Dalam peta persaingan pengaruh di kawasan Asia Tenggara, diplomasi budaya telah lama menjadi instrumen non-koersif yang efektif bagi negara-negara untuk memperluas soft power tanpa harus mengedepankan kekuatan militer atau tekanan ekonomi. Indonesia, sebagai salah satu pendiri ASEAN, menghadapi tantangan untuk mempertahankan relevansinya di tengah menguatnya pengaruh budaya pop Korea, Jepang, dan Tiongkok. Penyelenggaraan Indonesian Week di Phnom Penh pada Juni 2026 menjadi studi kasus menarik tentang bagaimana Jakarta mengoptimalkan diplomasi budaya untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin soft power di kawasan. Acara yang berhasil menarik lebih dari 200.000 pengunjung dan menghasilkan komitmen ekspor kerajinan serta kuliner senilai 50 juta dolar AS ini tidak hanya sekadar pameran dagang, tetapi merupakan proyeksi strategis pengaruh Indonesia dalam kerangka hubungan intra-ASEAN.
Diplomasi Budaya sebagai Instrumen Soft Power Indonesia di ASEAN
Keberhasilan Indonesian Week membawa implikasi geopolitik yang lebih dalam. Menurut survei Lowy Institute, persepsi positif terhadap Indonesia di Kamboja meningkat 20 poin pasca-acara. Ini menunjukkan bahwa diplomasi budaya mampu mengubah persepsi publik secara signifikan dalam waktu singkat. Melalui penampilan batik, wayang kulit kontemporer, dan film dokumenter tentang toleransi beragama di Indonesia, Jakarta secara tidak langsung mempromosikan nilai-nilai demokrasi, keberagaman, dan moderasi yang menjadi ciri khas identitas nasionalnya. Dalam konteks persaingan soft power di ASEAN, Indonesia masih harus bergulat dengan dominasi budaya pop Korea yang telah mengakar di kalangan generasi muda Kamboja. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih sistematis: pemerintah perlu mengalokasikan dana lebih besar untuk program beasiswa seni dan budaya bagi mahasiswa ASEAN, serta memperkuat promosi digital secara berkelanjutan.
Implikasi terhadap Keseimbangan Kekuatan Regional dan Posisi Indonesia
Dari perspektif hubungan internasional, Indonesian Week tidak hanya berdampak pada citra bilateral, tetapi juga memengaruhi keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan. Ketika narasi Barat dan Korea mendominasi lanskap budaya ASEAN, inisiatif seperti ASEAN Cultural Fund yang diinisiasi Indonesia dapat menjadi platform untuk mengurangi dominasi tersebut sekaligus memperkuat identitas bersama. Langkah ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk memainkan peran sebagai jembatan antarnegara ASEAN dan sebagai penyeimbang terhadap pengaruh eksternal. Dalam jangka panjang, konsistensi penyelenggaraan Indonesian Week dan pembentukan dana budaya bersama akan meningkatkan kapasitas Indonesia untuk membentuk agenda regional. Hal ini penting karena soft power yang kokoh dapat memperkuat daya tawar Indonesia dalam negosiasi di forum-forum ASEAN maupun multilateral, sekaligus menjaga stabilitas kawasan dari dominasi narasi tunggal.
Refleksi yang dapat ditarik adalah bahwa diplomasi budaya Indonesia di Kamboja bukanlah sekadar keberhasilan jangka pendek, melainkan investasi strategis untuk membangun pengaruh jangka panjang di kawasan. Meskipun data menunjukkan lonjakan persepsi positif dan nilai ekonomi yang signifikan, tantangan ke depan terletak pada kemampuan Jakarta untuk mempertahankan momentum ini. Tanpa dukungan anggaran yang memadai dan kerja sama lintas-sektor, keberhasilan Indonesian Week berisiko menjadi insidental dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi diplomasi budaya ke dalam kebijakan luar negeri yang lebih luas serta sinergi dengan ASEAN Cultural Fund perlu dianggap sebagai prioritas strategis guna memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi dan budaya di Asia Tenggara.
