Perspektif Global & Regional

Ekspansi BRICS+ dan Implikasinya terhadap Tatanan Global Barat: Perspektif Indonesia sebagai Kandidat Anggota

21 Oktober 2026 Global, Indonesia 22 views

Ekspansi BRICS+ menandai pergeseran signifikan dalam tatanan global multilateral, dengan agenda de-dolarisasi dan reformasi institusi sebagai instrumen politik Global South menantang dominasi Barat. Bagi Indonesia, keanggotaan menawarkan leverage diplomatik sekaligus risiko kecurigaan mitra tradisional. Keputusan bergabung harus ditempatkan dalam strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai jembatan antara kawasan dan kekuatan global.

Ekspansi BRICS+ dan Implikasinya terhadap Tatanan Global Barat: Perspektif Indonesia sebagai Kandidat Anggota

Ekspansi BRICS+ melalui penerimaan sejumlah anggota baru, termasuk dari kawasan Asia Tenggara, tidak lagi dapat dibaca semata sebagai perluasan kerja sama ekonomi. Perkembangan ini menandai pergeseran struktural dalam peta kekuatan global, di mana sebuah forum yang semula dirancang untuk membahas perdagangan dan investasi kini bertransformasi menjadi blok geopolitik dengan agenda yang lebih ambisius. Dalam kerangka hubungan internasional, transformasi ini merefleksikan aspirasi negara-negara berkembang—yang kerap disebut sebagai Global South—untuk memperoleh panggung yang lebih besar dalam percaturan global, sekaligus menantang dominasi institusi-institusi yang dipimpin Barat seperti IMF dan Bank Dunia. Pertanyaannya bukan lagi apakah BRICS+ akan menjadi kekuatan baru, melainkan sejauh mana blok ini mampu menjaga kohesi internalnya di tengah kepentingan anggota yang heterogen.

Reformasi Tata Kelola Global dan Agenda De-dolarisasi

Di tengah tekanan yang dihadapi tatanan global multilateral, BRICS+ tampil sebagai kendaraan politik bagi negara-negara emerging economy untuk mengajukan alternatif tata kelola dunia. Salah satu agenda sentralnya adalah penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral, yang dalam literatur hubungan internasional dikenal sebagai de-dolarisasi. Langkah ini bukan sekadar urusan teknis ekonomi, melainkan instrumen politik untuk mengurangi hegemoni keuangan Barat dan menciptakan ruang manuver yang lebih luas bagi negara berkembang. Bersamaan dengan itu, tuntutan reformasi institusi global—terutama perluasan representasi negara berkembang di Dewan Keamanan PBB—menunjukkan bahwa BRICS+ tidak hanya ingin beradaptasi dengan sistem yang ada, tetapi juga mendorong perubahan struktural dalam arsitektur dunia.

Dinamika ini melahirkan polarisasi baru dalam hubungan internasional. Di satu sisi, BRICS+ mewakili suara negara-negara yang selama ini merasa terpinggirkan dalam pengambilan keputusan global. Di sisi lain, langkah ini dipandang oleh sebagian analis sebagai upaya untuk menandingi aliansi dan institusi yang didominasi negara maju. Jika dibiarkan berkembang, blok ini berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan global—dari sistem unipolar menuju multipolaritas yang lebih fragmentatif. Namun, efektivitasnya dalam mereformasi tatanan dunia masih bergantung pada kapasitas anggota untuk menyatukan visi di tengah perbedaan kepentingan strategis antara Tiongkok, Rusia, India, Brasil, dan anggota baru lainnya.

Indonesia di Persimpangan Strategis

Bagi Indonesia, yang telah menyatakan minat untuk bergabung, keputusan menjadi anggota BRICS+ sarat dengan pertimbangan strategis. Keanggotaan dapat meningkatkan leverage diplomatik Indonesia di kancah internasional, memberikan akses pada pembiayaan pembangunan alternatif, serta membuka ruang bagi diversifikasi mitra kerja sama. Dalam jangka menengah, hal ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai jembatan antara kawasan Asia Tenggara dan kekuatan-kekuatan besar non-Barat. Namun demikian, keanggotaan tersebut juga berpotensi mengundang kecurigaan dari mitra tradisional Barat, terutama jika BRICS+ dipersepsikan semakin bersifat anti-AS. Risiko ini tidak boleh diabaikan, mengingat Indonesia selama ini konsisten menjaga kemandirian politik luar negerinya dan kepentingan nasional di tengah persaingan kekuatan besar.

Implikasi terhadap stabilitas kawasan juga perlu dicermati. Jika BRICS+ menjadi wahana bagi negara-negara Asia Tenggara untuk memperkuat posisi tawar kolektif, dinamika ini dapat mengubah pola aliansi regional dan memengaruhi keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Namun, keanggotaan Indonesia tidak otomatis berarti keberpihakan; justru peluang terbesarnya terletak pada kemampuan Jakarta untuk memainkan peran sebagai bridge builder—menjembatani kepentingan Global South dan tatanan liberal yang dipimpin Barat, sembari mendorong reformasi institusi yang lebih inklusif. Dengan demikian, pilihan Indonesia untuk bergabung atau tetap berada di luar blok harus ditempatkan dalam kerangka strategi jangka panjang, bukan sekadar respons terhadap tekanan geopolitik sesaat.

Refleksi yang lebih mendalam: ekspansi BRICS+ adalah cermin dari krisis legitimasi tatanan global multilateral yang ada. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam blok mana pun bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil dan representatif. Keberhasilan BRICS+ dalam mereformasi institusi global akan sangat menentukan apakah dunia bergerak menuju multipolaritas yang kooperatif atau justru fragmentasi yang kompetitif. Di sinilah letak signifikansi strategis Indonesia: bukan sekadar memilih sisi, tetapi ikut menentukan arah arsitektur global di masa depan.

Entitas yang disebut

Organisasi: Antara, BRICS, IMF, Bank Dunia, Dewan Keamanan PBB

Lokasi: Indonesia, Asia Tenggara, AS