Kunjungan Kapal Latih KRI Bima Suci ke Papua Nugini dan Fiji sepanjang Maret 2026 menandai babak baru diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan Pasifik. Misi yang diusung tidak terbatas pada latihan bersama, melainkan juga mencakup bantuan medis dan dialog keamanan maritim. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi aktor pinggiran dalam dinamika Pasifik, melainkan mulai menempatkan diri sebagai kekuatan maritim yang berusaha menawarkan arsitektur keamanan alternatif di tengah persaingan strategis antara Beijing dan Canberra.
Kehadiran KRI Bima Suci di Port Moresby dan Fiji juga harus dibaca sebagai implementasi nyata dari doktrin poros maritim yang selama ini digaungkan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam konteks geopolitik, kunjungan ini tidak semata-mata bersifat seremonial; ia membawa pesan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk berkontribusi terhadap stabilitas kawasan. Negara-negara Pasifik, yang selama ini dilanda kekhawatiran akan jebakan utang dan ekspansi pengaruh China, menyambut positif kehadiran Indonesia sebagai mitra yang lebih netral dan tidak intervensif.
Dinamika Keseimbangan Kekuatan di Pasifik Selatan
Persaingan di kawasan Pasifik Selatan kini melibatkan setidaknya tiga aktor utama: China yang menawarkan investasi infrastruktur, Australia yang selama ini menganggap Pasifik sebagai halaman belakangnya, dan Indonesia yang mencoba menempatkan diri sebagai penyeimbang. Dalam dinamika ini, Indonesia memiliki keunggulan naratif sebagai sesama negara berkembang dan negara kepulauan. Pendekatan yang ditunjukkan melalui kunjungan KRI Bima Suci menegaskan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia bertumpu pada kerja sama teknis dan keamanan manusia, bukan pada pemberian utang atau paket investasi berskala besar yang sering memicu ketergantungan.
Dampak jangka pendek dari kunjungan ini diproyeksikan pada peningkatan kerja sama patroli dan penanggulangan illegal, unreported, and unregulated fishing atau IUU fishing. Dalam perspektif kedaulatan maritim, ini merupakan isu nyata yang langsung menyentuh kepentingan negara-negara Pasifik. Jika kerja sama ini mampu dijalankan secara konsisten, maka dalam jangka menengah Indonesia dapat memperluas perannya menjadi mitra utama keamanan bagi negara-negara Pasifik. Hal ini akan menggeser sebagian peta keseimbangan kekuatan yang selama ini didominasi oleh kehadiran Australia dan China.
Implikasi Strategis dan Refleksi Jangka Panjang
Di level struktural, langkah Indonesia di Pasifik merupakan ujian kredibilitas atas komitmen poros maritim dunia. Sebab diplomasi pertahanan tidak cukup diukur dari keberadaan kapal latih atau frekuensi kunjungan; ia menuntut keberlanjutan, konsistensi kebijakan, serta kapasitas untuk hadir dalam berbagai forum keamanan regional. Kunjungan KRI Bima Suci hanyalah titik awal. Indonesia harus mampu mentransformasikan momentum ini menjadi mekanisme kerja sama yang lebih permanen, misalnya melalui perjanjian patroli terkoordinasi, pertukaran intelijen maritim, dan pelatihan bersama dengan kepolisian maritim negara Pasifik.
Lebih jauh, dinamika ini juga memunculkan dilema yang pelik. Di satu sisi, Indonesia membutuhkan keseimbangan dengan Australia yang merupakan mitra strategis di bidang pertahanan. Di sisi lain, China tetap menjadi mitra ekonomi yang signifikan. Dengan kata lain, Indonesia harus berjalan pada garis tipis antara menjadi penyeimbang, namun tidak memprovokasi kekuatan besar. Keberhasilan Indonesia dalam menghadirkan model kerja sama maritim yang berkeadilan di kawasan Pasifik tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim, tetapi juga memberikan alternatif nyata bagi negara-negara kecil di Pasifik yang selama ini terjepit di antara kepentingan kuasa besar. Inilah makna strategis yang lebih dalam dari sandarnya KRI Bima Suci di Port Moresby.