Dalam arsitektur keamanan kawasan Asia Tenggara, diplomasi pertahanan Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinan strategisnya melalui usulan pembentukan ASEAN Disaster Response and Peacekeeping Force (ADRPF) pada KTT ASEAN ke-44 di Phnom Penh. Inisiatif ini lahir dari kesadaran bahwa ASEAN menghadapi ancaman keamanan non-tradisional yang semakin kompleks, mulai dari frekuensi bencana alam yang meningkat akibat perubahan iklim hingga ancaman terorisme lintas batas yang membutuhkan respons kolektif. Dengan mengintegrasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan TNI ke dalam mekanisme ADRPF, Indonesia berupaya menawarkan solusi yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap bencana, tetapi juga proaktif dalam menjaga stabilitas kawasan tanpa harus mendorong pembentukan aliansi militer formal yang selama ini kontroversial di tubuh ASEAN.
Dinamika Respons Negara Anggota dan Isu Kedaulatan
Respons beragam dari negara anggota ASEAN mencerminkan kompleksitas politik internal dan persepsi kedaulatan yang berbeda. Filipina dan Thailand menyambut positif usulan ini, melihat potensi ADRPF sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana dan kontraterorisme regional. Namun, Myanmar secara tegas menolak dengan alasan pelanggaran kedaulatan nasional. Penolakan ini tidak terlepas dari situasi politik domestik Myanmar yang sedang terkepung, di mana junta militer cenderung curiga terhadap mekanisme internasional yang dapat membuka celah intervensi eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keamanan non-tradisional sering dipandang sebagai isu teknis, realitas geopolitik menunjukkan bahwa setiap inisiatif regional tetap bergulat dengan prinsip non-intervensi yang menjadi fondasi ASEAN. Dinamika ini menguji kemampuan Indonesia dalam menjembatani perbedaan agar ADRPF tidak terjebak dalam kebuntuan diplomatik.
Dimensi Geopolitik: Posisi Indonesia dan Keseimbangan Kekuatan Kawasan
Bagi Indonesia, usulan ADRPF bukan sekadar respons teknis terhadap bencana dan terorisme, melainkan bagian dari strategi diplomasi pertahanan yang lebih luas untuk memperkuat posisi sebagai pemimpin regional. Dengan mempromosikan arsitektur keamanan yang bersifat kooperatif dan non-konfrontatif, Indonesia secara cerdas menghindari polarisasi blok militer yang dapat memicu persaingan besar kekuatan di Indo-Pasifik. Langkah ini membuka peluang kerja sama pertahanan bilateral dengan mitra non-ASEAN seperti Australia, Jepang, atau Amerika Serikat di luar kerangka formal, sambil tetap mempertahankan sentralitas ASEAN. Dalam konteks balance of power, ADRPF memungkinkan Indonesia menjadi jembatan antara negara-negara yang enggan terlibat dalam aliansi militer terbuka dan negara-negara yang mendorong pendekatan keamanan yang lebih terintegrasi. Implikasinya terhadap stabilitas kawasan adalah penciptaan mekanisme respons krisis yang dapat mengurangi potensi konflik yang dipicu oleh bencana lintas batas atau serangan terorisme yang mengancam ketahanan regional.
Dalam jangka pendek, ADRPF masih bersifat konseptual dan memerlukan konsensus politik yang sulit, terutama mengingat penolakan Myanmar dan kebutuhan akan harmonisasi kapabilitas antarnegara. Namun, secara jangka panjang, inisiatif ini dapat menjadi platform krusial untuk interoperabilitas pasukan penanggulangan bencana dan kontraterorisme di Asia Tenggara. Bagi Indonesia, keberlanjutan diplomasi pertahanan ini akan memperkuat kredibilitas sebagai negara yang mampu mengartikulasikan kepentingan regional tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan. Refleksi yang dapat ditarik adalah bahwa di tengah rivalitas global yang semakin tajam, pendekatan keamanan non-tradisional justru menawarkan jalan tengah yang pragmatis untuk memperkokoh solidaritas ASEAN tanpa menimbulkan gesekan politik yang berlebihan. Keberhasilan ADRPF tidak hanya diukur dari implementasi teknisnya, tetapi dari kemampuannya menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan sensitivitas politik setiap negara anggota.
