Krisis politik di Myanmar yang berkepanjangan, sejak kudeta militer pada Februari 2021, telah menjadi ujian paling berat bagi solidaritas ASEAN. Jalan buntu konsensus yang selama ini menjadi pilar utama diplomasi kawasan memaksa negara-negara anggota, khususnya Indonesia, untuk mencari terobosan. Alih-alih berpegang teguh pada mekanisme formal yang terbukti stagnan, Indonesia mengadopsi pendekatan 'diplomasi sirkuler'—sebuah strategi multilateral yang gesit dan pragmatis. Langkah ini tidak hanya mencerminkan adaptasi taktis terhadap realitas geopolitik, tetapi juga menandai pergeseran fundamental dalam arsitektur hubungan internasional di Asia Tenggara, di mana fragmentasi internal ASEAN menjadi tantangan struktural yang tak terelakkan.
Dinamika Aktor dan Fragmentasi ASEAN dalam Pusaran Krisis Myanmar
Diplomasi sirkuler yang dijalankan Indonesia menunjukkan kompleksitas relasi antar aktor dalam krisis ini. Di satu sisi, Indonesia secara bilateral menjalin komunikasi intensif dengan junta militer Myanmar untuk menjaga akses dan meredam eskalasi. Namun, di sisi lain, Jakarta juga harus menyeimbangkan tekanan dari negara-negara Barat yang mendorong sanksi keras, serta kepentingan strategis China dan AS yang saling tarik-menarik. Fragmentasi ASEAN sendiri terlihat jelas dari perbedaan sikap negara anggota—Thailand dan Laos lebih cenderung kooperatif dengan junta karena kekhawatiran dampak perbatasan, sementara negara seperti Malaysia dan Singapura mendesak pendekatan yang lebih tegas. Bagi Indonesia, strategi ini merupakan upaya untuk mempertahankan perannya sebagai kekuatan penengah regional, meski di tengah keseimbangan kekuatan (balance of power) yang semakin rapuh.
Implikasi Geopolitik terhadap Stabilitas Kawasan dan Kepentingan Strategis Indonesia
Dampak jangka pendek dari diplomasi sirkuler ini terlihat pada upaya pencegahan perluasan konflik ke perbatasan Thailand dan Laos, serta pengelolaan ancaman pengungsi dan kejahatan transnasional yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Namun, implikasi geopolitik yang lebih dalam adalah bagaimana Indonesia harus menavigasi tekanan dari eksternal, terutama dari AS yang ingin menahan pengaruh China melalui isu Myanmar, sementara China sendiri cenderung mendukung stabilitas junta. Posisi Indonesia menjadi rentan dikritik—baik dari dalam negeri maupun mitra internasional—karena dianggap terlalu akomodatif terhadap junta, atau sebaliknya, terlalu lemah dalam mendorong perubahan. Secara strategis, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan diplomasi sirkuler sebagai solusi permanen; diperlukan reformasi arsitektur keamanan ASEAN agar mekanisme konsensus tidak menjadi hambatan, melainkan instrumen efektif dalam menghadapi krisis.
Dari perspektif jangka menengah dan panjang, krisis Myanmar telah mengekspos keterbatasan solidaritas ASEAN. Fragmentasi yang terjadi bukan hanya karena perbedaan kepentingan nasional, tetapi juga akibat dinamika rivalitas kekuatan besar yang merembes ke dalam kawasan. Untuk tetap relevan sebagai kekuatan penengah, Indonesia harus mendorong transformasi peran ASEAN dari sekadar forum dialog menjadi entitas yang mampu mengambil tindakan kolektif. Refleksi penting bagi para pembuat kebijakan dan akademisi adalah bahwa diplomasi sirkuler hanyalah alat taktis; fondasi strategis yang diperlukan adalah memperkuat institusi kawasan agar tidak mudah tercerai-berai oleh kepentingan eksternal maupun internal. Tanpa itu, posisi Indonesia sebagai jembatan diplomatik akan terus terombang-ambing di tengah pusaran fragmentasi dan krisis politik Myanmar yang tak kunjung usai.
