Geo-Politik

Dinamika Negosiasi Code of Conduct (COC) Laut China Selatan: Manuver Tiongkok dan Posisi Indonesia

08 November 2026 Kawasan Laut China Selatan, Natuna, Indonesia 21 views

Negosiasi COC Laut China Selatan kembali menemui tantangan setelah Tiongkok mengajukan draf revisi yang dinilai menguntungkan kepentingan unilateralnya, sementara Indonesia berupaya mendorong kesepakatan berbasis hukum internasional. Risiko insiden jangka pendek dan potensi fragmentasi ASEAN menjadi ancaman serius yang menuntut penguatan diplomasi pertahanan dan modernisasi alutsista di Natuna. Posisi Indonesia sebagai negara garis depan sangat menentukan bagi stabilitas kawasan dan keseimbangan kekuatan di Laut China Selatan.

Dinamika Negosiasi Code of Conduct (COC) Laut China Selatan: Manuver Tiongkok dan Posisi Indonesia

Pada pertengahan 2026, negosiasi Code of Conduct (COC) Laut China Selatan kembali menunjukkan dinamika yang kompleks setelah Tiongkok mengajukan draf revisi yang dinilai lebih menguntungkan kepentingan unilateralnya. Langkah ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dengan Filipina dan Vietnam di sejumlah titik sengketa, sementara Amerika Serikat terus mengintensifkan patroli kebebasan bernavigasi (freedom of navigation operations/FONOPs) untuk menegaskan hak navigasi internasional. Situasi ini menempatkan ASEAN dalam posisi yang sulit, mengingat beberapa negara anggotanya memiliki hubungan bilateral yang kuat dengan Beijing dan cenderung enggan mengambil sikap konfrontatif. Perbedaan kepentingan di antara negara anggota menjadi tantangan utama dalam mencapai konsensus yang mengikat dan sesuai dengan hukum internasional.

Di tengah pusaran ini, Indonesia memainkan peran kritis sebagai salah satu negara garis depan yang memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna, yang tumpang tindih dengan klaim Tiongkok. Jakarta konsisten menekankan pentingnya prinsip non-ekspansionisme dan penyelesaian damai melalui mekanisme regional, seraya mendorong agar COC berlandaskan pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Sikap ini mencerminkan posisi Indonesia yang ingin menjaga keseimbangan antara kepentingan kedaulatan dan stabilitas kawasan tanpa memicu eskalasi terbuka. Namun, efektivitas diplomasi tersebut sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk memperkuat kredibilitasnya di lapangan.

Urgensi Penguatan Diplomasi Pertahanan di Natuna

Bagi Indonesia, kegagalan dalam negosiasi COC bukanlah skenario yang dapat diabaikan. Dalam jangka pendek, absennya mekanisme pengaturan perilaku yang mengikat akan meningkatkan risiko insiden di lapangan, khususnya di sekitar perairan Natuna yang memiliki nilai strategis. Oleh karena itu, penguatan diplomasi pertahanan melalui patroli bersama, dialog bilateral, serta pembangunan maritime domain awareness menjadi langkah preventif yang krusial. Lebih jauh lagi, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) di kawasan Natuna menjadi semakin mendesak, tidak hanya sebagai simbol kedaulatan tetapi juga sebagai deterrent yang proporsional. Tanpa kapabilitas pertahanan yang memadai, posisi tawar Indonesia dalam negosiasi COC dapat melemah, terutama ketika berhadapan dengan doktrin militer Tiongkok yang semakin ekspansif di Laut China Selatan.

Risiko Fragmentasi ASEAN dan Konsekuensi Strategis

Dalam dimensi yang lebih luas, dinamika negosiasi COC menyimpan potensi fragmentasi di tubuh ASEAN sendiri. Ketidakmampuan untuk mencapai konsensus yang solid dapat memperlebar jurang antara negara-negara yang vokal menentang klaim Tiongkok dengan negara yang cenderung akomodatif. Fragmentasi ini akan berdampak langsung pada keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan, membuka celah bagi aktor eksternal untuk memperkuat pengaruh melalui kemitraan keamanan bilateral. Bagi Indonesia, yang selama ini menjadi poros diplomatik ASEAN, menjaga persatuan blok ini adalah prioritas strategis untuk mencegah dominasi sepihak dan memastikan bahwa mekanisme regional tetap menjadi jalur utama penyelesaian sengketa.

Pada akhirnya, negosiasi COC di Laut China Selatan bukan sekadar perundingan teknis, melainkan cerminan dari tarung kepentingan geopolitik yang lebih besar antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara ASEAN. Indonesia berada di persimpangan yang menentukan: harus mampu menyeimbangkan pendekatan diplomasi dengan penguatan pertahanan, tanpa kehilangan kredibilitas sebagai negara yang konsisten pada hukum internasional. Keberhasilan mendorong COC yang adil dan komprehensif akan menjadi ujian nyata bagi relevansi ASEAN sebagai institusi regional, sekaligus menentukan masa depan stabilitas di kawasan yang menjadi jalur perdagangan terpenting dunia.

Entitas yang disebut

Organisasi: ASEAN

Lokasi: Laut China Selatan, Natuna, Indonesia, Tiongkok, Filipina, Vietnam, Amerika Serikat, Beijing