Dinamika kawasan Laut China Selatan telah mengalami eskalasi signifikan, dari sekadar sengketa teritorial bilateral menuju medan persaingan strategis utama antara kekuatan global. Insiden antara kapal *coast guard* China dan kapal negara-negara pengklaim lain menegaskan bahwa tekanan geopolitik terus meningkat, dengan aktivitas militer dan paramiliter yang mengubah bentang alam keamanan kawasan. Dalam konteks ini, Diplomasi Maritim ASEAN menghadapi ujian nyata dengan dorongan untuk mempercepat perundingan Code of Conduct (COC) yang substantif dan efektif. COC tidak lagi dipandang sekadar dokumen prosedural, melainkan instrumen vital untuk mencegah salah tafsir, mengelola krisis, dan yang terpenting, menegaskan relevansi ASEAN sebagai arsitek tata kelola kawasan di tengah persaingan AS-China.
Dinamika Aktor dan Tantangan Konsensus di Internal ASEAN
Kompleksitas perundingan COC terletak pada pertemuan beragam kepentingan nasional dan pengaruh kekuatan eksternal. Secara internal, ASEAN menghadapi tekanan ganda untuk mempertahankan kesatuan dan sentralitas (ASEAN centrality)-nya dalam proses diplomatik. Negara-negara anggota dengan klaim langsung—Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei—memiliki prioritas berbeda dalam mempertahankan kedaulatan dan hak-hak maritim mereka berdasarkan UNCLOS. Di sisi lain, anggota seperti Cambodia dan Laos seringkali dipersepsikan memiliki hubungan ekonomi-politik yang erat dengan Beijing, yang berpotensi memengaruhi dinamika konsensus. China, sebagai pihak utama, meski menyatakan komitmen berunding, secara simultan melanjutkan strategi fait accompli melalui pembangunan dan militarisasi fitur-fitur di Laut China Selatan. Tindakan ini tidak hanya mengubah status quo fisik tetapi juga meningkatkan daya tawar dan kompleksitas negosiasi, menempatkan ASEAN pada posisi yang sulit antara menjembatani konflik dan menjaga kohesi internal.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Ujian Kepemimpinan
Sebagai negara pendiri dan poros ASEAN, serta pihak yang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)-nya di sekitar Kepulauan Natuna terdampak klaim sepihak China, posisi Indonesia bersifat unik dan strategis. Indonesia tidak memiliki klaim tumpang tindih langsung atas gugusan karang yang disengketakan, namun kepentingan nasionalnya terletak pada dua pilar utama: menjaga stabilitas kawasan dan menegakkan supremasi hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan perundingan COC menjadi barometer ganda. Pertama, sebagai ukuran efektivitas diplomasi kolektif ASEAN. Kedua, sebagai ujian terhadap kapasitas kepemimpinan konsensual Indonesia di kawasan. Posisi ini menuntut Jakarta untuk melampaui diplomasi reaktif terhadap insiden, bergerak ke arah perancangan arsitektur keamanan maritim yang proaktif, inklusif, dan berbasis aturan. Peran ini krusial untuk memastikan kawasan tidak sepenuhnya didikte oleh logika persaingan kekuatan besar.
Implikasi jangka panjang dari dinamika ini sangat menentukan bagi tatanan Indo-Pasifik. Code of Conduct yang kuat dan ditaati dapat menjadi fondasi bagi stabilitas kawasan dan membatasi ruang eskalasi militer, sehingga memperkuat posisi ASEAN sebagai driver atau pengarah tata kelola. Sebaliknya, COC yang lemah, tidak mengikat, atau gagal terwujud akan mempercepat fragmentasi ASEAN, mendegradasi sentralitasnya, dan mengubah kawasan menjadi arena proxy contest yang lebih terbuka antara Amerika Serikat dan China. Bagi Indonesia, konsekuensinya langsung terhadap kedaulatan dan keamanan maritim di perairan Natuna. Keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan akan semakin condong pada logika kekuatan nyata (realpolitik) ketimbang hukum dan norma, situasi yang secara strategis merugikan bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Oleh karena itu, momentum perundingan saat ini bukan sekadar soal penyelesaian sengketa, melainkan pertaruhan atas masa depan tata kelola kawasan dan posisi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, dalam hierarki kekuatan global yang sedang berubah.
