Diplomasi maritim Indonesia di kawasan Pasifik kembali menunjukkan langkah strategis melalui perundingan kerja sama keamanan laut dengan Fiji dan Papua Nugini. Inisiatif ini bukan sekadar respons atas isu illegal fishing dan degradasi terumbu karang, melainkan bagian dari upaya memperluas pengaruh geopolitik di kawasan yang semakin menjadi ajang persaingan kekuatan global. Pasifik, yang selama ini menjadi panggung rivalitas antara Tiongkok, Australia, dan Amerika Serikat, menuntut Indonesia untuk memainkan peran sebagai penyeimbang yang kredibel tanpa menimbulkan kecurigaan hegemonik.
Dinamika Aktor dan Pergeseran Kekuatan di Pasifik
Sejak pertengahan dekade 2010-an, Tiongkok meningkatkan kehadirannya di Pasifik melalui proyek infrastruktur di bawah Belt and Road Initiative serta kesepakatan keamanan yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara demokrasi. Australia dan Amerika Serikat merespons dengan memperkuat Pacific Islands Forum dan menggelar latihan militer bersama. Dalam konteks ini, Indonesia memposisikan diri sebagai negara besar Melanesia—melalui keanggotaan dalam Melanesian Spearhead Group—dan pemimpin ASEAN yang dapat menjadi jembatan antara kekuatan eksternal dan negara-negara pulau Pasifik. Dialog tingkat tinggi di Jayapura pada September 2025 yang membahas pembentukan pusat pemantauan regional bersama menjadi bukti konkret komitmen Indonesia untuk menawarkan solusi keamanan maritim yang inklusif.
Implikasi Strategis bagi Stabilitas Kawasan dan Posisi Indonesia
Kerja sama dengan Fiji dan Papua Nugini membawa implikasi ganda. Dalam jangka pendek, upaya penanggulangan illegal fishing dan perlindungan terumbu karang akan membantu mengamankan perbatasan serta sumber daya kelautan yang menjadi tulang punggung ekonomi negara-negara Pasifik. Dalam jangka panjang, Indonesia berpotensi menjadi mitra utama bagi negara-negara pulau dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan peningkatan aktivitas militer asing di jalur pelayaran strategis. Namun, tantangan struktural tetap mengemuka: perbedaan persepsi tentang kebijakan Tiongkok antara Indonesia, Fiji, dan Papua Nugini dapat menguji kohesi kerja sama. Di sisi lain, keterbatasan anggaran pertahanan Indonesia untuk operasi maritim jarak jauh memerlukan pengelolaan prioritas yang cermat. Refleksi atas peta kekuatan di Pasifik menunjukkan bahwa diplomasi maritim Indonesia berada di persimpangan antara peluang besar dan risiko fragmentasi—menuntut pendekatan yang adaptif dan konsisten terhadap keseimbangan kepentingan domestik dan regional.
