi ini bukan sekadar perluasan anggota, melainkan artikulasi ambisi kolektif untuk mengkonsolidasikan alternatif nyata terhadap arsitektur keuangan internasional pasca-Perang Dunia II yang berpusat di Barat. Keberagaman aktor baru—mempertemukan rivalitas geopolitik di Teluk Persia dengan kepentingan ekonomi Afrika dan Amerika Latin—menunjukkan ambisi blok ini untuk membentuk kawasan pengaruh dan jaringan perdagangan yang saling terhubung, menantang monopoli sistem keuangan berbasis dolar AS.
BRICS+ dan Kontestasi Arsitektur Keuangan: Dari De-Dolarisasi hingga Mata Uang Digital
Agenda inti yang mempersatukan BRICS+ adalah proyek kolektif untuk de-dolarisasi. Upaya ini diwujudkan melalui pendekatan pragmatis yang meliputi intensifikasi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal, pengembangan sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi di luar infrastruktur Barat seperti SWIFT, serta inisiatif strategis dalam pengembangan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC) lintas yurisdiksi. Perkembangan ini merefleksikan transisi paradigmatik menuju multipolaritas keuangan, di mana otoritas moneter negara-negara anggota secara progresif mengurangi ketergantungan pada kebijakan The Fed. Namun, keragaman mendasar dalam sistem ekonomi, rezim politik, dan prioritas strategis nasional—seperti perbedaan antara ekonomi terencana Tiongkok dan ekonomi pasar terbuka Arab Saudi—menjadikan konsolidasi kebijakan sebagai tantangan utama bagi kohesi internal blok dalam merombak tata kelola keuangan global.
Kalkulus Strategis Indonesia dalam Geopolitik Keuangan Multipolar
Sebagai kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara dan anggota G20, Indonesia menghadapi kalkulus strategis yang kompleks menyikapi dinamika BRICS+. Posisi geostrategis dan ambisinya sebagai global maritime fulcrum membuat setiap pergeseran dalam balance of power ekonomi global memiliki implikasi langsung. Di satu sisi, peluang yang ditawarkan bersifat substantif: diversifikasi mitra dagang, akses ke pasar konsumen dan sumber investasi baru dari kawasan Timur Tengah dan Afrika, serta potensi untuk memperkuat posisi Rupiah melalui mekanisme penyelesaian transaksi lokal dalam kerangka kolektif yang lebih besar. Inisiatif de-dolarisasi secara konseptual sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia untuk memitigasi kerentanan terhadap volatilitas kebijakan moneter AS dan siklus ekonomi global yang didikte oleh dolar.
Namun, di sisi lain, tantangan yang muncul bersifat politis dan sistemik. Indonesia harus menjaga keseimbangan yang cermat (delicate balancing act) antara eksplorasi peluang dalam inisiatif transformatif BRICS+ dengan komitmen dan hubungan strategisnya yang sudah mapan dengan negara-negara Barat serta institusi keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Keputusan Jakarta untuk saat ini mempertahankan status sebagai mitra strategis, dan bukan anggota penuh, adalah manifestasi dari pendekatan realpolitik yang berhati-hati. Posisi ini memungkinkan Indonesia mempertahankan ruang gerak kebijakan luar negeri yang independen (free and active), menghindari keterikatan aliansi yang kaku, sekaligus terus mengamati perkembangan kohesi dan efektivitas blok tersebut sebelum mengambil komitmen yang lebih dalam.
Implikasi jangka panjang bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara dan posisi Indonesia sangat bergantung pada bagaimana kontestasi antara arsitektur keuangan tradisional dan alternatif ini berkembang. Fragmentasi sistem keuangan global berpotensi menciptakan kompleksitas baru dalam perdagangan dan investasi, namun juga membuka ruang bagi negara-negara berkembang untuk mendapatkan leverage negosiasi yang lebih besar. Bagi Indonesia, kunci sukses terletak pada kemampuan untuk memanfaatkan momentum multipolaritas tanpa terperangkap dalam dinamika persaingan besar (great power rivalry) antara blok Barat dan blok BRICS+. Penguatan kapasitas institusional, termasuk otoritas bank sentral dan sistem keuangan domestik, menjadi prasyarat mutlak untuk dapat beradaptasi dan memanfaatkan peluang dalam lanskap tata kelola keuangan global yang terus berubah ini.
